•   Rabu, 26 Februari 2020
Surabaya

Sistem Zonasi Dihentikan Sementara

( words)

Plt Kadiknas Jatim Apresiasi desakan Wali Murid yang Minta sistem PPDB Jatim 2019 dikembalikan seperti sistem sistem 2018 lalu, yaitu nilai Ujian Nasional menjadi patokan, tanpa menggunakan ukuran jarak rumah dengan sekolah

Hermi, Julian Dona Tim Wartawan Surabaya Pagi Melihat makin gencarnya protes dan unjuk rasa dari wali murid terhadap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jawa Timur, membuat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bergerak cepat. Gerak cepat Dispendik Jatim ini untuk meredam kepanikan dan keresahan para wali murid. Untuk itu, Plt Kadispendik Jatim menghentikan sementara pendaftaran PPDB Jatim 2019 hingga koordinasi dengan Kementerian Pendidikan RI. Hudiyono Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mengatakan, penghentian sementara PPDB Jatim ini sesuai tuntutan perwakilan wali murid yang berunjuk rasa. Mereka meminta agar sistem PPDB Jatim 2019 dikembalikan seperti sistem sistem 2018 lalu, yang mana nilai Ujian Nasional menjadi patokan, tanpa menggunakan ukuran jarak rumah dengan sekolah. "Pertama kita pertimbangkan, mereka itu kan menuntut pokoknya hari ini ada keputusan. Saya tidak bisa mengambil keputusan karena ini produk undang-undang," kata Hudiyono di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (19/6/2019). Dia menambahkan peraturan menteri tersebut juga telah final dan tidak bisa dengan mudah diubah. "Kami tidak bisa dipaksa hari ini untuk mengubah keputusan yang dibuat berdasarkan Permen 51, karena peraturan menteri 51 tahun 2018 mengamanatkan seperti itu. Kalau kami harus mengubah ya ubah dulu peraturan menterinya," imbuhnya. Untuk itu, Dispendik Jatim akan melakukan konsolidasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait tuntutan para wali murid ini. “Ya, dihentikan sementara mulai siang ini (kemarin, red). Sampai ada keputusan dari Kementerian (Pendidikan dan Kebudayaan)," ujar Hudiyono. Data Pendaftar Tersimpan Keputusan itu dia ambil setelah menemui sekitar 10 orang perwakilan dari wali murid yang berunjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi.

Hudiyono mengatakan, kebetulan ada sejumlah perwakilan Kemendikbud yang datang meninjau di Surabaya. "Tapi besok akan kami berangkatkan staf ke Jakarta. Sekitar dua orang akan berkonsolidasi dengan Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," katanya. Mengenai siswa yang sudah terdaftar pada hari sebelumnya, karena PPDB ini sudah dibuka sejak Senin (17/6/2019) lalu, Hudiyono memastikan database akan tetap tersimpan. "Ini kan sifatnya sementara, data base akan tetap tersimpan, tidak ada masalah," katanya. Ratusan Wali Murid Demo Sementara, dari pantauan Surabaya Pagi di depan Gedung Grahadi, tempat terpusatnya aksi demo, terlihat ratusan wali murid dengan meminta agar sistem zonasi ini dibatalkan dan membawa spanduk penolakan zonasi. Seperti, "Hapus sistem zonasi. Zonasi bukan pemerataan kualitas tapi pembodohan bangsa." Atau kalimat lain seperti, "Tiga Tahun Sekolah Kalah Dengan Google Maps." Juga spanduk bertuliskan, "Ganti Mendikbud Secepatnya!" Sambil membawa spanduk, para orangtua ini meneriakkan "Tolak Zonasi" secara berkesinambungan. Mereka juga menyanyikan beberapa lagu nasional seperti Indonesia Raya, Indonesia Pusaka, dan lain sebagainya. Para wali murid yang berunjuk rasa ini tidak hanya wali murid SMP yang hendak masuk SMA yang tergabung dalam Komunitas Peduli Pendidikan Anak (Kompak) Surabaya. Sejumlah wali murid SD yang akan masuk SMP, yang sebelumnya sudah berunjuk rasa lebih dulu dan sempat mencegat sebuah mobil plat merah di depan Taman Apsari bergabung dalam unjuk rasa kali ini. Tekanan Mental Siswa Sawitri Nilaswari Humas Kompak Surabaya mengatakan, karena sistem zonasi PPDB ini sejumlah orang tua wali murid yang dia kenal tertekan secara mental.

"Kalau detail datanya saya tidak tahu, tapi yang curhat ke saya ada satu wali murid, kemarin dini hari harus masuk UGD karena darah tinggi. Tadi pagi ada orang tua yang mau ikut ke sini tapi harus masuk RS karena hipertensi," ujar psikolog di salah satu perusahaan di Surabaya ini. Perempuan yang akrab disapa Nila itu menjelaskan, tuntutan mereka saat ini bukan kepada Gubernur maupun Dinas Pendidikan Jawa Timur. "Kami tahu, dengan aturan yang ada Gubernur dan Dindik Jatim tidak bisa berkutik. Bahkan ada sanksi yang mengancam mereka, dengan tidak masuknya sekolah ke dalam Dapodik dan tidak bisa menerima BOS. Aksi unjuk rasa ini setidaknya untuk mengetuk hati Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Muhadjir Effendy," ujarnya. Menurutnya, sistem zonasi ini juga berdampak pada psikologis siswa. Terjadi demotivasi siswa terutama siswa SMA dalam menghadapi Ujian Nasional. "Karena sistem zonasi ini diumumkan beberapa waktu sebelum pelaksanaan UN SMA. Mereka akan berpikir, buat apa mereka belajar keras, kalau akhirnya yang diukur adalah jarak," ujarnya. Nila menganalogikan sistem zonasi ini seperti pertandingan bola. "Kalau yang bilang anak saya, ’Ma, ma, ini seperti pertandingan bola. Sudah latihan keras belajar teknik dan lain-lainya, saat pertandingan mau berakhir diumumkan, yang menang bukan yang banyak gol, tapi yang kostumnya paling bagus, GJ (gak jelas) banget, kan?" katanya. Sejumlah perwakilan dari massa orang tua wali murid diterima di Gedung Negara Grahadi.

Mereka melakukan audiensi dengan perwakilan Dinas Pendidikan Jatim. n.

Berita Populer