menu.jpg
 
Ada Korupsi Sertifikasi Guru di Dinas Pendidikan Mojokerto

MOJOKERTO – Ada modus baru dugaan korupsi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mojokerto. Agar para guru masuk kuota sertifikasi dan lulus, mereka dimintai sejumlah uang oleh oknum Dinas Pendidikan sebesar Rp 3 juta per orang. Padahal, guru di Mojokerto mencapai ribuan orang.

Seperti diungkapkan RM (34), guru Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Gondang. Ia mengaku dirinya dan beberapa orang temannya yang seprofesi terpaksa memberikan uang yang menjadi syarat sertifikasi guru. Uang itu diserahkan ke salah seorang Kasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mojokerto. Ia bersama temannya, hanya bisa mengeluh, lantaran tak berani mengungkapkannya.

“Siapa yang tidak ingin masuk sertifikasi? Tapi dengan nominal uang yang menjadi syaratnya, tentu kami merasa keberatan,” kata RM kepada Surabaya Pagi, Jumat (29/4). “Uang itu nantinya untuk meluluskan para guru agar masuk kuota sertifikasi,” lanjutnya.

Menurutnya, sekitar dua minggu lalu, dirinya memperoleh perintah dari salah satu Kasi Dinas tersebut, untuk menyetorkan uang tunai sebesar Rp 3 juta. Sementara di wilayah Gondang saja, Guru SD yang bakal masuk dalam kuota sertifikasi sebanyak 15 orang, dan Guru TK sebanyak 5 orang. Kemudian yang ia tahu, sudah 5 guru SD, dan 2 guru TK, yang sudah menyetorkan dan lunas, namun dirinya belum bayar. “Katanya uang itu, untuk diberikan kepada kepala Dinas, agar cepat masuk kuota,” terangnya.

Hal senada juga diungkapkan SU. Guru SD ini mengaku kecewa dengan bobroknya dunia pendidikan di Mojokerto. Ia memastikan sejumlah temannya di Kecamatan lain, juga mengalami nasib sama. Bahkan, jumlah pungutan itu lebih besar. ’’Kalau gurunya saja harus membayar uang untuk sertifikasi, apa jadinya murid-muridnya kelak?, Jumlahnya bervariasi. Bahkan ada yang Rp 5 juta,’’ tandasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mojokerto M. Talqin saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya menampik adanya pungutan liar yang dilakukan oleh jajarannya tersebut. ’’Tidak benar. Itu (pungutan) tidak ada,’’ katanya tegas. Jika memang ada bawahannya yang melakukan pungli, pihaknya memastikan bakal memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku. “Bisa diseret ke ranah hukum kalau memang yang seperti itu. dan kami memastikan, akan memprosesnya,’’ pungkasnya. n mj1

Berita lainnya
Hari Ini, Dahlan Iskan akan Diperi...
Selain Proyek Gardu Listrik, juga ...
Kejati Jatim Nihil Penyidikan Baru
Terjerat Korupsi, Anggota Dewan Di...
Politikus Demokrat itu Didakwa Ter...
Kejati Tahan Kepala UPT Metrologi
Kejari Takut Ungkap Tersangka Koru...
Mantan Bupati dan Istri Divonis 6 ...
Pemeriksaan SDA Belum Masuk Materi...
Bandel, KPK Akan Jemput Paksa Jero...
Lagi Praperadilan Tersangka Korups...
Tujuh Saksi Kasus SDA Akan Diperik...
Tetapkan Dua Wanita Tersangka Koru...
Wapres JK Jadi Saksi Sidang Korups...
KPK Tak Punya Nyali Lawan Polisi
  Komentar Anda :
  Nama * :   Email * :
  Komentar * :
  » :: Disclaimer
   
Auto Loading Records
Copyright © 2012 surabayapagi.com
  Kontak | Tentang Kami | Kode Etik | Disclaimer | RSS Feed  | User Online :  108