menu.jpg
 
Ada Korupsi Sertifikasi Guru di Dinas Pendidikan Mojokerto

MOJOKERTO – Ada modus baru dugaan korupsi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mojokerto. Agar para guru masuk kuota sertifikasi dan lulus, mereka dimintai sejumlah uang oleh oknum Dinas Pendidikan sebesar Rp 3 juta per orang. Padahal, guru di Mojokerto mencapai ribuan orang.

Seperti diungkapkan RM (34), guru Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Gondang. Ia mengaku dirinya dan beberapa orang temannya yang seprofesi terpaksa memberikan uang yang menjadi syarat sertifikasi guru. Uang itu diserahkan ke salah seorang Kasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mojokerto. Ia bersama temannya, hanya bisa mengeluh, lantaran tak berani mengungkapkannya.

“Siapa yang tidak ingin masuk sertifikasi? Tapi dengan nominal uang yang menjadi syaratnya, tentu kami merasa keberatan,” kata RM kepada Surabaya Pagi, Jumat (29/4). “Uang itu nantinya untuk meluluskan para guru agar masuk kuota sertifikasi,” lanjutnya.

Menurutnya, sekitar dua minggu lalu, dirinya memperoleh perintah dari salah satu Kasi Dinas tersebut, untuk menyetorkan uang tunai sebesar Rp 3 juta. Sementara di wilayah Gondang saja, Guru SD yang bakal masuk dalam kuota sertifikasi sebanyak 15 orang, dan Guru TK sebanyak 5 orang. Kemudian yang ia tahu, sudah 5 guru SD, dan 2 guru TK, yang sudah menyetorkan dan lunas, namun dirinya belum bayar. “Katanya uang itu, untuk diberikan kepada kepala Dinas, agar cepat masuk kuota,” terangnya.

Hal senada juga diungkapkan SU. Guru SD ini mengaku kecewa dengan bobroknya dunia pendidikan di Mojokerto. Ia memastikan sejumlah temannya di Kecamatan lain, juga mengalami nasib sama. Bahkan, jumlah pungutan itu lebih besar. ’’Kalau gurunya saja harus membayar uang untuk sertifikasi, apa jadinya murid-muridnya kelak?, Jumlahnya bervariasi. Bahkan ada yang Rp 5 juta,’’ tandasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto M. Talqin saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya menampik adanya pungutan liar yang dilakukan oleh jajarannya tersebut. ’’Tidak benar. Itu (pungutan) tidak ada,’’ katanya tegas. Jika memang ada bawahannya yang melakukan pungli, pihaknya memastikan bakal memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku. “Bisa diseret ke ranah hukum kalau memang yang seperti itu. dan kami memastikan, akan memprosesnya,’’ pungkasnya. n mj1

Berita lainnya
Korupsi Pembangunan Gedung DPRD Ma...
Eddy Rumpoko Diperiksa Kejati
Terdakwa Perkara Korupsi KPPE Tola...
Buchori dan Suhadak Dituntut 20 Ta...
Tidur dan Terima Tamu Beralas Karp...
Putusan Sela Perkara La Nyalla tak...
Polisi Harus Proaktif Periksa Peng...
KPK Ajak Polri-Kejagung Supervisi ...
Apa Kabar Kasus BLBI dan Century?
“Berantas Korupsi Jangan seperti...
Diduga Korupsi ADD, Bupati Copot K...
KPK Ditantang Usut Korupsi Kelas K...
Diduga Kejar Fee Impor Gula Rp 4 T...
Ada Rekomendasi Irman, Dirut Bulog...
Korupsi PD Pasar Untuk Kepentingan...
  Komentar Anda :
  Nama * :   Email * :
  Komentar * :
  » :: Disclaimer
   
Auto Loading Records
Copyright © 2012 surabayapagi.com
  Kontak | Tentang Kami | Kode Etik | Disclaimer | RSS Feed  | User Online :  192