menu.jpg
 
UMK Ring I Bisa Berubah

SURABAYA - Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2013 berpeluang bisa diubah kembali. Ini setelah Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertarans) membalas surat yang dikirimkan Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Jatim, terkait tuntutan UMK Rp 2,2 juta di ring I (Surabaya, Sidoarjo, Kota/Kabupaten Pasuruan dan Mojokerto).

Dalam surat MPBI Jatim itu mempertanyakan tiga hal kepada Menakertrans. Pertama, meminta penjelasan UMK 2013 mencapai 150 persen KHL (kebutuhan hidup layak). Kedua, berapakah nilai kenaikan yang signifikan untuk UMK 2013 di Jatim, khususnya ring satu,menurut asas kepatutan. Ketiga apakah sah menurut hukum apabila gubernur Jatim memutuskan kenaikan UMK 2013 sampai 150 persen KHL.

Berdasarkan surat yang dikirim MPBI Jatim No 007/MPBI/JATIM/XI/2012 tentang permohonan penjelasan/fatwa itu, akhirnya Menakertrans memberi jawaban dua kali pada 20 dan 22 November 2012. Untuk jawaban kedua dari Menakertrans itu bernomor B.591/PHIJSK/XI/2012 perihal penjelasan penetapan upah minimum.

Isi jawaban itu pertama, penetapan upah minimum sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (3) UU Ketenagakerjaan Np 13 tahun 2003 dan pasal 6 ayat (3) Peraturan Menakertrans No 13 tahun 2012 tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian KHL, adalah ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi, saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan provinsi dan atau bupati/wali kota.

Jawaban kedua, gubernur dalam menetapkan upah minimum sesuai ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan Menakertrans No 13 Tahun 2012, tentang komponen dan pelaksaaan tahapan pencapaian KHL, harus membahas secara simultan dan mempertimbangkan beberapa faktor. Diantaranya, nilai KHL yang diperoleh dan ditetapkan dari hasil survei, produktifitas makro, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja dan kondisi usaha yang paling tidak mampu (marginal).

Jawaban ketiga, untuk penetapan upah minimum 2013 hendaknya factor-faktor sebagaimana disebutkan di atas, sudah memperhatikan perkiraan inflasi tahun 2013, serta kebutuhan pekerja untuk perumahan dan tarif transportasi. “Berdasarkan surat penjelasan Pak Menteri itu, dapat diformulasikan bahwa penetapan UMK tahun 2013 menjadi hak gubernur, penentuan KHL harus memasukkan inflasi progresif 2013. Selain itu, penetapan UMK 2013 gubernur juga harus memperhitungkan kesejahteraan pekerja diantaranya intensif transportasi, intensif perumahan, intensif sosial dan lain-lain. Tak hanya itu, penetapan UMK yang mencapai 100 persen lebih bahkan 150 persen KHL pun tak melanggar undang-undang,” papar Sekjen MPBI Jatim, Jamaludin, ditemui disela-sela bertemu dengan Asisten III Sekdaprov Jatim, Edi Purwinarto, Kamis (22/11). n arf

Berita lainnya
Ditahan Polisi, Malah Kebanjiran S...
28.800 Calhaj Diberangkatkan dari ...
Puskopkar Sebut Henry Terlibat
Tanamkan Nilai-Nilai Pancasila
Kapolda Dimutasi, Kapolda Jatim Be...
Semalam, Orang Dekat Prabowo Menin...
Arek Jombang Ciptakan Premium Alte...
Ngenes, Subsidi BBM Bocor 400 Tril...
Polda Jaga 42 SPBU di Jatim
Sudah Saatnya Dibentuk Kementrian ...
Bajaj Dibeli Rp 280 Juta dan Dikon...
Komik Jokowi Jadi Presiden Beredar...
Jakarta Mencekam
Target Operasi ISIS Bukan Indonesia
Ulama NU Jatim Tolak Pelegalan Abo...
Copyright © 2012 surabayapagi.com
  Kontak | Tentang Kami | Kode Etik | Disclaimer | RSS Feed  | User Online :  89