menu.jpg
 
Tujuan Perubahan UUD 1945

Pertanyaan:
Perubahan demi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) telah dilakukan oleh MPR. Perubahan Pertama UUD 1945, disahkan oleh MPR tanggal 19 Oktober 1999. Kemudian Perubahan Kedua UUD 1945, disahkan oleh MPR tanggal 18 Agustus 2000. Selanjutnya Perubahan Ketiga UUD 1945, disahkan oleh MPR tanggal 9 November 2001. Akhirnya, Perubahan Keempat UUD 1945, disahkan oleh MPR tanggal 10 Agustus 2002.
Apakah dalam hal merubah UUD 1945, MPR (sebelum merubah) telah melakukan langkah-langkah sebagai tujuan perubahan UUD 1945?

Didit A. Pramita, Surabaya

Jawaban:
Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang akan dicapai oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dengan cara melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

Pertama, menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara agar dapat lebih mantap dan mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, dan tidak bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945, berdasarkan Pancasila dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedua, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat, serta memperluas partisipasi rakyat, agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi.
Ketiga, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia, agar sesuai dengan perkembangan paham hak asasi manusia, dan peradaban umat manusia yang sekaligus merupakan syarat bagi suatu negara hukum yang dicita-citakan oleh UUD 1945.

Keempat, menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem checks and balances yang lebih ketat dan transparan, dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman.

Kelima, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika, moral, dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai harkat dan martabat kemanusiaan dalam perjuangan mewujudkan negara kesejahteraan.

Keenam, melengkapi aturan dasar dalam penyelenggaraan negara yang sangat penting bagi eksistensi negara dan perjuangan negara mewujudkan domokrasi, seperti pengaturan wilayah negara dan pemilihan umum.

Ketujuh, menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai perkembangan aspirasi, kebutuhan dan kepentingan bangsa dan negara Indonesia dewasa ini, sekaligus mengakomodasi kecenderungannya untuk kurun waktu yang akan datang.
Selain tujuan perubahan UUD 1945 tersebut, untuk mencegah kemungkinan terjadinya pembahasan yang melebar ke mana-mana atau terjadi perubahan tanpa arah, Panitia Ad Hoc I MPR menyusun kesepakatan dasar dalam upaya melakukan perubahan UUD 1945 tersebut. Kesepakatan dasar ini menjadi koridor dan platform bagi setiap anggota MPR. Dengan kesepakatan tersebut diharapkan perubahan yang bakal terjadi merupakan penjabaran dan penegasan cita-cita yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.
Kesepakatan dasar yang menjadi pegangan para anggota MPR, yaitu:
1) Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
2) Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3) Mempertegas sistem pemerintahan presidensial;
4) Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam Penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal; dan
5) Perubahan dilakukan dengan “adendum”.

Sebelum perubahan UUD 1945 dilakukan, MPR telah mengeluarkan tiga ketetapan yang secara tidak langsung telah menyentuh materi muatan UUD 1945. Ketiga Ketetapan MPR tersebut, yaitu:

Pertama, Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/1998. Ketetapan ini mencabut Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum. Sebelum dilakukan perubahan UUD 1945, Ketetapan MPR ini mengharuskan diselenggarakannya terlebih dahulu Referendum. Persyaratannya sungguh sulit, sehingga pintu kemungkinan perubahan UUD 1945 tertutup rapat.

Kedua, Ketetapan MPR Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Sebenarnya, Ketetapan MPR ini telah mengubah UUD 1945, yakni ketentuan Pasal 7 yang menentukan: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.”
Ketiga, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang dipandang sebagai penyempurnaan mengenai ketentuan-ketentuan tentang hak asasi manusia yang sudah diatur di dalam UUD 1945, misalnya dalam ketentuan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (2).

Sidang-sidang MPR sejak tahun 1999 hingga 2002, telah mengubah UUD 1945 tidak kurang dari empat kali. Perubahan Pertama 1999. Perubahan Kedua 2000, Perubahan Ketiga 2001, dan Perubahan Keempat 2002.***

Berita lainnya
PDI Perjuangan Setelah Ditinggal T...
Kenaikan BBM Final, DPR Minta Parp...
MPR-TNI Sepakat Evaluasi Pelaksana...
Panglima TNI Tandatangani Naskah K...
Bupati Buka Sosialisasi Pembentuka...
Penanggung Jawab Tatanan Kawasan K...
Sutan Bathoegana Ajukan Komplain K...
Gaji PNS Tahun 2013
77 Prajurit TNI Konga XXIII-G Naik...
Peralatan Satgas Kizi TNI di Haiti...
RS Level II Naqoura Periksa Klinik...
Panglima TNI Pimpin Sertijab Aslog...
7 SKPD Bersamaan Ikuti Pembinaan M...
Upacara Bendera Di Mabes TNI
Satgas Indobatt Di Inspeksi 16 Per...
Copyright © 2012 surabayapagi.com
  Kontak | Tentang Kami | Kode Etik | Disclaimer | RSS Feed  | User Online :  64