Menjadi tersangka dugaan korupsi e-KTP, Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) harus menghadapi kenyataan pahit. Hanya 5 hari menjelang sidang perdana Setnov yang dijadwalkan berlangsung 13 Desember 2017, dua pengacaranya malah mundur, yakni Otto Hasibuan dan Fredrich Yunadi. Sementara sidang praperadilan yang diajukan Setnov terhadap KPK, saat ini masih berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Pada saat yang sama, Dewan Pakar Partai Golkar memutuskan memberikan rekomendasi kepada DPP Partai Golkar untuk menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Ini berarti posisi Setnov di Golkar, juga terancam. Saat ini, posisi Ketum Partai Golkar di-Plt-kan kepada Idrus Marham. Akankah karir politik Setya Novanto habis, seiring dengan kasus korupsi e-KTP yang menjeratnya?
----------
Laporan : Joko Sutrisno - Tedjo Sumantri, Editor: Ali Mahfud
----------

"Terhitung tanggal kemarin, berlakunya hari ini, maka saya tidak menjadi kuasa hukum Setnov lagi, dan dengan resmi saya mengundurkan diri sebagai kuasa hukum beliau," kata Otto Hasibuan di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (8/12/2017).

Otto mengakui, selama kurang lebih satu bulan menangani kasus ketua umum Partai Golkar ini, belum adanya kesepakatan jelas antara dirinya dengan Setnov akan menimbulkan kerugian bagi dua belah pihak. "Itu akan menyulitkan saya untuk memberikan suatu pembelaan terhadap klien," ucapnya.

Berdasarkan hal itu, Otto lantas menemui ketua DPR tersebut di rumah tahanan KPK pada Kamis, 7 Desember 2017, pukul 15.00 WIB untuk menyampaikan secara lisan niat pengunduran dirinya dari bagian tim pembelanya. Jumat (8/12) kemarin, Otto kembali mendatangi KPK untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya secara resmi. Satu rangkap surat diberikan kepada Setnov dan satu rangkap diberikan kepada penyidik KPK.

Otto mengaku pengunduran dirinya sesuai dengan kode etik profesinya sebagai pengacara yang menyebutkan salah satu alasan yang dapat menyebabkan seorang advokat mengundurkan diri jika antara advokat dan kliennya tidak menemukan kata sepakat tentang cara-cara penanganan perkara. "Nah apa itu tentunya banyak hal yang tidak bisa saya sampaikan, karena itu kan menyangkut rahasia klien. Jadi harus saya lindungi itu sampai kapanpun," jelas Otto.

Ia memastikan pengunduran dirinya ini tidak ada kaitannya dengan ketidakcocokan dengan penasihat hukum Setya Novanto yang lain. Ia menegaskan bahwa pengunduran dirinya demi kemandirian dan integritasnya sendiri. "Saya dengan Fredrich sangat baik hubungannya apalagi dengan saudara Maqdir (Maqdir Ismail), Maqdir itu sahabat saya mulai dari kantor Buyung Nasution dan sampai sekarang pun ada perkara yang kami kerja sama dengan Maqdir. Jadi saya kira antar pengacara itu enggak ada problem, jadi tidak ada kaitannya antara itu," tegas Otto.

Tidak Cocok di Tim
Fredrich Yunadi juga menyatakan mundur sebagai kuasa hukum Setnov. “Per hari ini (mundur). Surat sudah diterima, secara lisan kemarin sudah diberitahukan,” ucap Fredrich dikonfirmasi terpisah, kemarin (8/12).
Fredrich sendiri telah menjadi kuasa hukum Setya Novanto sejak awal Ketua DPR itu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 17 Juli 2017. Ia juga ikut mendampingi Novanto saat mengajukan praperadilan dan memenangkannya pada 29 September lalu.

Fredrich sedikit bercerita terkait dengan mundurnya Otto dan dia dari tim kuasa hukum Setnov. Salah satu alasannya, lantaran tak ada kecocokan dengan tim pengacara Setya Novanto yang lain. "Tim (pengacara Setnov, red) itu harus kerja sama, tim yang baru tidak bisa kerja sama," ungkapnya.

