OTT TERKAIT PILKADA

Bupati Nganjuk Taufiqurahman Diduga Terima Suap Rp 500 Juta untuk Modal Istrinya Maju Pilkada 2018

 

Salah satu ruangan Dinas Pendidikan, Nganjuk, yang disegel KPK, Rabu (25/10)


SURABAYAPAGI.com, Nganjuk – ‎Bupati Nganjuk Taufiqurahman yang tertangkap Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (25/10/2017), semakin menguatkan sinyalemen bahwa operasi tangkap tangan (OTT) itu terkait menjelang pelaksanaan Pilkada 2018. Apalagi, istri Taufiq, Ita Tribawati juga akan maju sebagai calon Bupati Nganjuk pada Pilkada tahun depan. Saat ini Ita Tribawati masih menjabat Sekda Pemkab Jombang. Ini menjadi peringatan serius bagi pejabat negara lainnya yang akan maju Pilkada di Jawa Timur. Termasuk Khofifah Indar Parawansa yang menjabat sebagai Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang kini masih aktif sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.
-------------
Laporan : Riko Abdiono, Ibnu F Wibowo, Joko Sutrisno – Editor: Ali Mahfud
-------------
Sebelumnya, KPK sudah melakukan OTT di Mojokerto, Pamekasan, Batu dan penangkapan anggota DPRD dan pejabat Pemprov Jatim. Daerah tersebut merupakan penyelenggara Pilkada serentak 2018. Sedang Batu, baru saja memilih Walikota baru pada tahun 2017. Menariknya, Batu dan Nganjuk ini memiliki kesamaan, lantaran kepala daerahnya mempraktikkan politik dinasti.

Informasi yang dihimpun Surabaya Pagi, OTT KPK dilakukan di Nganjuk dan Jakarta.
Ada 15 orang ditangkap, satu diantaranya ‎Bupati Nganjuk Taufiqurahman. Ada yang menyebut ditangkap di sebuah hotel di Jakarta Selatan. Bahkan istri Taufik, Ita Tribawati, dikabarkan turut diamankan.

Sedang kasus yang menjerat Taufiq di akhir periodenya sebagai Bupati Nganjuk ini, diduga penerimaan suap dari kepala dinas dan kepala sekolah. Berdasarkan informasi yang dihimpun, total penerimaan uang suap yang diterima sang bupati senilai ratusan juta. ”Uangnya total Rp 500 juta,” sebut sumber internal KPK.

Dari penerimaan uang dugaan suap tersebut, rencananya akan digunakan sang bupati untuk membiayai kepentingan politik keluarganya. ”Rencana buat nyalon bupati istrinya,” lanjut sumber ini yang meminta identitasnya tak dipublikasikan.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah enggan menjelaskan rinci siapa saja yang ditangkap. Namun ia tak mengelak jika OTT ini menjerat Bupati Nganjuk. "Saya belum dapat informasi rinci siapa-siapa saja yang diamankan. Yang pasti ada unsur kepala daerah, swasta dan pejabat setempat," kata Febri.

Lebih lanjut dikonfirmasi soal ada beberapa kepala dinas di Nganjuk yang turut diperiksa KPK, yakni Kepala Dinas Pariwisata, Pendidikan, dan Lingkungan Hidup, Febri tidak membantah. "‎Memang ada beberapa yang diperiksa (Kepala Dinas), termasuk beberapa lokasi juga dilakukan penggeledahan," singkatnya.

Febri menambahkan saat ini ‎KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status 15 orang yang diamankan setelah menjalani pemeriksaan intensif. Untuk saksi yang diamankan di Nganjuk, pemeriksaan dilakukan di Polres Nganjuk. Sementara saksi yang diamankan di Jakarta diperiksa KPK. "Nanti akan disampaikan lebih lengkap dan rinci termasuk terkait kasus apa pada konferensi pers besok (hari ini, red)," tuturnya.

