SBY Kesrempet e-KTP

Mantan Politisi Demokrat Bersaksi di Sidang Setnov

 

Anggota DPR 2009-2014 Mirwan Amir bersaksi pada sidang kasus korupsi pengadaan e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (25/1/2018).


Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terseret pusaran skandal korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Mantan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Mirwan Amir, saat bersaksi untuk terdakwa Setya Novanto (Setnov) di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (25/1/2018), mengungkapkan dirinya pernah menyarankan kepada SBY, agar proyek pengadaan e-KTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak dilanjutkan. Namun, Ketua Umum Partai Demokrat itu menolak, karena ada kepentingan pemerintahan saat itu. Kesaksian mantan Mirwan seakan menjadi ‘bola liar’. Apalagi, ia diketahui mantan politisi Partai Demokrat yang kini menyeberang ke Partai Hanura. Elit Partai Demokrat pun dibuat berang dengan kesaksian Mirwan.
-------------------
Laporan : Joko Sutrisno – Tedjo Sumantri
-------------------

Mirwan dihadirkan jaksa untuk terdakwa Setya Novanto. Saat pembahasan proyek e-KTP di DPR, Mirwan menjabat mantan Wakil Ketua Banggar dari Fraksi Demokrat. Di depan majelis hakim, Mirwan membantah menerima uang dari proyek pengadaan e-KTP. Dia mengaku tidak tahu jalannya proyek e-KTP.

Sebagai anggota dewan yang terlibat di Banggar, dia merasa tak pernah terlibat membahas proyek tersebut. Dia menegaskan proyek pengadaan e-KTP tidak pernah dibahas di rapat Banggar. "E-KTP tidak pernah dibahas di Banggar. Di Komisi II. Memang dalam UU MD3 kita tidak boleh membahas, Banggar hanya membahas postur APBN," tutur Mirwan.

Mengenai pertemuan dengan Novanto untuk menanyakan proyek, kata dia, upaya itu dilakukan karena berniat membantu kader Gerindra, Yusnan Solihin, yang juga rekannya. "Seperti saya jelaskan, Pak Yusnan ini ada proyek e-KTP, itu saja. Setelah itu tidak ada," katanya.

Di kesempatan itu, dia menampik tudingan pernah bertemu Politisi Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin terkait perencanaan proyek e-KTP. Selain itu, dia membantah menerima aliran dana e-KTP. Majelis hakim sempat menanyakan mengenai pemberian aliran dana diduga dari proyek e-KTP kepada Mirwan Amir.

"Pernah menerima USD 200 di ruang kerja Melchias Marcus Mekeng?" tanya hakim anggota kepada Mirwan. "Tidak," jawab dia.

Dia juga menampik apabila disebut menerima uang USD1 juta di ruangan Ketua Fraksi Golkar, yang saat itu dijabat Novanto. "Apakah Saudara menerima uang USD 1 juta di (ruangan,-red) Ketua Fraksi Golkar?" tanya hakim. "Tidak," jawab Mirwan.

Pertemuan di Cikeas
Salah seorang penasihat hukum Novanto, Firman Wijaya bertanya ke Mirwan soal apakah proyek e-KTP saat itu berkaitan dengan pemenang Pemilu 2009.
"Memang itu program dari pemerintah, Susilo Bambang Yudhoyono," terang Mirwan. Diketahui pemenang Pemilu 2009 adalah Partai Demokrat. Sementara itu SBY juga terpilih kembali menjadi presiden didampingi Boediono yang menjadi wakilnya.

Mirwan mengatakan dirinya pernah menyarankan kepada SBY agar proyek pengadaan e-KTP tidak dilanjutkan. Ini dilakukan Mirwan atas saran dari rekannya Yusnan Solihin, bahwa proyek e-KTP bermasalah dan Yusnan paham betul soal teknis e-KTP. "Saya sudah ‎sampaikan itu, tapi kan saya tidak punya kekuatan untuk menyetop e-KTP. Paling tidak sudah saya sampaikan," kata Mirwan.

Saran itu disampaikan langsung kepada SBY di Cikeas, ketika proyek e-KTP tersebut masih dalam tahap persiapan. "Pernah saya sampaikan (kepada SBY), bahwa program e-KTP ini lebih baik tidak dilanjutkan. Maka dari itu pak Yusnan membuat surat yang ditujukan kepada pemerintahan pemenang pemilu 2009 dan saya juga percaya dengan pak Yusnan kalau memang program ini tidak baik jangan dilanjutkan," ujarnya.

Mirwan melanjutkan, setelah mendengarkan sarannya, SBY menginginkan proyek yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun itu tetap diteruskan karena proyek pengadaan e-KTP ini dibuat untuk menghadapi Pilkada.
"Tanggapan dari bapak SBY bahwa ini kita untuk menuju Pilkada. Jadi proyek ini harus diteruskan," sebut Mirwan, yang kini menjadi Ketua DPP Hanura.

 

 



Susilo Bambang Yudhoyono


Dianggap Fitnah
Wakil Ketua Umum Demokrat, Syarifuddin Hasan mengatakan, kasus korupsi e-KTP yang tengah disidangkan tak ada hubungannya dengan SBY. Menurutnya, program pemerintah tak bisa langsung dikaitkan dengan proses tindak pidana korupsi yang terjadi. "E-KTP itu program pemerintah, kan yang dipermasalahkan korupsi, nah itu beda," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (25/1) kemarin.

Kebijakan Presiden keenam RI memerintahkan proyek tersebut tetap berjalan lantaran kepentingan masyarakat. Menurut Syarif, tindakan korupsi itu dilakukan oleh oknum yang tak ada kaitannya dengan SBY. "Yang salah itu yang korupsi‎," tandas anggota Komisi I DPR itu.

"Nah sama kaya bikin jalan, yang bikin jalan kan program pemerintah, tapi kalau yang bikin jalan itu korupsi enggak ada hubungannya," imbuhnya.

Syarif menuding diseretnya nama SBY dalam sidang tindak pidana korupsi proyek e-KTP dilakukan secara sengaja. Aroma politik pun, kata Syarif, lebih terasa ketimbang upaya membongkar kasus yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun itu. "Itu fitnah," tandasnya. Kendati begitu, Syarif enggan berspekulasi penyebutan SBY untuk menjatuhkan Partai Demokrat menjelang Pemilu 2019.

Soal Intervensi
Sementara itu, kuasa hukum Setya Novanto, Maqdir Ismail, menegaskan bakal menelusuri pangkal permasalahan kasus pengadaan e-KTP. Menurut Maqdir, program tersebut diajukan pada pemerintahan Presiden SBY. "Yang kita mau coba fokus itu bahwa program ini adalah program pemerintah ya kan, pemerintah yang memenangkan pemilu (2009-2014) itu," kata Maqdir.

Maqdir menjelaskan yang lebih penting adalah apakah dakwaan Novanto yang disebut mengintervensi proyek e-KTP terbukti atau tidak. Namun, sejauh ini, proyek senilai Rp5,9 triliun itu merupakan kesepakatan pemerintah bersama-sama dengan Komisi II yang tidak bisa diintervensi siapa pun. n



Komentar Anda