menu.jpg
 
Pemkot Lakukan Pembiaran Prostitusi

SURABAYA- Dibiarkannya bisnis prostitusi terselubung dengan modus operandi panti pijat tradisional (Pitrad) dan spa di Surabaya, membuat kyai Nahdhatul Ulama (NU) geram. Padahal, Tim Rumah Hiburan Umum (RHU) dan Satpol Pamong Praja (PP) mengetahui adanya pelanggaran Perda No 2 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan pada pitrad dan spa.

Ketua PC NU Kota Surabaya Saifullah Chalim menyatakan pihaknya prihatin dengan pembiaran yang dilakukan Pemkot Surabaya terhadap maraknya praktek prostitusi terselubung itu. Jika dibiarkan, kemaksiatan di kota Surabaya semakin tak terkendali. Tak hanya pitrad dan spa, tapi hotel-hotel kecil atau short time juga dipenuhi praktik maksiat. “Kami miris tiap hari mendengar hal itu,” ujar Saifullah Chalim kepada Surabaya Pagi, Jumat (6/5).

Pria yang akrab disapa Gus Syaiful ini menambahkan, Pemkot Surabaya mempunyai tanggungjawab untuk menyelamatkan warganya dari potensi degradasi moral akibat banyaknya prostitusi terselubung itu. Bakesbang Linmas dan Satpol PP harusnya pro aktif melakukan penertiban. “Seperti penyalahgunaan Taman Bungkul maupun prostitusi terselubung harus diberantas,” tegas dia.

Pemkot, lanjut Chalim, tidak boleh diam saja melihat praktek prostitusi terselubung. Apalagi juga terkesan membiarkan praktek tersebut tumbuh subur di Surabaya. “Jangan sampai Surabaya ini menjadi kota maksiat,” sindirnya.

Sementara itu, Sekretaris DPW Ansor Jawa Timur Masduki Toha menuding selama ini Pemkot Surabaya tebang pilih dalam menindak prostitusi terselubung dengan modus panti pijat dan tempat sauna. “Yang ditindak cuma yang panti pijat kecil-kecil, tapi yang besar dibiarkan saja,” ungkap Masduki yang juga anggota DPRD kota Surabaya ini.

Sebab itu, lanjut Masduki, pihaknya mendesak Pemkot Surabaya untuk mengevaluasi perijinan tempat hiburan yang di dalamnya terdapat praktik prostitusi. Bila perlu, ijin mereka dicabut saja. “Jangan sampai ormas yang akan bergerak, Pemkot yang harus ambil inisiatif untuk melakukan penindakan,” harap Masduki.

Bukti tidak seriusnya Pemkot menindak pitrad dan spa “nakal” itu terlihat pada kasus Glamour Spa Jl Tunjungan dan My Place Spa Jl HR Muhammad. Glamour yang nyata-nyata terdapat praktik prostitusi dibiarkan beroperasi. Hingga kemarin, teguran dari Pemkot pun tidak ada.

Begitu juga dengan My Place Spa. Tempat ini juga dibiarkan, meski belum mengantongi ijin. Padahal, therapist di sana juga melayani perbuatan asusila, meski tidak sampai berhubungan badan. (Lihat juga grafis lokasi yang disinyalir dijadikan prostitusi terselubung).

Ketua Tim Penertiban RHU, Soemarno mengaku masih banyak tempat hiburan yang melakukan pelanggaran Perda No 2 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Namun sesuai tupoksinya, tim penertiban RHU hanya berwenang untuk memberikan rekomendasi peringatan sampai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. “Masih banyak memang yang melanggar, tapi kita akan selalu berusaha untuk menertibkan,” tandas pria yang juga Kepala Bakesbang Linmas itu.

Terkait My Place Spa, Soemarno mengaku pihaknya telah mengeluarkan BAP penutupan tempat spa tersebut sampai yang bersangkutan mengantongi ijin. “Setahu saya, BAP nya sudah dikeluarkan sejak bulan lalu. Sekarang tinggal Satpol PP nya yang eksekusi,” tegasnya.

Terpisah, Plt Kasatpol PP Arief Boediarto mengaku jika belum mendapatkan surat perintah terkait BAP penutupan My Place Spa. “Seingat saya belum ada tuh. Kalaupun sudah ada kita harus koordinasikan kembali dengan atasan,” jawabnya singkat melalui telepon selularnya.

Ini juga berkaitan dengan Glamoure Spa yang sempat ditutup beberapa waktu lalu. Meski mengaku telah mengantongi ijin, tempat spa yang ramai karena diduga menyediakan layanan esek-esek tetap aman beroperasi. “Waduh, saya belum bisa komentar soal itu,” sembari menutup teleponnya.

Glamour Tak Terpengaruh

Hingga kemarin, Glamour Spa tetap beroperasi. Pantauan di lokasi sejumlah tamu masih keluar masuk di tempat spa plus plus ini. Sayangnya, saat Surabaya Pagi akan melakukan konfirmasi ke manajemen Glamour Spa, dihalangi-halangi oleh security yang berjaga di depan pintu masuk.

“Bisnis ini legal. Kita ada izinnya kok, ngapain harus ditertibkan? Kalau ingin tahu silakan tanya saja ke managernya,” kata seorang security Glamor dengan nada ketus.

Sayang, ketika pihak managemen Glamor ingin dikonfirmasi lebih lanjut, penjaga bertubuh tinggi tegap ini mengatakan si bos tidak berada di tempat. Padahal, informasi dari orang dalam, manajer operasionalnya berada di kantor.

Menurut satpam berinisial AG ini, usaha bisnis perawatan tubuh ini tak pernah menyediakan tempat untuk asusila, tapi murni bisnis legal. “Kalau kita bikin tempat ini sebagai tempat mesum, ngapain kita mendirikannya di tengah kota dengan fasilitas mewah. Ada izinnya lagi,” pungkas dia sambil berlalu. n ma/ov/ton

Berita lainnya
Sekdaprov Mbalelo
Awasi Kinerja Sekdaprov
Soal Aset Rp 22 T, BPN Jatim Dicur...
Kebutuhan Rakyat di Akomidir Lewat...
Sekdaprov Kepras Dana Wong Cilik
DPRD dan Sekdaprov Gegeran
Dari Arisan, Lanjut Sistem Tanggun...
BKD Bingung Jumlah PTT Pemprov
Larangan Gubernur Rekrutmen Tenaga...
Soekarwo Dapat Pujian di Silatnas
Dewan Pelototi R-APBD Jatim Rp 22,...
Pakde Deadline Akhir November
KPK Tagih LHKPN Anggota DPRD Jatim
Soekarwo Apresiasi KPK Lakukan Pen...
Gus Ipul Terima Tanda Kehormatan d...
Copyright © 2012 surabayapagi.com
  Kontak | Tentang Kami | Kode Etik | Disclaimer | RSS Feed  | User Online :  124