menu.jpg
 
Prosedur Penjualan Harta Bawaan

Pertanyaan:
Sebelum menikah saya membeli sebuah rumah dengan cara kredit dan untuk pembayaran uang muka saya dibantu oleh ayah saya dan saya memiliki tanda terima untuk pembelian rumah tersebut. Pembelian rumah tersebut adalah atas nama saya pribadi.

Setelah menjalani masa pernikahan selama 19 tahun, saya pun mengajukan gugatan cerai terhadap suami saya karena kekerasan dalam rumah tangga yang sering saya alami. Selain itu suami saya juga tidak memberikan nafkah kepada anak-anak karena ia menganggap saya sudah mampu memberikan nafkah kepada anak-anak dan keluarga. Bahkan suami saya memberikan penghasilannya kepada keponakan dan keluarga besarnya yang tidak bekerja dan selalu meminta-minta kepada suami saya.
Karena tidak tahan dengan kekerasan yang sering saya alami maka sebelum mengurus proses perceraian, saya memutuskan untuk membawa anak-anak pergi dari rumah. Sekarang perkara cerai saya sudah diputus di Pengadilan Negeri tetapi suami saya mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi.

Selama menunggu Putusan dari Pengadilan Tinggi tersebut saya membutuhkan uang untuk biaya pendidikan dan hidup ketiga anak-anak saya, maka dari pada itu saya pun memutuskan untuk menjual rumah tersebut. Notaris yang mencatatkan penjualan rumah saya sudah melihat semua data-data yang saya berikan dan beliau juga telah mengetahui segala persoalan yang sedang saya hadapi, selain itu pembeli rumah juga bersedia menghadapi segala konsekuensi yang ada karena rumah tersebut baru akan ditempati oleh pembeli beberapa bulan setelah pembelian. Rumah tersebut dikatakan sebagai harta bawaan saya.

Saat rumah tersebut sudah terjual, saya dan anak-anak sempat berdiskusi dengan suami saya supaya dia segera keluar dari rumah namun ia tetap saja bertahan dengan pendapatnya yang menyatakan bahwa rumah tersebut merupakan rumah keluarga suami dan istri sehingga ia menganggap bahwa rumah tersebut merupakan harta gono-gini .
Pertanyaannya :
1. Apakah saya salah telah menjual rumah bawaan saya tersebut tanpa persetujuan dari mantan suami saya dan menyuruhnya keluar dari rumah tersebut?
2. Apa yang harus saya lakukan agar saya mempunyai dasar kekuatan hukum yang kuat untuk dapat mengusir keluar mantan suami saya dari rumah milik saya?
3. Sampai saat ini mantan suami saya tidak memberikan nafkah kepada anak-anak sehingga saya melanjutkan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga saya yang sempat tertunda dan saat ini pihak PPA Polres Jakarta Timur sudah mengajukan perkara saya tersebut ke Pihak Kejaksaan, pertanyaan saya apakah perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga termasuk dalam bagian Pidana Khusus atau Pidana Umum? Dan dimana saya bisa mengetahui proses kasus ini?

Demikian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan bantuannya.

Bambang
Surabaya

Jawaban :
1. Terkait persoalan rumah yang Anda beli secara kredit sebelum adanya pernikahan, hal tersebut tetap merupakan harta bersama antara suami-istri karena pengangsuran atas kredit rumah tersebut dilakukan pada saat pernikahan sudah terjadi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa : “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Jadi, sekalipun harta bersama ini diperoleh dari hasil kerja istri saja, bukan berarti suami tidak memiliki hak atas harta bersama tersebut yang dalam hal ini adalah rumah tersebut. Baik istri maupun suami sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang sama. Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Apabila Anda berkeinginan untuk menjual rumah tersebut maka tentu saja harus dengan seijin suami, hal ini sesuai dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Oleh karena persetujuan dari mantan suami tetap dibutuhkan manakala Anda akan menjual rumah tersebut meskipun suami dulunya tidak turut membantu untuk melunasi cicilan rumah yang dimaksud.
2. Terhadap harta gono gini, suami istri memperoleh bagian yang sama terhadap harta bersama yang dimiliki sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak ˝ (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Hal yang serupa juga diatur dalam ketentuan Hukum Perdata yaitu pada Pasal 128 B.W yang menyatakan “ setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing tanpa mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh” karena rumah yang dimaksud termasuk dalam harta bersama maka manakala terjadi perceraian tentu saja mantan suami tetap berhak memperoleh ˝ bagian daripada rumah tersebut, sehingga Anda tidak dapat begitu saja memaksa suami untuk keluar dari rumah.
3. Terkait masalah pemberian nafkah kepada anak-anak, apabila Anda sudah menyatakannya dalam gugatan cerai dan Majelis Hakim mengabulkannya dalam Putusannya bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada anak-anak maka Anda berhak untuk meminta biaya pendidikan dan hidup anak-anak Anda kepada mantan suami.
4. Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan bagian dari Pidana Umum karena Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT berlaku untuk tiap penduduk, kecuali anggota militer, nama lain dari hukum pidana umum adalah hukum pidana biasa atau hukum pidana sipil (commune strafrecht). Adapun perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Anda alami ini terpisah dari permasalahan harta gono gini dan perkara cerai Anda sehingga perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini tetap dapat berjalan meskipun Putusan cerai Anda belum berkekuatan hukum tetap karena adanya upaya hukum banding yang dilakukan mantan suami Anda. Untuk mengetahui perkembangan perkara Anda, ada baiknya Anda langsung menanyakan kepada pihak Polres Jakarta Timur yang menangani kasus Anda.

Demikian penjelasan dari saya semoga dapat bermanfaat

Berita lainnya
Mafia Tanah Berwajah “Seribu”
Bupati Berharap PPIP Berjalan Sesu...
Mengecek Keaslian Sertifikat Tanah
Bos PT Golden Shines (Edward Ho) p...
2012 PAD Kota Probolinggo Naik Men...
Belum Ada Perjanjian, UM Tak Bisa ...
Keabsahan Perkawinan di USA
Kekuatan Pembuktian, Perjanjian Ha...
Gugat Cerai Karena Suami Pindah Ag...
Suami Ingin Beristri Lagi
Sertifikat Hak Milik Atas Nama Org...
Namanya Digunakan dalam Akta Anak ...
Pengembang Real Estate Wanprestasi...
Tak Bisa Menuntut Dinikahi Pria Be...
Hak Kepemilikan Tanah oleh Warga N...
Copyright © 2012 surabayapagi.com
  Kontak | Tentang Kami | Kode Etik | Disclaimer | RSS Feed  | User Online :  133