Untuk diketahui, Bupati Nganjuk Taufiqurrahman pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 6 Desember 2016 atas dugaan suap dan penerimaan gratifikasi sekitar Rp18 miliar. Saat itu, Taufiq diduga melakukan atau turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan di lima proyek. Kelima proyek itu yakni proyek pembangunan jembatan kedungingas, proyek rehabilitasi saluran. Melilir Nganjur, dan proyek perbaikan Jalan Sukomoro sampai kecubung.

Selain itu proyek rehabilitasi saluran Ganggang Malang dan proyek pemeliharaan berkala jalan Ngangkrek ke Mbola di Kabupaten Nganjuk. Selain itu, Tau‎fiqurrahman yang merupakan Bupati Nganjuk periode 2008-2013 dan 2013-2018 diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya.

Tapi, KPK harus menyerahkan penanganan kasus itu kepada Kejaksaan Agung, sesudah Bupati Nganjuk menang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. I Wayan Karya yang menjadi hakim tunggal memutuskan agar penanganan perkara Taufiq dikembalikan ke Kejaksaan Negeri Nganjuk. Putusan praperadilan itu dibacakan pada 6 Maret 2017.

Disegel
Setelah dilakukan OTT, Satgas KPK bergerak cepat dengan menyegel beberapa kantor dinas di Pemkab Nganjuk. Ada empat ruangan yang disegel garis KPK berwarna merah tersebut. Kabaghumas Pemkab Nganjuk Agus Irianto membenarkannya. Ada dua kantor organisasi perangkat daerah (OPD) yang disegel. Yakni Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik).

Pantauan di ruang Kepala DLH Haryanto telah tersegel. Sementara di kantor disdik, ada tiga ruangan. Yakni ruangan kepala disdik Ibnu Hajar, ruang Kabid Ketenagaan Cahyo Sarwo dan ruang Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Nganjuk, Suroto.

Menurut sejumlah pegawai, KPK datang ke kantor DLH sekitar pukul 13.30. Empat orang masuk ke ruangan kepala dinas dengan mengenakan sandal. Dua laki-laki dan dua perempuan. Setelah itu, petugas mengamankan Kepala DLH Haryanto dan stafnya dari ruangannya. "Ruangan langsung disegel," ungkapnya.

Peringatan KPK
Sebelumnya, KPK sudah mengeluarkan peringatan kepada pejabat yang akan maju Pilkada 2018. "Ini soal integritas, soal hati, soal ketulusan, soal bersyukur, soal keimanan, soal kebangsaan, dan seterusnya. Kalau tidak ada sedikitpun nilai-nilai itu, jangan harap kita berubah dalam jangka dekat," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat itu.

Ia meminta agar para calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada 2018 kembali meluruskan niatnya. Sehingga, apabila nantinya terpilih menjadi pejabat ataupun kepala daerah tidak akan melakukan korupsi. "‎Orang boleh saja bilang ini soal pengembalian modal waktu kampanye, dan seterusnya, tapi apakah memang seperti itu. Kita bisa saja bilang gaji kepala daerah rendah, masa apa iya?" ungkapnya.

Sementara itu, Koordinator Malang Corruption Watch (MCW) Fahruddin kembali terjadinya OTT atas kasus korupsi di Jawa Timur akan menimbulkan preseden buruk bagi kepemimpinan di level Kab/Kota. "Bukan hanya itu, kepemimpinan di level Provinsi juga bisa terdampak. Karena, KPK melakukan OTT di Jawa Timur ini bukan baru sekali saja. Sudah beberapa kali dan yang terbaru adalah di Kota Batu beberapa waktu yang lalu," jelas Udin, sapaan akrab Fahruddin.

Lebih lanjut menurut Udin, hal tersebut saat ini menjadi tantangan baru yang sangat besar bagi elemen Pemerintah. "Bukan hanya Pemerintah Daerah saja, melainkan hingga Pemerintah Pusat. Karena, kasus korupsi di level pemerintahan daerah ini sudah terjadi berulang kali dan terus terulang. Sekarang tinggal bagaimana Pemerintah mampu menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi," tegasnya. n

 



Komentar Anda