SURABAYA – Desakan mundur ketua Golkar pusat menular ke Jawa Timur. Tak sekedar desakan lagi, sejumlah tokoh calon pengganti Ketua DPD PG Jatim Soenarjo sudah mulai bermunculan.

Mereka itu adalah Yusuf Husni (Ketua DPC AMPI Surabaya), Gatot Sudjito (Wakil Ketua DPD PG Jatim) dan Haeny Relawati (Ketua DPD II P Golkar Tuban). Diam-diam ketiganya sudah gerilya ke DPD II (Sebutan pengurus cabang) untuk meminta dukungan. “Mereka sudah mendekati ketua DPD II, untuk mengganti Pak Narjo,” kata sumber di internal Golkar, kemarin.

Yusuf Husni dikabarkan sudah konsolidasi dengan ketua-ketua DPD seperti Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Malang, Batu dan Madiun. Sedangkan Gatot dengan ketua DPD yang berada di wilayah Mataraman (Pacitan, Ngawi, Trenggalek, Kediri) sedangkan Haeny sudah mengumpulkan ketua DPD di kawasan Pantura dan Madura.

Benarkah? Gatot Sudjito saat dikonfirmasi langsung menepis kabar tersebut. ”Tidak benar, itu kan wacana tidak jelas,” ujar Gatot.

Menurutnya, Partai Golkar adalah partai yang taat azas dan aturan. Termasuk urusan mengganti ketua itu ada tempatnya sendiri. Yakni didalam arena Musda DPD yang jatuh pada Desember 2009 mendatang. ”Musda itupun didahului dalam rapat pleno para pimpinan DPD II,” kata Gatot.

Kekalahan beruntun yang dialami Golkar mulai dari Pilgub yang mencalonkan Soenarjo, lalu Pileg dan terakhir Pilpres bukan mutlak kesalahan ketua DPD. Sehingga tidak perlu buru-buru bicara Musda. “Musda itu masih lama,” tandasnya.

Sementara itu hal berbeda dikatakan Yusuf Husni. Meski tidak menyebut sudah gerilya, tapi anggota DPRD Jatim itu mendesak agar kepemimpinan Soenarjo dievaluasi. “Bila perlu di Musdalub kan, kekalahan beruntun dan terakhir pilpres yang jeblok harus ada yang tanggung jawab,” jelas Yusuf.

Ia menilai Soenarjo gagal memenangkan Golkar di Jawa Timur. ”Sebagai pertanggung jawaban politik (Pilpres), Pak Naryo sebaiknya mengundurkan diri, itu lebih bagus,” kata Yusuf.

Dijelaskannya, ketika Soenarjo memimpin tidak semua kader potensial yang dimanfaatkan untuk mendulang mesin partai. “Tapi malah diabaikan, itu kan tidak benar, seharusnya dirangkul semua,” cetus Yusuf. rko