menu.jpg
 
Hak Kepemilikan Tanah oleh Warga Negara Asing

Pertanyaan :

Saya seorang perempuan Indonesia yang akan melangsungkan perkawinan dengan Warga Negara Asing. Suami saya tetap dengan kewarganegaraannya. Masalah yang kami hadapi adalah apakah dimungkinkan suami saya bisa mempunyai asset-aset di Indonesia, misalnya tanah, rumah dan sebagainya? Karena kami berencana mendirikan usaha di Indonesia.

Arsilla
Sidoarjo

Jawaban :

Untuk masalah penguasaan aset oleh warga negara asing di Indonesia, khususnya dibidang pertanahan, diatur dalam UU No. 5/1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pada prinsipnya, hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah menurut Pasal 21 ayat (1) UUPA. Dalam prinsip dasar UUPA juga dijelaskan bahwa: “Sesuai dengan azas kebangsaan tersebut dalam pasal 1 maka menurut pasal 9 jo pasal 21 ayat 1 hanya Warganegara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, Hak milik tidak dapat dipunyai oleh orang asing dan pemindahan hak milik kepada orang asing dilarang (pasal 26 ayat 2).

Orang asing (yang berkedudukan di Indonesia) hanya dapat mempunyai hak-hak atas tanah berupa : hak pakai, hak sewa, hak guna bangunan, dan hak guna usaha menurut UUPA. Dalam bagian Penjelasan Umum UUPA, disebutkan Dasar-Dasar Dari Hukum Agraria Nasional (poin 5) yaitu: “Orang-orang asing dapat mempunyai tanah dengan hak pakai yang luasnya terbatas. Demikian juga dengan badan-badan hukum tidak dapat mempunyai hak milik (pasal 21 ayat 2).
Jadi khusus untuk asset berupa tanah, suami saudara yang masih berkewarganegaraan asing tidak dapat memiliki tanah dengan hak milik. Tetapi dapat memiliki tanah dengan hak sewa, hak pakai, hak guna bangunan, dan hak guna usaha. Terlebih lagi apabila kepentingan pemilikan asset tersebut adalah dalam rangka menjalankan usaha, khususnya apabila bentuk usahanya badan hukum, hukum Indonesia juga tidak memperbolehkan badan hukum memiliki tanah dalam bentuk hak milik.

Apabila badan usaha suami saudara berbentuk badan hukum, maka hal yang mungkin dapat saudara lakukan adalah mengajukan badan usaha suami saudara tersebut dalam bentuk penanaman modal asing. Karena jangka waktu yang diberikan dalam hal kepemilikan tanah oleh penanam modal asing adalah lebih panjang, masa itu diperpanjang oleh Undang-Undang Penanaman Modal, UU No. 25/2007 (UUPM). Dalam Pasal 22 ayat (1) UUPM bahwa kemudahan pelayanan dan /atau perizinan hak atas tanah tersebut dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal, berupa:
a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;
b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.
Reference:http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6035/pemilikan-tanah-untuk-kegiatan pma

Berita lainnya
Bupati Berharap PPIP Berjalan Sesu...
Mengecek Keaslian Sertifikat Tanah
Bos PT Golden Shines (Edward Ho) p...
2012 PAD Kota Probolinggo Naik Men...
Belum Ada Perjanjian, UM Tak Bisa ...
Keabsahan Perkawinan di USA
Kekuatan Pembuktian, Perjanjian Ha...
Gugat Cerai Karena Suami Pindah Ag...
Suami Ingin Beristri Lagi
Sertifikat Hak Milik Atas Nama Org...
Namanya Digunakan dalam Akta Anak ...
Pengembang Real Estate Wanprestasi...
Tak Bisa Menuntut Dinikahi Pria Be...
Pembagian Harta Waris dalam Perkaw...
Pembagian Harta Gono Gini
Copyright © 2012 surabayapagi.com
  Kontak | Tentang Kami | Kode Etik | Disclaimer | RSS Feed  | User Online :  138