Infrastruktur, Lahan Basah Korupsi

Praktik Korupsi di Era Pemerintahan Jokowi

 

Dari catatan ICW, korupsi menumpuk di pembangunan infrastruktur, lebih dari 30 persen.


Di saat Presiden Joko Widodo gencar membangun proyek infrastruktur di berbagai daerah, justru sektor ini menjadi lahan basah dugaan korupsi. Lebih dari 30 persen korupsi berkaitan dengan proyek pengadaan barang dan jasa.
Infrastruktur menjadi obyek paling rawan, karena alokasi anggarannya yang besar. Namun pengawasannya lemah.
--------------
Laporan : Tedjo Sumantri – Joko Sutrisno, Editor: Ali Mahfud
------------

Deputi Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan di masa kepemimpinan Presiden Jokowi, tindak pidana korupsi masih sangat masif. Pengadaan barang dan jasa menjadi ladang korupsi. Namun, angka korupsi tertinggi terjadi di sektor infrastruktur yang jadi sasaran empuk untuk korupsi.

"Terakhir judicial corruption. Termasuk proyek korupsi ini jadi catatan Jokowi, lebih dari 30 persen korupsi terjadi saat pengadaan barang dan jasa. Korupsi menumpuk di pembangunan infrastruktur, lebih dari 30 persen," kata Ade di dalam diskusi “Satu Tahun Politik Anti Korupsi Pemerintahan Jokowi” di Gedung Muhammadiyah, Menteng Jakarta Pusat, Rabu (27/12).

Dia menjelaskan semestinya ada pengawasan dalam infrastruktur dalam pembangunan barang dan jasa. Serta dibarengi dengan perbaikan tata kelola yang lebih baik. "Tapi kalau digenjot aja tapi di sisi lain uang yang dirampok dari proyek negara ini juga banyak. Tapi ada upaya mendorong perbaikan tata kelola," ungkapnya.

Ade mengatakan pembangunan infrastruktur, yang menjadi program andalan pemerintahan Presiden Jokowi, tidak akan berjalan baik dengan kecenderungan korupsi di dalamnya. Karena itu, dia menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prasyarat pembangunan.

Menurut Ade, pola korupsi berawal dari proses penganggaran. Sehingga, kata dia, langkah Jokowi memberantas korupsi, seperti membuat Satuan Tugas Anti-Pungutan Liar, tidak akan menyelesaikan akar korupsi. "Jokowi masih melihat pemberantasan korupsi dari sisi hilir," ucapnya.

Selain pada infrastruktur, korupsi juga masih banyak ditemukan dalam program dana desa dan dana bantuan sosial. Memasuki tahun politik menjelang pemilihan kepala daerah 2018 dan pemilihan presiden (pilpres) 2019, kecenderungan korupsi terkait dengan bantuan sosial makin rawan.

"Bantuan sosial kan diskresinya cukup tinggi baik di pimpinan kelembagaan ataupun daerah, mudah untuk dimanipulasi," tutur Ade.

Secara keseluruhan, Ade menilai kinerja pemberantasan korupsi di era Jokowi belum memuaskan. Hal tersebut nantinya merugikan Jokowi sendiri, khususnya jika dia akan lanjut mengikuti pertarungan dalam pilpres 2019. "Jokowi harus memastikan programnya berjalan," tandasnya.

Anggaran Sangat Besar
Sebelumnya, Menkeu, Sri Mulyani Indrawati menyatakan, total kebutuhan investasi untuk membangun infrastruktur di Indonesia selama lima tahun ke depan mencapai lebih dari Rp 4.700 triliun. Faktanya, pembangunan infrastruktur sulit tepat waktu dan tepat biaya karena terjadi praktik korupsi.

Sri Mulyani menyebut, lebih dari Rp 4.700 triliun kebutuhan pendanaan infrastruktur hanya dapat dipenuhi 41,3 persen dari APBN serta APBD. Nilainya sebesar Rp 1.978,6 triliun. Dari BUMN kontribusinya 22,2 persen senilai Rp 1.066,2 triliun dan sektor swasta lebih dari Rp 1.700 triliun atau 36,5 persen sepanjang 2015-2019.

Dia menilai, pemerintah memaklumi penggunaan biaya yang melebihi anggaran proyek atau cost over run apabila terjadi secara alamiah yang dipicu dari lingkungan dan faktor lainnya. "Jangan sampai cost over run dari mark up dan korupsi. Ini seperti pengkhianatan dalam membangun negeri. Kalau ingin berbakti pada Indonesia, tujuan yang baik harus dilalui dengan proses yang baik, sehingga tidak mengkhianati tujuan tersebut," ujar Sri Mulyani kala itu (22/3/2017).

OTT KPK
Sementara itu, KPK mengakui Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK sepanjang 2017 menjadi yang paling tinggi sejak lembaga penegak hukum itu berdiri pada 2003. "Jumlah kasus tangkap tangan di tahun 2017 ini telah melampaui tahun sebelumnya dan merupakan terbanyak sepanjang sejarah KPK berdiri," ungkap Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan kepada wartawan di acara "Capaian dan Kinerja KPK 2017" di gedung KPK Jakarta, kemarin (27/12).

Dari 19 kasus tersebut, KPK telah menetapkan 72 orang sebagai tersangka dengan beragam profil tersangka, mulai dari aparat penegak hukum, anggota legislatif hingga kepala daerah. Jumlah tersebut belum termasuk tersangka yang ditetapkan kemudian dari hasil pengembangan perkara.

Secara total, pada 2017 KPK melakukan 114 kegiatan penyelidikan, 118 penyidikan, dan 94 kegiatan penuntutan, baik kasus baru maupun sisa penanganan perkara pada tahun sebelumnya. Selain itu juga melakukan eksekusi terhadap 76 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Bila dilihat dari jenis perkara, tindak pidana korupsi yang paling banyak terjadi adalah penyuapan dengan 93 perkara, diikuti pengadaan barang/jasa sebanyak 15 perkara, serta TPPU sebanyak lima perkara," tambah Laode.

Lima kasus TPPU yang ditangani KPK sepanjang 2017 antara lain adalah kasus pencucian yang uang dilakukan oleh Wali Kota Madiun Bambang Irianto, Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, Kepala Sub Auditorat III B.2 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Sadli, pejabat eselon I BPK Rochmadi Saptogiri.

Selain itu, terdapat 12 perkara lainnya yang melibatkan bupati/walikota dan wakilnya dengan 11 orang bupati/walikota tersangkut kasus korupsi ditambah 1 orang gubernur. Di antara kasus-kasus yang ditangani tersebut, terdapat 19 kasus yang merupakan hasil tangkap tangan.

"OTT kan pengaduan masyarakat, kami ajak rakyat di Indonesia, kalau punya data, informasi, laporkan ke KPK, kita `follow up` karena dari laporan itu kita bisa lakukan tindakan, misal OTT," tambah Ketua KPK Agus Rahardjo.

KPK juga masih akan menindaklanjuti setidaknya 564 laporan pada 2017 yang masih diproses. "Laporan-laporan itu belum ditindaklanjuti, tapi kan pasti dikaji, mana yang bisa segera, mana yang masih membutuhkan waktu. Mudah-mudahan nanti kita akan memperbanyak satuan tugas kita yang tadinya beranggotakan lebih dari 10 orang bisa dikecilkan, sehingga bisa bergerak di banyak tempat," pungkas Agus. n



Komentar Anda