menu.jpg
 
Ratusan Proyek Pembangunan Mangkrak

SURABAYA (Surabaya Pagi) – Ratusan proyek pembangunan yang dikerjakan Pemkot Surabaya dipastikan tidak terselesaikan hingga akhir tahun nanti. Berdasarkan data yang dimiliki Komisi C DPRD Kota Surabaya diketahui, sedikitnya 120 proyek pembangunan sarana dan pra sarana pelayanan public belum terselesaikan. Padahal, semestinya ke 120 proyek tersebut harus sudah diserahkan ke pemkot.

Karenanya, Komisi C meminta agar Dinas Cipta Karya dan tata Ruang (DCKTR) menolak pengajuan addendum (perpanjangan kontrak) pelaksana proyek yang tidak bisa menyelesaikan kewajibannya tepat waktu. Permintaan komisi C ini terkait dengan adanya 120 proyek pembangunan sarana dan pra sarana pelayanan public yang harus diserahkan kepada pemkot sampai akhir bulan Nopember ini.

“Ada sekitar 120 proyek gedung terutama yang harus selesai dan diserahkan kepada Pemkot sampai bulan Nopember ini. Menurut hasil sidak kami secara random banyak yang belum selesai pengerjaannya,” terang Ketua Komisi C, Sachiroel Alim Anwar.

Meski mengaku masih harus menunggu verifikasi dari DCKTR, namun politikus yang akrab dipanggil Alim ini memastikan sekitar 50% lebih proyek tersebut tidak akan diselesaikan sampai akhir bulan Nopember nanti. Data komisi C menunjukkan, dari 120 proyek tersebut 88 proyek sudah harus diserahkan kepada pemkot per tanggal 12 Nopember ini, sementara 32 proyek masih punya waktu sampai akhir bulan.

“Dari hasil sidak sekali lagi banyak proyek yang dipastikan tidak akan bisa diserahkan per tanggal 12 Nopember. Biasanya Pemkot akan memberikan addendum atau perpanjangan pengerjaan,” terang Alim.

Namun, pembuatan addendum oleh Pemkot atas pengerjaan proyek-proyek tersebut, kata Alim ditengarai justru menyalahi aturan yang berlaku. Menurutnya dari hasil pantauan komisinya banyak alas an keterlambatan pengerjaan proyek di luar ketentuan.

“Pembuatan addendum itu bisa dilakukan berdasarkan force major, atau terjadi hal-hal yang luar biasa mengahmabat pelaksanaan. Pantauan kami justru yang sering dijadikan alas an adalah hal-hala yang sehgarusnya menjadi tanggungjawab kontraktor proyek,” tegas Alim.

Alim menyebut masalah keterlambatan material, kurang baiknya akses jalan masuk akibat kegiatan warga atau bahkan aksi premanisme menjadi alasan kontraktor untuk memperlambat pengerjaan proyek. “Banyak alasan tak masuk akal yang digunakan untuk addendum, jangan sampai DCKTR kembali menggunakannya, kami akan bekerja sama dengan BPKP untuk melakukan penyelidikan,” tegas Alim.

Menyoal permintaan Komisi C terkait penolakan perpanjangan kontrak, Kepala DCKTR Agus Imam Sonhaji mengaku masih akan melakukan pengecekan lapangan terkait belum terselesaikannya sejumlah proyek pembangunan. “Ya harus di croscek dulu dilapangan. Apa yang menjadi penyebab keterlambatan pembangunan. Nanti kalau dihentikan begitu saja kita malah yang salah karena pekerjaan belum terselesaikan,” katanya. ov

Berita lainnya
Kiriman Uang TKI Capai Rp 700 M
Pemkot Kaji Perjanjian dengan KAI
Suguhkan Bazaar, Pasar dan Puluhan...
Digugat KBS, Risma Kerahkan 20 Kua...
Libur Lebaran, KBS Target 100 Ribu...
2,5 Ha Lahan Tambak Medokan Ayu Di...
Ajak Warga Buka Bersama
Raperda Hutan Kota Masih Ngambang
Pemkot Audit Rekrutmen Direksi PD ...
Tolak Wilayah Digabung,, Warga Ngl...
Walikota Tangsel Belajar e-Governm...
Dewan Desak Pemkot Harus Buka Zero...
DPRD Tuding Banyak Pengembang Lang...
Jamkesmas Tunggak Rp 16 M
Bentuk Satgas Bencana
Copyright © 2012 surabayapagi.com
  Kontak | Tentang Kami | Kode Etik | Disclaimer | RSS Feed  | User Online :  124