menu.jpg
 
Ada Korupsi Sertifikasi Guru di Dinas Pendidikan Mojokerto

MOJOKERTO – Ada modus baru dugaan korupsi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mojokerto. Agar para guru masuk kuota sertifikasi dan lulus, mereka dimintai sejumlah uang oleh oknum Dinas Pendidikan sebesar Rp 3 juta per orang. Padahal, guru di Mojokerto mencapai ribuan orang.

Seperti diungkapkan RM (34), guru Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Gondang. Ia mengaku dirinya dan beberapa orang temannya yang seprofesi terpaksa memberikan uang yang menjadi syarat sertifikasi guru. Uang itu diserahkan ke salah seorang Kasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mojokerto. Ia bersama temannya, hanya bisa mengeluh, lantaran tak berani mengungkapkannya.

“Siapa yang tidak ingin masuk sertifikasi? Tapi dengan nominal uang yang menjadi syaratnya, tentu kami merasa keberatan,” kata RM kepada Surabaya Pagi, Jumat (29/4). “Uang itu nantinya untuk meluluskan para guru agar masuk kuota sertifikasi,” lanjutnya.

Menurutnya, sekitar dua minggu lalu, dirinya memperoleh perintah dari salah satu Kasi Dinas tersebut, untuk menyetorkan uang tunai sebesar Rp 3 juta. Sementara di wilayah Gondang saja, Guru SD yang bakal masuk dalam kuota sertifikasi sebanyak 15 orang, dan Guru TK sebanyak 5 orang. Kemudian yang ia tahu, sudah 5 guru SD, dan 2 guru TK, yang sudah menyetorkan dan lunas, namun dirinya belum bayar. “Katanya uang itu, untuk diberikan kepada kepala Dinas, agar cepat masuk kuota,” terangnya.

Hal senada juga diungkapkan SU. Guru SD ini mengaku kecewa dengan bobroknya dunia pendidikan di Mojokerto. Ia memastikan sejumlah temannya di Kecamatan lain, juga mengalami nasib sama. Bahkan, jumlah pungutan itu lebih besar. ’’Kalau gurunya saja harus membayar uang untuk sertifikasi, apa jadinya murid-muridnya kelak?, Jumlahnya bervariasi. Bahkan ada yang Rp 5 juta,’’ tandasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto M. Talqin saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya menampik adanya pungutan liar yang dilakukan oleh jajarannya tersebut. ’’Tidak benar. Itu (pungutan) tidak ada,’’ katanya tegas. Jika memang ada bawahannya yang melakukan pungli, pihaknya memastikan bakal memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku. “Bisa diseret ke ranah hukum kalau memang yang seperti itu. dan kami memastikan, akan memprosesnya,’’ pungkasnya. n mj1

Berita lainnya
KPK Tahan Walikota Palembang dan I...
Kejaksaan Periksa Tujuh Pejabat Di...
KPK : Jangan Berbohong di Pengadil...
KPK Bidik Olly Dondokambey Kasus H...
KPK Pindahkan Irjen Djoko Susilo k...
Korupsi Hambalang, Bos PT Adhi Kar...
Mantan Auditor BPK Divonis 9 Tahun...
Wabup Trenggalek Diperiksa Kejaksa...
KPK Cekal Staf Khusus Menteri PDT
Ada 3 Calon Tersangka Lagi Korupsi...
Tersangka Korupsi Dana PNPM Divoni...
Korupsi Plengsengan Bringin, Pengu...
KPK Periksa Sekjen Kemendagri
Jokowi Janji Terbitkan Perpres Ant...
4 Karyawan Pemenang Tender e-KTP D...
Copyright © 2012 surabayapagi.com
  Kontak | Tentang Kami | Kode Etik | Disclaimer | RSS Feed  | User Online :  80