Setnov Bisa Ditahan!

Dipanggil KPK, Ketua DPR 3 Kali Mangkir

 

Untuk ketiga kalinya, Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk diperiksa kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Pemanggilan Senin (13/11) kemarin, Setnov sedianya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus korupsi e-KTP, Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudiharjo (ASS). Ketua Umum Partai Golkar itu ngotot, KPK tak memiliki izin dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan pemeriksaan terhadap dirinya. Akankah politisi yang pernah jualan di Pasar Keputran Surabaya ini akan dijemput paksa oleh KPK? Terlebih lagi, dalam perkara ini, Setnov sudah ditetapkan lagi sebagai tersangka oleh KPK.
---------
Laporan : Tedjo Sumantri – Joko Sutrisno, Editor : Ali Mahfud
-----------

Dosen hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai mangkirnya Setya Novanto dari pemanggilan KPK, tidak memberi contoh yang baik terhadap warga negara. Justru, memberikan contoh buruk sebagai pejabat negara yang tidak taat hukum. Bila merujuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka panggilan paksa dapat diterapkan setelah tersangka mangkir dari tiga kali panggilan penyidik. “Mangkir lagi, sudah cukup alasan untuk menjemput paksa dan menahannya,” kata Abdul Fickar, Senin (13/11) kemarin.

Ia menilai KPK semestinya tak perlu lagi mengulur-ngulur pemanggilan Setya Novanto yang tidak pernah datang. Sebab, KPK sudah dapat menerapkan upaya pemanggilan paksa sesuai Undang-Undang (UU). Merujuk Pasal 112 ayat (1) KUHAP menyebutkan, “Penyidik berwenang melakukan pemanggilan terhadap tersangka dan saksi bila dianggap perlu untuk diperiksa.”

Lalu, KPK dapat melakukan penjemputan paksa terhadap tersangka yang mangkir kali kedua dengan alasan hukum merujuk Pasal 112 ayat (2) KUHAP. Aturan ini menyebutkan, “Orang yang dipanggil kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawanya.”

Karena itu, pemanggilan ataupun penjemputan paksa menjadi kewenangan KPK, Kepolisian, maupun Kejaksaan sebagai penegak hukum. Fickar berpendapat KPK sudah dapat melakukan pemanggilan ataupun penjemputan paksa sesuai KUHAP. Penangkapan pun dapat diterapkan sesuai Pasal 19 ayat (2) KUHAP.

Pasal 19 ayat (2) menyebutkan, “Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah”. “Saya kira KPK bisa melakukan sikap tegas jika memang telah mempunyai bukti yang cukup,” papar dia.

Tergantung KPK
Hal sama diungkapkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Dijelaskan, Setnov kalau mempersulit pemeriksaan bisa ditahan. Namun semua tergantung pada keputusan KPK. "Jadi terserah KPK saja," kata Mahfud pada wartawan di Yogyakarta, kemarin (13/11), ketika ditanya soal KPK kembali menetapkan Setnov sebagai tersangka.

Dikatakan Mahfud, ada tiga alasan untuk menahan orang. Pertama, kalau mempersulit pemeriksaan dan tidak mau kerja sama, dengan mencari alasan, pergi ke sini ke sana, minta surat izin, termasuk alasan sakit yang dicari-cari, bukan sakit beneran.

Kedua, kalau dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, misalnya membujuk saksi-saksi agar tidak bicara sesuai dengan keinginannya sendiri. Ketiga, mengulangi perbuatan, tetapi ini tidak mungkin.

Alasan untuk menahan Setnov itu kemungkinan karena ia menghilangkan barang bukti. Karena dia sudah berusaha menyuruh orang agar mengakui tidak kenal Setya Novanto. Kedua, mempersulit. "Tetapi terserah KPK ya, saya tidak ingin memengaruhi," ucap pria asal Madura ini.

Tak Perlu Izin Presiden
Sementara itu, pakar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan Bandung Asep Warlan Yusuf menilai, KPK tak perlu mengantongi izin dari Presiden Jokowi untuk melakukan pemeriksaan. "Kalau sudah jadi tersangka enggak (perlu izin presiden). Memang betul untuk beberapa hal presiden harus tahu. Tapi untuk korupsi memang pada akhirnya harus cepat, tidak usah berbelit-belit. Jadi izin presiden tidak diperlukan," jelas Asep.

