menu.jpg
 
Pilgub Jatim

"Eggi hanya mencari dukungan dari empat kabupaten / kota saja", ungkap sumber orang dekat Eggi, kemarin.

Padahal menurut ketentuan di peraturan KPU Jatim, setiap orang yang berangkat dari jalur indepent setidaknya memiliki dukungan KTP bermaterai minimal 1,3 juta penduduk atau 3% dari total penduduk Jatim. Syarat domisili dukungan tersebut adalah mewakili 50% dari total kabupaten / kota. Jika Jatim ada 38 kabupaten / kota, maka minimal dukungan KTP berasal dari 19 kabupaten / kota.

Sumber tersebut mengungkapkan, penyebaran KTP yang dikantongi Eggi hanya dikonsentrasikan di wilayah Surabaya, Kediri, Sidoarjo, dan Jombang. "Kegiatan Eggi Sudjana selama ini, memang dikonsentrasikan pada beberapa wilayah itu saja. Dalam rangka upaya mencari dukungan, mereka terus mengumpulkan KTP," terang sumber yang namanya tidak mau disebut.

Mendapat kabar seperti itu, Eggi Sudajan langsung membantahnya. Bahkan, bacagub Jabar yang gagal maju ini, terus ngotot mengumpulkan dukungan warga Jatim. Untuk itu, Eggi langsung mengelak jika KTP pendukungnya hanya dikonsentrasikan di empat kabupaten / kota saja. "Kabar itu tidak benar, kegiatan saya sampai sekarang sedikitnya sudah di 20 kabupaten / kota", kata Eggi.

Eggi menyebutkan, dirinya juga berkeliling mengumpulkan KTP di beberapa kabupaten / kota lainnya. Seperti di Lamongan, Bangkalan, Pamekasan, Tuban, dan Sumenep. "Saya terus menggalang dukungan, setidaknya 1,5 juta KTP akan ditargetkan tuntas akhir Maret mendatang. Jika itu sudah, saya langsung mendaftar ke KPU Jatim", lanjut Eggi.

Terpisah, ketua KPU Jatim, Andre Dewanto mengatakan persiapan pilgub Jatim bagi calon independen dipastikan sangat berat. Jika jumlah KTP memenuhi 3% namun tidak tersebar di 50% wilayah Jatim, maka calon independent tersebut dipastikan bakal gugur dan tidak bisa melakukan pendaftaran cagub / cawagub di KPU.

Berita lainnya
SBY Sebut Orang Istana tak Suka Di...
Jokowi Diminta Tarik Revisi UU KPK
Kader Golkar Bantah Kecewa Ketua D...
Perlemah KPK, Jokowi tak Dipercaya...
Jubir Presiden tak Tahu Isi Draf R...
Tantang DPR Buka Draf Revisi
DPP Tunjuk Masfuk, Kuswiyanto Pasr...
Jaksa Agung Dinilai Tak Becus
Ada Dewan Pengawas, KPK Tak Akan I...
Pengamat: Jaksa Dilarang Menggirin...
Pelanggaran Kontrak Perpanjangan J...
Presiden Tak Tahu Soal Tambahan Po...
DPR Perkuat BIN, BNPT & Polisi
Konflik Jaksa Agung-Bos MNC Merunc...
Pemerintah Tak Mungkin Tabrak UU
  Komentar Anda :
  Nama * :   Email * :
  Komentar * :
  » :: Disclaimer
   
Auto Loading Records
Copyright © 2012 surabayapagi.com
  Kontak | Tentang Kami | Kode Etik | Disclaimer | RSS Feed  | User Online :  141