menu.jpg
 
Penyuapan Merupakan Tindak Pidana Korupsi

Pertanyaan :

Akhir-akhir ini banyak diberitakan kasus-kasus penyuapan yang selalu dikaitkan dengan korupsi, baik yang melibatkan orang-orang pemerintahan maupun awam atau masyarakat umum.
Pertanyaan saya, apakah perbuatan yang berkaitan dengan suap harus diidentikkan dengan korupsi?
Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih.

Yobby L.
Surabaya

Jawaban :

Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas pertanyaan ini. Dan memberikan apresiasi kepada penanya karena walaupun awam, tetapi selalu mengikuti perkembangan situasi Negara Indonesia, terutama berkenaan dengan pemberantasan korupsi.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat pengertian korupsi adalah “penyelewengan atau Penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
Sedangkan pengertian umum tentang tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat.
Secara harafiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti sangat luas, yaitu:
a. Korupsi: Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain;
b. Korupsi: busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).
UU No. 30/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan pengertian tentang tindak pidana korupsi adalah “perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau perbuatan meyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Termasuk dalam pengertian tindak pidana korupsi adalah suap terhadap pejabat atau pegawai negeri.
Undang-undang yang secara khusus mengatur tindak pidana suap adalah UU No. 11/ 1980 tentang Tindak Pidana Suap (penyuapan/omkoping). Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Suap adalah, dua bentuk penyuapan yaitu penyuapan aktif (Active Omkoping) dan penyuapan Pasif (Passive Omkoping). Disebut penyuapan aktif (Active Omkoping) Karena subyeknya melakukan usaha menyuap, dan disebut penyuapan pasif (Passive Omkoping) karena subyeknya tidak melakukan usaha atau menerima pemberian dan mengikuti kehendak pemberi/penyuap.
Sedangkan dalam UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyuapan seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang sebelumnya. Bagi penyuap (active omkoping) telah diatur pada Pasal 5 dan Pasal 6 yang mengakomodir Pasal 209 KUHP dan 210 KUHP, sedangkan bagi yang disuap (passive omkoping) diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 yang mengakomodir Pasal 418 KUHP, 419 KUHP, 420 KUHP, Pasal 423 KUHP, Pasal 425 KUHP dan Pasal 435 KUHP.
Pada Pasal 12 B UU No. 20/2001 tentang Gratifikasi juga mengatakan bahwa ”setiap pemberian kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”, bisa dikategorikan sebagai penyuapan pasif (passive omkoping)
Kesimpulannya apakah segala perbuatan yang berkaitan dengan suap termasuk juga tindak pidana korupsi, perbuatan penyuapan selalu berkenaan dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan keuangan negara atau perekonomian negara maka secara sosiologis dan yuridis tindak pidana penyuapan (Omkoping) adalah merupakan tindak pidana korupsi

Berita lainnya
Dewan Tuding Pemkot Boros Anggaran...
KPK Kembali Periksa Kasus Suap Imp...
Bupati Bogor Terlibat Kasus Suap
Sering Disebut – Sebut, KPK Dimi...
LHI Seret Orang Dalam Istana
Luthfi : Ada Yang Buat Saya Heran
Selain Dihukum, Pengadilan Sita Da...
Fathanah Siap Jawab Pertanyaan
Luthfi Hasan Ishaaq Jalani Sidang ...
Kades Glagah Arum Mangkir Dari Pan...
Setiap Kasek diwajibkan membayar R...
Korupsi Mantan Kades Ketegan Di Tu...
Terkait Dugaan Suap, Yuniati Undar...
Biar Kapok Koruptor Juga Harus Dip...
Rusli Zainal Diperiksa KPK Sebagai...
Copyright © 2012 surabayapagi.com
  Kontak | Tentang Kami | Kode Etik | Disclaimer | RSS Feed  | User Online :  65