SURABAYA - DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Jawa Timur meminta Ketua Umum DPP Partai Golkar di masa mendatang tidak bersikap ambisius dengan mengejar jabatan eksekutif di saat menjabat ketua umum.

"Golkar membutuhkan ketua umum penyelamat partai, karena itu ketua umum periode selanjutnya diharapkan total mengurus partai dan tidak menjadikan posisi ketua umum sebagai alat meraih kekuasaan," kata anggota DPD Golkar Jatim, Heroe Soekotjo, di Surabaya, Senin.

Menurut dia, kinerja Golkar saat ini terus merosot seperti tercermin dari hasil pemilihan kepala daerah, pemilihan umum, hingga pemilihan presiden.

"Kalau dibiarkan, Golkar bisa menjadi partai kecil. Golkar butuh penyelamat. Golkar juga perlu situasi tenang dengan tidak saling klaim dukungan calon ketua umum," katanya.

Ia menilai saling klaim untuk dukungan posisi ketua umum dalam situasi seperti sekarang akan justru semakin memperburuk situasi internal Golkar.

"Sudah ada pihak mengaku didukung 500 DPD tingkat dua di Indonesia. Selain tidak sehat, klaim itu juga ngawur, sebab Golkar di seluruh Indonesia hanya mempunyai 431 DPD tingkat dua," katanya.
Dalam pandangannya, figur ketua umum adalah salah satu penyelamat Golkar, karena itu ketua umum periode selanjutnya mutlak hanya mengurusi partai saja.

"Jangan sampai konsentrasi ketua umum terpecah antara membesarkan partai dan mengejar jabatan di eksekutif maupun legislatif. Golkar sekarang tidak bisa diurus dengan cara itu lagi," katanya.
Selain totalitas ketua umum, organisasi sebesar Golkar membutuhkan orang yang mampu memimpin dengan baik yakni memiliki pengalaman organisasi, teruji dan terbukti lewat organisasi.

"Ketua umum juga harus diterima di semua tempat dan golongan. Jangan sampai ketua umum tidak bisa datang ke daerah atau golongan tertentu karena ada masalah. Ketua umum harus bisa diterima dari Sabang sampai Merauke," katanya.

Syarat terakhir dan tidak kalah penting adalah kemapanan ekonomi. Figur yang mapan secara ekonomi penting agar tidak sibuk menggunakan posisi ketua umum untuk kepentingan ekonominya.

"Syarat itu dibutuhkan untuk membawa Golkar menjadi partai sesuai kaidah demokrasi modern. Di negara-negara demokrasi maju, ketua umum partai tidak merangkap jabatan. Tidak sibuk jadi caleg, menteri, atau jabatan lain. Hanya konsentrasi pada partai saja," katanya. rko