menu.jpg
 
Unsur Melawan Hukum Pasal 2 UU Tipikor

Pertanyaan :

Yth Pengasuh Klinik Hukum Surabaya Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Sebagai seorang sarjana hukum saya ingin menanyakan tentang kedudukan unsur melawan hukum yang tertulis dalam Pasal 2 ayat (l) UU No 31/1999 jo UU No. 20?2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang membuat rancu penerapannya. Ini terkait dengan kasus-kasus korupsi di persidangan akhir-akhir ini dengan keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-III/2005.
Ada yang mengatakan unsur melawan hukumya hapus, mengikuti penerapan melawan hukum formil dan atau materiil . Bagaimana sebenarnya kedudukan unsur melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor saat ini?
Terima Kasih.


Samiadji, SH
Surabaya

Jawaban :

Saudara Samiadji, terima kasih atas pertanyaan yang cukup kritis ini. Unsur melawan hukum pada setiap tindak pidana tidak mungkin dihapuskan.Dalam aplikasinya ada yang tertulis dengan riil/nyata dalam pasal-pasalnya seperti Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor ada pula yang tidak tertulis/namun harus dianggap ada. Bukankah unsur melawan hukum dalam tindak pidana memiliki pengertian fiksi dalam penerapannya.

Perihal putusan Mahkamah Konstitusi no 005/PUU-III/2005 tentang hal tersebut diatas menyatakan bahwa: ”Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikorsepanjang frasa yang berbunyi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini ...., yakni meskipun perbuatan tsb tidak diatur dalam dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan ...., maka perbuatan tersebut dapat dipidana” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini adalah tepat dan benar mengingat sebagai negara yang menganut Civil Law System, asas legalitas adalah asas yang sangat mendasar.

Selain itu yang diputus oleh MK adalah perihal penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan bukan pasalnya an sich. Sebagai penjelasan hanya berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Dengan demikian penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma itu sendiri dalam hal ini adalah Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut.
Dengan demikian unsur melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor masih tetap ada, dan harus mencakup pengertian melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil, kedua-duanya harus tercakup di dalamnya.

Pengertian Hukum di Indonesia tidak berarti hanya undang-undang saja (tertulis) namun meliputi pula hukum tidak tertulis (baca Moelyatno).
Demikian, semoga tidak menimbulkan keraguan pada anda. Terima kasih

Berita lainnya
Dewan Tuding Pemkot Boros Anggaran...
KPK Kembali Periksa Kasus Suap Imp...
Bupati Bogor Terlibat Kasus Suap
Sering Disebut – Sebut, KPK Dimi...
LHI Seret Orang Dalam Istana
Luthfi : Ada Yang Buat Saya Heran
Selain Dihukum, Pengadilan Sita Da...
Fathanah Siap Jawab Pertanyaan
Luthfi Hasan Ishaaq Jalani Sidang ...
Kades Glagah Arum Mangkir Dari Pan...
Setiap Kasek diwajibkan membayar R...
Korupsi Mantan Kades Ketegan Di Tu...
Terkait Dugaan Suap, Yuniati Undar...
Biar Kapok Koruptor Juga Harus Dip...
Rusli Zainal Diperiksa KPK Sebagai...
Copyright © 2012 surabayapagi.com
  Kontak | Tentang Kami | Kode Etik | Disclaimer | RSS Feed  | User Online :  97