KPK TANGKAP PENJAHAT

Penegasan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Mereaksi Perlawanan Setya Novanto, yang Tetap tak Merasa Terlibat Korupsi E-KTP

 

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Babak baru perlawanan politisi yang dikenal punya sejumlah masalah proyek-proyek, Setya Novanto. Melalui tim pengacaranya, mantan peragawan Know How Surabaya ini, akan mempraperadilankan KPK, memidanakan pimpinan lembaga anti rasuah dan melakukan perlawanan politik atas nama Partai Golkar, karena saat ini, selain Ketua DPR-RI, juga Ketua Umum Partai Golkar. Benarkah Setnov, penjahat yang dimaksud Wakil Ketua KPK Saut Situmorang?. Sampai berita ini diturunkan semalam, status Setnov masih tersangka dugaan korupsi E-KTP. Ia dua kali dipanggil KPK sebagai tersangka tidak menghadiri.

Penetapan kedua Setnov, menjadi tersangka dugaan korupsi, pasca praperadilan, setelah KPK mengantongi bukti yang cukup dalam mentersangkakan kembali Setya Novanto. “Ada sejumlah bukti yang sudah ada sebelumnya. Ada bukti-bukti baru yang juga kita dapatkan, sehingga syarat bukti permulaan yang cukup itu sudah terpenuhi," tegas Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantor KPK Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat sore kemarin (10/11/2017).

Seperti kita ketahui, saat praperadilan, salah satu aspek yang dipatahkan oleh hakim tunggal Cepi Iskandar adalah soal alat bukti. Namun kini, KPK menegaskan bukti yang dipersoalkan di praperadilan tidak menguji substansinya, melainkan hanya aspek formal.

Oleh karena itu, KPK yakin keterlibatan Setnov dalam kasus dugaan korupsi E-KTP, yang merugikan negara Rp 2,7 triliun. Tekad KPK, Novanto segera dipanggil dengan status sebagai tersangka. "Soal kapan akan ada pemeriksaan tersangka tentu akan ada pemeriksaan tersangka nantinya," tambah Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.

Soal persiapan panggilan ini, KPK juga sudah mempelajari UU MD3 yang sebelumnya menjadi sangkalan Novanto untuk tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan oleh KPK dalam kasus e-KTP. KPK memastikan soal pemanggilan Novanto. "Kami juga sudah pelajari UU MD3 tentang dibutuhkannya izin presiden atau tidak terkait pemanggilan saksi. Tapi kami pastikan akan ada pemanggilan tersangka untuk melakukan proses pemeriksaan," tegas Febri.

Novanto disangka terlibat kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP bersama beberapa tersangka lain. Dengan begitu, KPK tetap yakin akan alat bukti yang sudah ada sebelumnya. Hanya, kini, KPK menempuh suatu proses untuk memenuhi aspek formal yang disyaratkan.
"Bahkan dalam proses penyelidikan sejumlah pihak juga kita lakukan permintaan keterangan dan kita sudah memiliki bukti-bukti untuk meningkatkan ke penyidikan. Jadi ada beberapa bukti baru yang kita dapatkan," ungkap Febri.

Setya Novanto dijerat Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, terkait kasus Mega korupsi proyek e-KTP. Ia disangka melanggar melakukan korupsi bersama-sama dengan tersangka lain yang sudah ditetapkan yaitu Irman (mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sugiharto (mantan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan Kemendagri, Andi Agustinus alias Andi Narogong (pengusaha pemenang tender e-KTP), Anang Sugiana Sudihardjo (Direktur Quadra Solution), dan Markus Nari (politikus Golkar).

"KPK sudah menerbitkan sprindik pada 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN (Setya Novanto, red), anggota DPR RI. SN selaku anggota DPR RI bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus, Irman, dan Sugiharto, diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi," beber Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (10/11/2017).

Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar. "Sehingga mengakibatkan kerugian perekonomian negara sekurang-kurangnya Rp 2,3 triliun, dari nilai paket pengadaan sekitar Rp 5,9 triliun dalam pengadaan paket penerapan KTP elektronik tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri," papar Saut.

Hal ini artinya penetapan tersangka itu berbeda dari surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) yang sempat beredar di media sosial. Di dalam surat itu, tertulis tanggal 3 November 2017.

Banyak Bukti Baru
KPK mengaku mengantongi banyak alat bukti baru untuk penetapan Setya Novanto sebagai tersangka lagi kasus e-KTP, pasca kekalahan KPK dalam praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan pengumuman resmi penetapan Setnov itu melalui proses yang panjang. Febri menggariskan, dalam penetapan Setnov menjadi tersangka maka sebelum itu KPK tidak hanya mencermati dan mempelajari putusan praperadilan, UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, dan KUHAP saja.

