menu.jpg
 
Perubahan Konstitusi di Indonesia

Pertanyaan:
Perubahan terhadap undang-undang dasar tidak terutama ditentukan oleh ketentuan hukum yang mengatur tata cara perubahan, tetapi lebih ditentukan oleh berbagai kekuatan politik dan sosial yang dominan pada saat-saat tertentu. Sepanjang kekuatan politik atau sosial yang dominan merasa puas atau berdiam diri terhadap undang-undang dasar yang ada, maka tidak akan ada perubahan.
Bagaimana perubahan konstitusi di Indonesia sejak lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, dari waktu ke waktu.

Sasi Widuri, Surabaya


Jawaban:
Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) telah dilakukan sejak awal diberlakukannya UUD 1945, dengan menggunakan instrumen Maklumat Wakil Presiden, sebuah maklumat yang ditandatangani oleh Wakil Presiden yang betindak atas nama Pemerintah. Maklumat Wakil Presiden ini hakikatnya mengubah Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945. Dengan segala cacat hukum yang dikandungnya dalam maklumat, itu semua sebuah realitas yang pernah dilakukan. Selanjutnya, dikeluarkan pula Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945, mengubah sistem pemerintahan presidensial. Melalui Maklumat Pemerintah ini, dibentuk Kabinet Parlementer pertama, di bawah pimpinan Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri.
Perubahan berikutnya, atas dasar hasil Konferensi Meja Bundar yang berkait dengan pengakuan kedaulatan. Sejak itu berlaku Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) 1949, sementara itu UUD 1945 berlaku di Negara Bagian Proklamasi yang berpusat di Jogyakarta. Setelah ada kesepakatan kembali menggunakan bentuk negara kesatuan, Konstitusi RIS diubah, dan UUD 1945 ditinggalkan, diganti dengan UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) 1950. Perubahan Konstitusi RIS dilakukan dengan Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950.

Dengan tidak berhasilnya Konstituante Republik Indonesia menyusun UUD baru, UUD 1945 diberlakukan kembali dengan Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959.
Dari sejarah berlakuknya UUD di Indonesia, ternyata UUD itu pernah dinyatakan berlaku dengan berbagai cara; yaitu pertama, dilakukan dengan maklumat, yakni Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tahun 1945 tanggal 16 Oktober 1945, dan Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945; kedua, dilakukan dengan Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 mengenai Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tentang Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945; dan ketiga, sejak sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) IV perubahan dilakukan dengan menggunakan Ketetapan MPR(S).

Pakar Hukum Tata Negara Belanda, Henc van Maarseveen dan Ger van der Tang menjelaskan: Textual amendments or renewal can leave the law of the constitution completely untouched, particularly when the amendments are made to incorporate changes that have already taken place in the content of the constitution. Mencermati kutipan di atas, terdapat 2 (dua) tahap perubahan undang-undang dasar, yaitu amendment (perubahan parsial) yang berkaitan dengan pasal-pasal yang akan diubah; dan renewal (pembaruan naskah). Dengan merujuk pada UUD 1945, maka amendment dilakukan dengan menerapkan ketentuan Pasal 37, sedangkan renewal dengan menggunakan Pasal 3.

MPR telah menetapkan, perubahan UUD 1945 dilakukan dengan amendment (perubahan parsial) dengan menerapkan ketentuan Pasal 37 UUD 1945. Ketentuan Pasal 37 UUD 1945 sebelum perubahan menjelaskan, bahwa: (1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir; (2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir.

Perkataan “mengubah” tersebut harus diartikan dalam hubungannya dengan “mengubah undang-undang dasar”, dalam bahasa Inggris berarti to amend the constitution, serta “perubahan undang-undang dasar” berarti constitutional amendment.

K.C. Wheare mengemukakan, bahwa konstitusi dapat diubah dan berubah melalui 4 (empat) kemungkinan: pertama, melalui some primary forces; kedua, melalui formal amendment; ketiga, melalui judicial interpretation; dan keempat, melalui usages and conventions.
Perubahan konstitusi melalui formal amendment, dapat dilakukan melalui empat kemungkinan, yaitu: a) konstitusi atau undang-undang dasar dapat diubah oleh badan yang diberi wewenang untuk itu, baik melalui prosedur khusus, maupun prosedur biasa; b) konstitusi dapat diubah oleh sebuah badan khusus, yaitu sebuah badan yang kewenangannya hanya mengubah konstitusi; c) undang-undang dasar diubah oleh sejumlah negara-negara bagian dengan prosedur khusus; dan d) undang-undang dasar dapat diubah dalam suatu referendum.

Mencermati uraian di atas, perubahan undang-undang dasar dalam proses perkembangan demokrasi haruslah dilakukan oleh sebuah badan yang kewenangannya hanya mengubah konstitusi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam konstitusi. Hal itu tercantum dalam ketentuan Pasal 37 UUD 1945.***

Berita lainnya
PDI Perjuangan Setelah Ditinggal T...
Kenaikan BBM Final, DPR Minta Parp...
MPR-TNI Sepakat Evaluasi Pelaksana...
Panglima TNI Tandatangani Naskah K...
Bupati Buka Sosialisasi Pembentuka...
Penanggung Jawab Tatanan Kawasan K...
Sutan Bathoegana Ajukan Komplain K...
Gaji PNS Tahun 2013
77 Prajurit TNI Konga XXIII-G Naik...
Peralatan Satgas Kizi TNI di Haiti...
RS Level II Naqoura Periksa Klinik...
Panglima TNI Pimpin Sertijab Aslog...
7 SKPD Bersamaan Ikuti Pembinaan M...
Upacara Bendera Di Mabes TNI
Satgas Indobatt Di Inspeksi 16 Per...
Copyright © 2012 surabayapagi.com
  Kontak | Tentang Kami | Kode Etik | Disclaimer | RSS Feed  | User Online :  58