menu.jpg
 
Negara Hukum

Pertanyaan:
Konsep “rechtsstaat” lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme, sehingga sifatnya revolusioner; sedangkan konsep “rule of law” berkembang secara evolusioner. Kedua konsep tersebut tumbuh subur di Indonesia.
Bagaimana konsep negara hukum di Indonesia?

Ricky, Surabaya

Jawaban:
Secara tegas Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menjelaskan bahwa, negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi, konstitusi Indonesia telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat). Konsep rechtsstaat dan rule of law, memiliki keterkaitan dengan konsep nomocracy yang secara etimologis berasal dari kosa kata Yunani nomos dan cratos. Kata nomokrasi dapat dibandingkan dengan demos dan cratos atau kratien dalam demokrasi nomos berarti norma, sedangkan cratos artinya kekuasaan. Faktor penentu penyelenggara kekuasaan merupakan norma atau hukum. Istilah nomokrasi pada dasarnya berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.

Konsep rechtsstaat (dalam Civil Law System atau Eropa Kontinental) menurut Freidrich Julius Stahl dalam bukunya Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America, seperti dikutip oleh Miriam Budiardjo, ditandai dengan empat unsur, yaitu adanya: a) hak-hak asasi manusia; b) pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia itu yang biasa dikenal sebagai Trias Politika; c) pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (wetmatigheid van bestuur); dan d) peradilan administrasi dalam perselisihan.

Di negara-negara Anglo-Saxon berkembang pula suatu konsep negara hukum yang semula dipelopori oleh A.V. Dicey dari Inggris, dengan sebutan rule of law. Konsep rule of law (dalam Common Law System atau Anglo-Saxon atau Anglo American) menurut A.V. Dicey dalam bukunya Introduction to the Law of the Constitution, seperti dikutip oleh Miriam Budiardjo, ditandai dengan tiga unsur, yaitu adanya: a) supremasi hukum (supremacy of law), tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbitrary power), dalam arti bahwa seseorang hanya dapat dihukum kalau melanggar hukum; b) kedudukan yang sama di depan hukum (equality before the law), baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat; dan c) terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

Membandingkan kedua konsep di atas dapat disimpulkan, bahwa antara keduanya terdapat persamaan di antara titik penekanan kedua konsep hukum diatas yaitu: a) sama-sama memberi pengakuan dari perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) sebagai hak dasar setiap warga negara; dan b) menawarkan lembaga peradilan yang bersifat independen untuk memberi perlindungan HAM. Sedangkan, segi perbedaanya tampak dari pengaturan lembaga peradilannya, yaitu: a) peradilan yang dimaksud pada konsep rechsstaat adalah peradilan administrasi yang bersifat independen. Pada the rule of law karena menekankan pada persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapkan hukum, maka bagi setiap warga negara maupun pemerintahan diberlakukan satu lembaga peradilan, dengan demikian tidak perlu membentuk peradilan administasi secara tersendiri.

Apabila UUD 1945 tersebut dibaca secara mendalam dan menyeluruh, sejak jiwa dan semangat sampai dengan perumusan pasal demi pasal, ditemukan pesan yang lebih bermakna, bahwa hakikat negara hukum merupakan bangunan atau organisasi seluruh rakyat Indonesia, sebagai tempat musyawarah, saling memberi dan mencintai agar dicapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia dalam naungan ridha Ilahi. Secara bijak, the founding fathers and mathers menyampaikan pesan bermakna tersebut dalam bentuk rumusan tujuan negara dan dasar negara.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia mengungkapkan kembali Indonesia sebagai negara hukum dalam Pasal 4 huruf a. Dalam Penjelasan pasal tersebut menentukan, bahwa yang dimaksud dengan “negara hukum” adalah negara yang dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan bertujuan meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab.***

Berita lainnya
PDI Perjuangan Setelah Ditinggal T...
Kenaikan BBM Final, DPR Minta Parp...
MPR-TNI Sepakat Evaluasi Pelaksana...
Panglima TNI Tandatangani Naskah K...
Bupati Buka Sosialisasi Pembentuka...
Penanggung Jawab Tatanan Kawasan K...
Sutan Bathoegana Ajukan Komplain K...
Gaji PNS Tahun 2013
77 Prajurit TNI Konga XXIII-G Naik...
Peralatan Satgas Kizi TNI di Haiti...
RS Level II Naqoura Periksa Klinik...
Panglima TNI Pimpin Sertijab Aslog...
7 SKPD Bersamaan Ikuti Pembinaan M...
Upacara Bendera Di Mabes TNI
Satgas Indobatt Di Inspeksi 16 Per...
Copyright © 2012 surabayapagi.com
  Kontak | Tentang Kami | Kode Etik | Disclaimer | RSS Feed  | User Online :  100