Tapi juga KPK mempelajari, mencermati, dan mengkaji putusan MK Nomor 42/PUU-XV/2017 tentang alat bukti bahwa penyidik dapat mempergunakan alat bukti yang pernah dipergunakan untuk perkara lain dapat dipergunakan kembali oleh penyidik dengan disempurnakan secara substansial.

Bagi KPK, Febri menggariskan, putusan MK tersebut memperkuat apa yang sebenarnya pernah dilakukan KPK saat penetapan Setnov sebagai tersangka e-KTP sebelumnya meski digugurkan oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Cepi Iskandar.

Untuk penetapan Setnov sebagai tersangka yang diumumkan, sore kemarin, Febri menuturkan, KPK sudah memiliki bukti permulaan yang cukup sehingga ditingkatkan ke penyidikan dan menjadi tersangka. Bukti permulaan yang cukup tersebut seusai dengan diisyaratkan UU. Bahkan juga memotret dari putusan MK nomor 42/PUU-XV/2017.

"Kami yakin dengan kekuatan bukti permulaan yang cukup yang dimiliki KPK. Ada sejumlah bukti yang sudah ada sebelumnya. Ada beberapa (alat) bukti-bukti baru yang kita dapatkan. Sehingga syarat bukti permulaan yang cukup itu sudah terpenuhi. Tidak bisa kita sampaikan saat ini apa saja buktinya, karena itu bagian dari teknis penyidikan," tegas Febri di Gedung KPK, kemarin.

Aliran Uang
Dugaan keterlibatan Novanto dalam kasus e-KTP juga sudah terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tipikor selama ini. Novanto sudah berkali-kali diperiksa penyidik KPK dan bersaksi di pengadilan. Ia membantah terlibat atau menerima aliran dana korupsi e-KTP.

Jaksa KPK sudah mengungkapkan jatah untuk Novanto dalam dakwaan para terdakwa yang sudah disidangkan. Surat tuntutan jaksa menjelaskan bahwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong beberapa kali melakukan pertemuan dengan beberapa anggota DPR RI, khususnya Setya Novanto, Muhammad Nazaruddin, dan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.

Anggota DPR tersebut dianggap representasi Partai Golkar dan Demokrat yang dapat mendorong Komisi II menyetujui anggaran e-KTP. Setelah beberapa kali pertemuan, disepakati bahwa anggaran e-KTP sebesar Rp 5,9 triliun.

Untuk merealisasikan fee anggota DPR, Andi membuat kesepakatan dengan Novanto, Anas, dan Nazaruddin, tentang rencana penggunaan anggaran. Dalam kesepakatan itu, sebesar 51 persen anggaran, atau sejumlah Rp 2,662 triliun akan digunakan untuk belanja modal atau belanja rill proyek.

Sementara, sisanya sebesar 49 persen atau sejumlah Rp 2,5 triliun akan dibagikan kepada pejabat Kemendagri 7 persen, dan anggota Komisi II DPR sebesar 5 persen. Setya Novanto dan Andi Narogong akan mendapat sebesar 11 persen, atau senilai Rp 574.200.000.000. Selain itu, kepada Anas dan Nazaruddin sebesar 11 persen, atau jumlah yang sama dengan Novanto. Kemudian, sisa 15 persen akan diberikan sebagai keuntungan pelaksana pekerjaan atau rekanan.

Setnov Akan Melawan
Sementara itu, kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi angkat bicara perihal penetapan kembali kliennya jadi tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Fredrich menyatakan, pihaknya akan segera menempuh jalur hukum, lantaran KPK nekat menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru bagi Setnov dalam kasus yang sama.

Jalur hukum yang dimaksud mulai mengajukan praperadilan dan melaporkan tindak pidana sebagaimana Pasal 414 dan 421 KUHP serta Pasal 23 UU 31 Tahun 1999 tentang melawan putusan pengadilan. Bahkan, pihaknya akan melakukan upaya politik karena ada upaya mengerdilkan Partai Golkar. "Silakan saja kalau mereka mau melanggar hukum, hak mereka kok," ujar Fredrich saat dikonfirmasi, Jumat (10/11).

Fredrich memastikan pihaknya akan melaporkan pimpinan KPK ke polisi. Laporan itu, lanjut Fredrich, dilakukan sebagai hak warga negara memeroleh kepastian hukum. "Hak saya juga melaporkan. Nanti kalau dilaporkan jangan mengatakan bikin heboh," tandas Fredrich.

Selain itu, Fredrich menyebut penetapan tersangka terhadap Novanto, sebagai Ketua Umum Partai Golkar, merupakan upaya kriminalisasi. Dia pun yakin semua kader Golkar tidak akan terima. "Sekarang kalau ketua umumnya dikriminalitaskan itu bentuk pengkerdilan. Kan semua kader Golkar tidak terima digituin berarti ini kan menjatuhkan reputasi Golkar kan," pungkas dia. n

 



Komentar Anda