menu.jpg
 
Ada Korupsi Sertifikasi Guru di Dinas Pendidikan Mojokerto

MOJOKERTO – Ada modus baru dugaan korupsi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mojokerto. Agar para guru masuk kuota sertifikasi dan lulus, mereka dimintai sejumlah uang oleh oknum Dinas Pendidikan sebesar Rp 3 juta per orang. Padahal, guru di Mojokerto mencapai ribuan orang.

Seperti diungkapkan RM (34), guru Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Gondang. Ia mengaku dirinya dan beberapa orang temannya yang seprofesi terpaksa memberikan uang yang menjadi syarat sertifikasi guru. Uang itu diserahkan ke salah seorang Kasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mojokerto. Ia bersama temannya, hanya bisa mengeluh, lantaran tak berani mengungkapkannya.

“Siapa yang tidak ingin masuk sertifikasi? Tapi dengan nominal uang yang menjadi syaratnya, tentu kami merasa keberatan,” kata RM kepada Surabaya Pagi, Jumat (29/4). “Uang itu nantinya untuk meluluskan para guru agar masuk kuota sertifikasi,” lanjutnya.

Menurutnya, sekitar dua minggu lalu, dirinya memperoleh perintah dari salah satu Kasi Dinas tersebut, untuk menyetorkan uang tunai sebesar Rp 3 juta. Sementara di wilayah Gondang saja, Guru SD yang bakal masuk dalam kuota sertifikasi sebanyak 15 orang, dan Guru TK sebanyak 5 orang. Kemudian yang ia tahu, sudah 5 guru SD, dan 2 guru TK, yang sudah menyetorkan dan lunas, namun dirinya belum bayar. “Katanya uang itu, untuk diberikan kepada kepala Dinas, agar cepat masuk kuota,” terangnya.

Hal senada juga diungkapkan SU. Guru SD ini mengaku kecewa dengan bobroknya dunia pendidikan di Mojokerto. Ia memastikan sejumlah temannya di Kecamatan lain, juga mengalami nasib sama. Bahkan, jumlah pungutan itu lebih besar. ’’Kalau gurunya saja harus membayar uang untuk sertifikasi, apa jadinya murid-muridnya kelak?, Jumlahnya bervariasi. Bahkan ada yang Rp 5 juta,’’ tandasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto M. Talqin saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya menampik adanya pungutan liar yang dilakukan oleh jajarannya tersebut. ’’Tidak benar. Itu (pungutan) tidak ada,’’ katanya tegas. Jika memang ada bawahannya yang melakukan pungli, pihaknya memastikan bakal memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku. “Bisa diseret ke ranah hukum kalau memang yang seperti itu. dan kami memastikan, akan memprosesnya,’’ pungkasnya. n mj1

Berita lainnya
Pj Bupati Sidoarjo Terancam Tersan...
Kejati Siapkan Sprindik Baru untuk...
OC Kaligis Protes Soal Penyelidika...
Kasus Cen Liang, Ditangani KPK, DP...
Hukuman Fuad Amin Diperberat
Kejagung Ambil Alih Kasus Samad, B...
Diperiksa 6 Jam, RJ Lino Tidak Dit...
Surya Paloh Perlu Dihadirkan di Pe...
Korupsi BOS dan Bopda Dilanjut
Dua Anggota DPRD Ditahan, Maskuriy...
Wujudkan Mimpi Tangani Kasus Kelas...
Kilah Rio Soal Duit Rp200 Juta
Hari Ini, Dua Anggota DPRD Diperik...
Biro Travel yang Setori Uang Masku...
Usut Maskuriyah, 2 Anggota DPRD da...
  Komentar Anda :
  Nama * :   Email * :
  Komentar * :
  » :: Disclaimer
   
Auto Loading Records
Copyright © 2012 surabayapagi.com
  Kontak | Tentang Kami | Kode Etik | Disclaimer | RSS Feed  | User Online :  116