•   Minggu, 29 Maret 2020
Peristiwa Politik

Nasib Demokrat Belum Jelas

( words)

Pertemuan Jokowi-SBY Bakal Digelar, Diduga Bicarakan soal 2024. Pos Menteri untuk Demokrat Tertutup Rangga Putra-Miftahul Ilmi, Tim Wartawan Surabaya Pagi Menjelang penyusunan menteri-menteri Kabinet Kerja jilid II, pertemuan-pertemuan elit politik terus dilakukan. Setelah Presiden Jokowi bertemu Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto serta pertemuan Prabowo-Ketum PDIP Megawati Soekarnoputi, kini pertemuan lanjutan diagendakan. Kabarnya, Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) direncanakan bertemu Presiden Jokowi pada awal Agustus 2019 mendatang. Pertemuan keduanya memantik tanya, apakah Jokowi bakal memberi kursi menteri untuk Demokrat ataukah kepentingan 2024 mengingat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), digadang-gadang untuk masuk bursa Pilpres nanti? --------- Pengamat politik asal Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya Abdul Chalik menilai, pertemuan antara Presiden RI Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono adalah untuk kepentingan 2024. Soalnya posisi Partai Demokrat di konstelasi politik lima tahun ke depan, tidak lagi punya daya tawar. Partai Demokrat sendiri bisa saja menawarkan peran mereka dalam koalisi 01. Hanya saja, langkah partai berlambang mercy bakal terhambat. Soalnya, Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono diketahui punya hubungan tidak harmonis yang belum selesai dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Di samping itu, koalisi pendukung Jokowi juga telah menyatakan penolakan mereka dengan adanya wacana penambahan partai koalisi dari kubu 02. Kemudian, dengan perolehan suara yang hanya 7 persen saja dalam Pileg 2019 lalu, posisi Demokrat tidaklah strategis. "Saat ini Demokrat sudah tidak seksi lagi. Mau bergabung ke pemerintah atau tidak, posisi Demokrat tidak penting," papar Abdul Chalik kepada Surabaya Pagi, Minggu (28/7/2019). Sementara itu, sebelumnya Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri telah bertemu dengan Ketum Partai Gerindra yang juga capres 02 Prabowo Subianto. Abdul Chalik sendiri menilai pertemuan itu adalah untuk menjajaki potensi koalisi kedua partai pada perhelatan Pemilu 2024. Oleh sebab itu, mengetahui posisi mereka yang tidak lagi menarik, Partai Demokrat merespon pertemuan Megawati - Prabowo tersebut dengan mencoba berkomunikasi dengan Presiden Jokowi. Hanya saja, pertemuan itu nantinya tidak akan membahas jatah menteri maupun posisi ketua MPR, tetapi jauh pada tahun 2024. "Hari ini, jatah menteri maupun posisi lain itu sudah selesai, sudah diatur," ungkap Abdul Chalik. "Kalau ada petinggi partai bertemu, itu adalah untuk membahas peluang pada 2024." Pendiri Sunan Giri Foundation ini lantas menyontohkan pertemuan antara Megawati dan Prabowo. Menurutnya, yang lebih membutuhkan pertemuan tersebut adalah dari kubu PDIP. Soalnya, pada perhelatan Pemilu 2024 mendatang, PDIP tidak punya calon yang bisa menyamai Jokowi. "Suara Prabowo yang 45 persen itu mau dikemanakan?" tanya Abdul Chalik. "Makanya baru-baru ini muncul nama Anies (Baswedan). Justru PDIP yang butuh Gerindra. Demokrat itu sekarang bukan siapa-siapa.

