menu.jpg
 
Jelang Pensiun, Kardani Bancakan Proyek Rp20,8 M

SURABAYA – Diam-diam Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanut) Provinsi Jawa Timur pimpinan Ir Kardani, diduga sedang bancakan proyek-proyek besar. Proyek berbau mercusuar itu nilainya mencapai Rp 20,8 miliar yang dikebut pelaksanaanya dalam waktu tiga bulan ini. Anehnya, proyek ini dikebut menjelang Kadiskanut Kardani habis masa jabatannya bulan Mei ini.

Informasi resmi yang diterima Surabaya Pagi menyebutkan, proyek APBD 2012 dengan nilai total Rp 20,8 miliar itu terbagi dalam tiga kegiatan. Dua pembangunan lanjutan tahun sebelumnya, dan satu pembangunan baru. Diantaranya, proyek lanjutan pembangunan PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) di Pasongsongan, Kabupaten Sumenep dengan nilai Rp 9.414.973.000. Proyek pembangunan ini ditender pada awal Januari 2012 lalu. Rencananya, dana sebesar itu akan digunakan untuk pembangunan pelabuhan ikan, dermaga, jalan lingkungan, bangunan non permanen, pengerukan dan pengurukan. Tidak jelas berapa rincian masing-masing item pembangunan dari proyek PPI tersebut.

Proyek kedua, pembangunan PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) di Pondokdadap, Kabupaten Malang senilai Rp 6.496.100.000. Proyek yang dilelang pada bulan Maret ini juga proyek lanjutan dari tahun sebelumnya.

Sedangkan proyek ketiga berupa pembangunan PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) di Paiton, Probolinggo, senilai Rp 4.959.658.000. Bedanya dengan dua proyek sebelumnya, proyek yang pengumuman tender dilaksanankan pada 22 Maret hingga 1 April ini merupakan proyek baru, bukan lanjutan.

Dengan demikian, total pembangunan dari tiga proyek yang dikebut dalam waktu Januari hingga Maret itu mencapai Rp 20.870.731.000. Sumber di lingkungan pemprov Jatim mengatakan, Kepala Dinas Kardani memang ahlinya dalam mengatur proyek di SKPD yang dipimpinnya sejak delapan tahun lalu atau sejak zaman Gubernur Imam Utomo. “Ya biasalah proyek ini memang agak berbau pemborosan, tapi Pak Kadis pandai mengatur,” ujar sumber tersebut agak menyindir.

Masih kata sumber itu, anggaran proyek sebesar itu tentunya tidak gratis. Apalagi diketahui proyek tersebut dilakukan tanpa melalui proses e-procurement (lelang di website) seperti yang sudah diwajibkan dalam Perpres 54/2010 tentang pengadaan barang dan jasa. “Pasti banyak kongkalikongnya, kenapa kok tidak pakai e-proc,” jelas sumber tersebut.

Dengan tanpa melalui e-proc, kesan bahwa proyek-proyek tersebut dikebut untuk tujuan meraup keuntungan tertentu, yang konon sebagai penutupan di masa pensiun Kepala Dinas semakin kentara. “Biasanya, dalam proyek di pemerintahan komisi untuk bapaknya adalah 10 persen dari nilai proyek,” beber dia.

Bila hal itu benar, maka bisa dibayangkan, untuk proyek dengan anggaran total Rp 20,8 miliar yang dilakukan tanpa e-proc ada perkiraan komisi minimal sekitar 10% sama dengan Rp 2,08 miliar.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim Ir Kardani mengakui bahwa tiga proyek besar dengan nilai Rp 20,8 miliar itu sangat urgent dan harus dikebut. “Sangat (urgent dan perlu dikebut, red),” singkat Kardani saat dikonfirmasi tadi malam (8/4).

Sayangnya, saat diminta penjelasan detail mengenai bentuk kepentingan yang sangat mendesat atas dibangunnya satu PPI dan 2 PPP di tiga daerah itu, Kardani menolak berkomentar. “Saya (sibuk) nyupir, Sori,” jawab pejabat berbadan tambun ini. n rko

Berita lainnya
Pocong, Genderuwo , Wewe Gombel Un...
Pemerintah Siap Hadapi Gugatan New...
TUTUP! Hotel Milik Setiaji Yudho
Pemerintah Ramadan, 29 Juni 2014
Dolly Bukan Tempat Prostitusi Lagi
Muhammadiyah Puasa 28 Juni, NU Tun...
Warga Dolly Ngotot Beroperasi Lagi...
YKS Dihentikan Selamanya
Komnas HAM Dukung Tutup Lokalisasi...
Baru 6 Merk Rokok Pasang Gambar Me...
Kemasan “Gambar Seram” Tak Efe...
Alumni Dolly Lari ke Sidoarjo
Biasanya Dapat 11-15 Tamu, Sekaran...
Wiranto: Penculikan Inisiatif Prab...
“Ayo Mas, Dolly Masih Buka”
Copyright © 2012 surabayapagi.com
  Kontak | Tentang Kami | Kode Etik | Disclaimer | RSS Feed  | User Online :  98