Saat disinggung apakah hal tersebut karena ketidakharmonisan antara dirinya dan Otto dengan Maqdir Ismail, dia menepisnya. Menurut Fredrich, dia dan Otto sangat kompak. Fredrich juga membantah tidak harmonis dengan Maqdir. Maqdir diketahui baru sekitar dua minggu belakangan masuk dalam tim pengacara Novanto.

"Pokoknya kami mengundurkan diri secara baik-baik karena Maqdir sudah sanggup menangani. Kan Maqdir dinyatakan sebagai pengacara terbaik di KPK, gitu kan. Ya sudah gitu saja," ujar Fredrich.

Fredrich menyatakan, dia mundur jadi pengacara Novanto hanya untuk perkara di KPK. "Kasus yang Pak SN ke saya yang ada 7 LP di polisi sama yang di MK itu, tetap jalan. Masih (saya tangani). Khusus yang KPK saja, saya enggak mau," ujar dia.

Maqdir Ismail
Dengan mundurnya Otto dan Fredrich, maka kuasa hukum Setya Novanto tinggal Maqdir Ismail. Ia mengaku tidak memiliki masalah dengan Otto dan Fredrich. Dia justru merasa heran dengan keputusan tersebut. " Saya sayangkan kenapa mundur," tuturnya.

Sejak perkara bergulir Fredrich merupakan pengacara yang selalu menempel Setnov. Lalu Otto ikut bergabung, dan sempat mendampingi Setnov saat pemeriksaan. Sedangkan Maqdir gabung paling terakhir. "Kalau mereka nggak mau lagi ya cuma saya dan tim saja (yang membela Setya Novanto)," ujar Maqdir.

Ia mengaku bersama dengan Firman Wijaya kini menjadi tim pengacara Setnov. Dia siap menghadapi surat dakwaan KPK yang bakal dibacakan pada Kamis, 13 Desember 2017 di Pengadilan Tipikor Jakarta. Lalu adakah strategi khusus Maqdir dalam membela Novanto? "Kita dengar dululah surat dakwaannya seperti apa. Nanti eksepsi kita sampaikan berikutnya. Nggak ada masalah. Mudah-mudahan, doain aja nggak ada masalah," papar Maqdir.

KPK tak Terpengaruh
Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menilai pengunduran diri dua pengacara Setnov, bukanlah kewenangannya. KPK tetap fokus pada sidang perdana Setya Novanto yang dijadwalkan pada Rabu (13/12) depan. Dalam surat penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memerintahkan Jaksa Penuntut Umum di KPK menghadirkan Setya Novanto.

Kemudian, Febri juga tidak mau berandai-andai jika kuasa hukum lainnya yaitu, Maqdir Ismail mengundurkan diri. Menurut Febri, Novanto tidak menutup kemungkinan akan menunjuk pengacara lain. "Tidak perlu berandai-andai. Sampai saat ini yang bersangkutan masih didampingi pengacara. Masih terbuka kemungkinan penunjukan pengacara lain atau tetap dengan pengacara yang ada saat ini," ungkap Febri.

Munaslub Golkar
Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono mengatakan berdasarkan rapat bersama DPD tingkat I maka memutuskan untuk merekomendasikan kepada DPP menyelenggarakan munaslub tanggal 15 sampai 17 Desember 2017.

Menurut Agung, adanya munaslub ini untuk mencari pengganti Setya Novanto dari jabatan ketua umum Partai Golkar. Sebab, ia sudah menjadi tersangka dan ditahan oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP. "Ini adalah keadaan darurat dan ini adalah sangat memaksa penyelamatan langkah konkret," ujar Agung di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (8/12).

Ia menambahkan, munaslub ini dilakukan lantaran mayoritas DPD I Partai Golkar menginginkannya. Apalagi, ditambah perlu adanya kepemimpinan yang definitif karena banyak agenda-agenda politik ke depan. "Ini tujuannya untuk menyelamatkan Partai Golkar, ini juga permintaan lebih dari 2/3 DPD I, ini sehingga dijadikan dasar munaslub," tandas Agung. n