menu.jpg
 
Unsur Melawan Hukum dalam UU Tipikor

Pertanyaan :

Pengasuh Rubrik Klinik Hukum Yth, saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum pengamat berita-berita tindak pidana korupsi melalui Mass Media. Saya menjadi bingung dan mohon penjelasan Ibu tentang penerapan pasal-pasal Tindak Pidana Korupsi, khususnya ketentuan pasal 2 dan 3 UUTPK yang biasanya selalu dipakai atau di juncto kan. Apakah nanti dalam pembuktiannya sama atau berbeda, terutama dalam unsur melawan hukumnya yang sering dipakai untuk membebaskan terdakwa TPK.

Hartono S
Surabaya

Jawaban :

Sdr Hartono Yth. Sebagai mahasiswa Hukum tentunya sdr masih ingat bahwa dalam tindak pidana yang dibuktikan dipersidangan adalah unsur-unsur tertulisnya. Demikian halnya dengan pembuktian TPK apakah menyangkut pasal 2 nya ataukah pasal 3 nya.

Dalam pasal 2 UUTPK, unsur melawan Hukum memang tertulis dengan jelas pada awal rumusan delik. Dengan demikian unsur melawan hukum tersebut harus dibuktikan dengan penekanan pada pengertian ”Melawan Hukum Materiil Negatip” , karena ajaran melawan hukum materiil positip tidak dapat ditolerir dengan keberadaan asas legalitas sebagai asas fundamental Hukum Pidana. Demikian halnya di Indonesia yang disebut sebagai hukum bukan hanya undang-undang saja tetapi meliputi pula hukum yang tidak tertulis.

Sedangkan unsur pada pasal 3 UUTPK tertulis dengan jelas kata Penyalahgunaan kewenangan”. Unsur inilah yang harus dibuktikan yang memang masuk aspek hukum Administrasi yang menyangkut asas umum Pemerintahan yang baik. Jelasnya menyangkut ”telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang itu atau yang dikenal dengan ”detournemant de pouvoir”.

Sedangkan unsur ”Melawan Hukum” nya memang tersirat tetapi tidak tersurat, jadi tidak perlu dibuktikan sebagaimana ketentuan pasal 2 UUTPK. Perlu diperhatikan bahwa unsur pokok (bestaandelen) tindak pidana korupsi adalah ”dapat merugikan perekonomian dan keuangan negara” hal inilah yang harus dibuktikan pada setiap tindak pidana korupsi,sedangkan unsur-unsur yang tertulis dimuka kata-kata ini merupakan ”sarana” untuk menuju pada ”unsur pokoknya”.
Terima kasih.

Berita lainnya
AKBP Arnapi Kaget, Bocah Ilham Nga...
Menahan Hanya dengan Satu Alat Buk...
Unsur Melawan Hukum Pasal 2 UU Tip...
Pengembalian Kerugian Tak Menghapu...
Efek Jera Pelaku Korupsi
Tindak Kekerasan dengan Pelaku Ana...
Perbedaan Pembujukan dan Menyuruh ...
Mekanisme Penahanan Tersangka Koru...
Bolehkah Menolak Jadi Saksi?
Kewenangan SP3, Jadikan KPK Tak Be...
Tersangka Kabur, Tanggung Jawab Pe...
KPK Bisa Mengambil Alih Kasus Koru...
Pelanggaran HAM Harus Mendapat Per...
Jawaban Klinik TPK SP3
Belum Ditemukan Tersangka, Tak Per...
  Komentar Anda :
  Nama * :   Email * :
  Komentar * :
  » :: Disclaimer
   
Auto Loading Records
Copyright © 2012 surabayapagi.com
  Kontak | Tentang Kami | Kode Etik | Disclaimer | RSS Feed  | User Online :  154