Menurutnya, terkait putusan Mahkamah Konstitusi soal izin memeriksa anggota legislatif, tak berlaku pada kasus tindak pidana korupsi. Sebab, korupsi termasuk kejahatan yang luar biasa. Sehingga dibutuhkan prosedur yang tak berbelit-belit.
"Sekarang ini dalam tindak pidana korupsi tidak perlu izin presiden. Setahu saya ada perubahan regulasinya seperti itu. Mengapa? Karena (korupsi) dianggap kejahatan luar biasa," tandasnya.

Apabila terdapat izin dari presiden, lanjut dia, justru penegakan hukum tak bisa dilakukan secara adil. Ia pun menyarankan agar KPK bertindak tegas dalam menangani kasus-kasus korupsi. Selain itu, cara yang ditempuh juga harus memenuhi prosedur.

Surati KPK
Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan KPK sudah menerima surat bahwa Setnov tak akan hadir. Surat ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar tersebut. "KPK menerima surat dari Setya Novanto dengan Kop Surat tertulis 'Drs Setya Novanto, Ak., Ketua DPR-RI tertanggal 13 November 2017," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (13/11).

Febri mengatakan surat tersebut terdiri dari enam lembar. Satu lembar, kata Febri, terlampir surat Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi NTT tertanggal 1 November 2017, perihal: Undangan HUT Golkar ke-53 Tingkat Provinsi NTT. Seperti diberitakan, Setnov terbang ke NTT untuk menghadiri acara tersebut.
"Yang pada pokoknya berisi, surat panggilan dari KPK telah diterima pada hari Rabu, 8 November 2017, untuk menghadap penyidik KPK sebagai saksi dalam penyidikan perkara TPK Pengadaan KTP Elektronik yang diduga dilakukan oleh ASS," kata Febri menjelaskan surat tersebut.

Kemudian dalam surat tersebut menjelaskan, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)76/PUU-XII/2014, KPK wajib untuk meminta izin Presiden Joko Widodo jika ingin melakukan pemanggilan. "Maka wajib hukumnya setiap penyidik yang akan memanggil anggota DPR RI harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden terlebih dahulu sebelum melakukan pemanggilan terhadap anggota DPR yang bersangkutan," tambah Febri.

Gugat UU KPK
Sementara itu, kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mengajukan uji materiil atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasal 12 dan 46 ayat 1 dan ayat 2 UU KPK. Menurut Fredrich, hal itu terkait pemanggilan KPK terhadap Setya Novanto sebagai tersangka. "Jadi saya untuk menghindari daripada kesalahpahaman antara statement-statement yang di-blow up teman-teman media masalah soal wewenang daripada KPK untuk memanggil klien kami pak Setya Novanto, maka kami mengajukan permohonan Judicial Review terhadap pasal 46 ayat 1 dan ayat 2 UU KPK," kata Fredrich di Gedung MK, Senin (13/11).

Untuk pasal 12 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait pelarangan seseorang ke luar negeri terhadap UUD 1945. Kemudian pasal 46 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak‎ Pidana Korupsi terkait penyidikan.

"Daripada kita ribut lalu debat kusir, lebih baik saya uji di MK biar MK akan memberikan pertimbangan atau putusan sekiranya apa yang sebenarnya jadi acuan penegak hukum baik," kata Fredrich

Menurut Fredrich, merujuk undang-undang dasar (UUD) tahun 1945 pasal 20 a ayat 3 mengenai hak imunitas terhadap anggota DPR. Dari pasal tersebut, dia menyebut tidak ada alasan KPK memanggil Novanto. Sebab, yang bersangkutan tengah menjalani tugas legislatif. "Kami juga sekarang mengatakan bahwa klien kami akan menunggu putusan MK untuk menentukan sikap apakah beliau bisa ditabrak atau dikesampingkan dari UUD hak imunitas daripada Pak Setya Novanto," pungkasnya. n



Komentar Anda