" Politik Balas Budi Oleh sebab itu, seandainya pertemuan antara SBY dan Jokowi terwujud, Abdul Chalik memandang hal tersebut sebagai balas budi Jokowi kepada SBY. Soalnya, pada peristiwa demonstrasi berdarah 21 dan 22 Mei lalu, Partai Demokrat sebelumnya telah menyatakan untuk tidak mendukung aksi-aksi yang melawan hukum. "Selain balas budi, SBY ini kan presiden dua periode. Jadi, pertemuan nanti bakal sebatas komunikasi politik saja," tutur Abdul Chalik. Terpisah, pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura Surokhim Abdussalam juga sependapat dengan Abdul Chalik. Pertemuan antara SBY dan Jokowi bakal membahas kepentingan 2024. Di samping itu, peluang bagi Partai Demokrat untuk bergabung bersama koalisi pemerintah bisa dikatakan hampir mustahil. Menurut Surokhim, SBY memilih untuk berkomukasi dengan Jokowi lantaran tidak punya beban masa lalu. Selain itu, sikap SBY yang moderat kebangsaan ini cocok dengan presiden. Dengan bertemu Jokowi, SBY bakal menunjukkan sikap partainya. Seperti yang sudah diketahui, Partai Demokrat tidak punya tradisi sebagai partai oposisi. Oleh sebab itu, SBY bakal mencari celah supaya kepentingan Partai Demokrat pada 2024, aman. Pos Menteri Tertutup Kepentingan Partai Demokrat menurut Surokhim adalah mengapungkan nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Seperti yang sudah umum diketahui, Partai Demokrat identik dengan partai keluarga. "Partai Demokrat tentunya tidak ingin jadi bulan-bulanan partai lain pada 2024. Nah, SBY mencoba kepentingan itu supaya bisa diakomodir oleh Jokowi. Siapa yang bisa membantu apa," ungkap Surokhim. Hanya saja, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pintu sudah tertutup bagi Demokrat untuk mengisi pos-pos pemerintahan. Oleh sebab itu, menarik untuk ditunggu bagaimana sikap Partai Demokrat pada perhelatan Rapimnas mereka pada bulan September mendatang. Kalau mereka memutuskan mendukung pemerintah, maka harus rela tanpa posisi eksekutif. Di sisi lain, kalau Partai Demokrat memutuskan untuk menjadi oposisi, maka mereka harus berhitung dengan cermat, apakah posisi tersebut bisa mengibarkan panji Demokrat kembali berkibar di papan atas perolehan suara legislatif. "Demokrat lima tahun ini posisinya tidak jelas, apakah poros tengah atau oposisi. Lima tahun mendatang bakal menentukan nasib mereka. Bisa saja mereka memutuskan untuk sebagai oposan konstruktif," papar peneliti senior Surabaya Survey Center ini. Perkuat Parlemen Pengamat politik Unair Hari Fitrianto mengatakan, adanya rencana pertemuan ini menunjukkan kemampuan Jokowi yang mumpuni dalam melakukan konsolidasi. “Tujuannya konsolidasi yang dilakukan Jokowi ini untuk memperkokoh kekuatan politiknya.

Supaya di periode keduanya ini, dia bisa lebih fokus menyelesaikan PR - PR-nya, tanpa ada beban manuver – manuver politik dari lawan politiknya,” kata Hari, Minggu (28/7). Ditanya, apakah tujuan SBY bertemu Jokowi untuk mengamankan AHY dalam kontestasi Pilpres 2024? Hari mengatakan, tidak. Karena agenda Pilpres itu masih lama. “Kalau untuk 2024, saya kira terlalu jauh. Tapi kalau melihat Jokowi memilih K.H Ma’ruf Amin sebagai wakilnya, itu menunjukkan bahwa Jokowi ingin memberi peluang kepada politikus – politikus muda untuk running di 2024,” tuturnya. “Jadi tahun 2024 pertarungannya akan lebih fair. Dalam artian, tidak ada kandidat yang memiliki modal politik lebih awal dibandingkan kompetitor yang lain,” sambungnya. Dia juga berpendapat, pertemuan ini pun kemungkinan tidak membahas kursi ketua DPR maupun MPR. Sebab struktur ketua DPR dan MPR sudah diatur oleh undang-undang. Bahwa jabatan ketua di parlemen otomatis dipegang partai pemenang. Menurut Hari, Jokowi berharap adanya koalisi yang besar. Dia menginginkan Demokrat bisa bergabung dalam koalisi. Agar, bisa mengeksekusi kebijakannya dengan lebih mudah. “Kalau kita lihat kondisi politik sebelumnya. Prabowo kan sudah ketemu dengan Jokowi dan juga Megawati. Kemudian nanti mau bertemu SBY. Artinya yang jadi oposisi kemungkinan hanya PKS. Jadi, dengan kehadiran Demokrat di koalisi, Jokowi lebih kuat di parlemen,” terangnya. Jawaban Jokowi Sebelumnya Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan mengatakan SBY akan bertemu Jokowi sebagai Presiden terpilih dalam rangka upaya merajut persatuan Indonesia. “Diyakini akan dilakukan dalam waktu yang tidak lama lagi, katakanlah awal Agustus (2019)," kata Syarif dalam diskusi bertajuk ’Utak-Atik Manuver Elite’ di Menteng, Jakarta Pusat, kemarin. Meski begitu, Jokowi mengaku belum berencana bertemu SBY. Namun, ia mengakui bersilaturahmi dengan tokoh bangsa penting. Jokowi mengatakan siap bertemu dengan siapapun untuk membangun silahturahmi kebangsaan dan merajut kebersamaan lagi pasca-Pilpres 2019. "(Bertemu) Pak SBY, belum ada rencana. Tapi ketemu dengan siapapun itu penting, karena membangun silahturahmi, semua," kata Jokowi usai makan siang bersama keluarganya di rumah makan Mbah Karto, Sukoharjo, Jawa Tengah, Minggu (28/7/2019).

Jokowi mengatakan jika pun nanti dirinya bertemu SBY, ia akan membahas masalah kebangsaan. n.

Berita Populer