menu.jpg
 
Perubahan UUD 1945 Berdasar atas Pasal 37

Pertanyaan:
Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai dokumen formal yang pernah diberlakukan di Indonesia, tidak dapat dijadikan sebagai patokan baku. Dalam arti tidak pernah dapat melahirkan pemerintahan yang stabil dan demokratis. Pada gilirannya dilakukan Perubahan Pertama 1999, Perubahan Kedua 2000, Perubahan Ketiga 2001, dan Perubahan Keempat 2002.
Ketentuan perubahan UUD 1945 sebelum perubahan menggunakan ketentuan Pasal 37, demikian pula perubahan UUD 1945 setelah empat kali perubahan juga menggunakan Pasal 37. Di mana letak bedanya?

Rachma Hasnita, Surabaya


Jawaban:
Analisis tentang perubahan UUD 1945 berdasar atas Pasal 37 mencakup dua hal, yaitu: pertama, perubahan berdasar atas Pasal 37 UUD 1945 sebelum perubahan; dan kedua, perubahan berdasar atas Pasal 37 UUD 1945 setelah empat kali perubahan.
Pertama, perubahan berdasar atas Pasal 37 UUD 1945 sebelum perubahan. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) sebelum perubahan menjelaskan, bahwa untuk mengubah undang-undang dasar sekurang-kurangnya dua pertiga daripada jumlah anggota MPR harus hadir. Ayat (2), putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota yang hadir.

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 di atas, ada tiga norma hukum yang terdapat di dalamnya, bahwa: 1) pihak yang berwenang mengubah UUD 1945 ialah MPR; 2) untuk mengubah UUD 1945, sidang-sidang MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggotanya (quorum); dan 3) keputusan tentang perubahan UUD 1945 sah, apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota MPR yang hadir dan memenuhi quorum.

Norma di atas, butir 2) dan 3) itulah yang dimaksud dengan prosedur. Jikalau dilihat dari sisi persyaratan quorum, sidang harus dihadiri oleh dua pertiga dari seluruh jumlah anggota majelis, maka cara perubahan demikian dapat dikatakan tergolong sulit (rigid), karena kurang dari satu anggota saja yang tidak hadir, quorum dinyatakan tidak sah.

Kedua, perubahan berdasar atas Pasal 37 UUD 1945 setelah perubahan. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUD 1945 setelah perubahan menjelaskan, bahwa usul perubahan pasal-pasal undang-undang dasar, dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Ayat (2), setiap usul perubahan pasal-pasal undang-undang dasar diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Ayat (3), untuk mengubah pasal-pasal undang-undang dasar, sidang MPR dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota MPR. Ayat (4), putusan untuk mengubah pasal-pasal undang-undang dasar dilakukan dengan persetujuan lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR. Ayat (5), khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 UUD 1945 setelah perubahan, MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara, tetapi sebagai joint session, yang terdiri atas DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum.

Untuk mencapai quorum berdasar atas Pasal 37 UUD 1945 setelah perubahan, dihitung berdasarkan jumlah seluruh anggota MPR, yakni lima puluh persen ditambah satu dari seluruh anggota MPR.
Apabila prosedur perubahan undang-undang dasar di atas dikaitkan dengan pendapat para pakar ketatanegaraan, maka dapat ditemukan adanya persamaan cara perubahan UUD 1945 dengan para pakar tersebut, antara lain:

Pertama, pandangan George Jellinek, dengan mengikuti cara verfassungsanderung, yaitu cara perubahan yang sesuai dengan cara yuridis formal.

Kedua, pandangan K.C. Wheare tentang formal amendment, yaitu perubahan UUD 1945 dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam konstitusi.
Ketiga, pandangan C.F. Strong, perubahan UUD 1945 dilakukan melalui lembaga perwakilan rakyat, dalam hal ini oleh MPR.

Mencermati perubahan UUD 1945 dalam prospek perkembangan demokrasi, haruslah melalui perubahan dengan cara yuridis formal, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam konstitusi, melalui lembaga perwakilan rakyat.***

Berita lainnya
PDI Perjuangan Setelah Ditinggal T...
Kenaikan BBM Final, DPR Minta Parp...
MPR-TNI Sepakat Evaluasi Pelaksana...
Panglima TNI Tandatangani Naskah K...
Bupati Buka Sosialisasi Pembentuka...
Penanggung Jawab Tatanan Kawasan K...
Sutan Bathoegana Ajukan Komplain K...
Gaji PNS Tahun 2013
77 Prajurit TNI Konga XXIII-G Naik...
Peralatan Satgas Kizi TNI di Haiti...
RS Level II Naqoura Periksa Klinik...
Panglima TNI Pimpin Sertijab Aslog...
7 SKPD Bersamaan Ikuti Pembinaan M...
Upacara Bendera Di Mabes TNI
Satgas Indobatt Di Inspeksi 16 Per...
Copyright © 2012 surabayapagi.com
  Kontak | Tentang Kami | Kode Etik | Disclaimer | RSS Feed  | User Online :  78