Hartanya Rp 15,7 M dan Masuk Daftar Hitam

Politik Dinasti Bupati Nganjuk Berujung OTT

 

Bupati Nganjuk Taufiqurrahman dan istrinya, Ita Triwibawati yang dicalonkan sebagai calon bupati Nganjuk di Pilkada 2018.


Bupati Nganjuk Taufiqurrahman yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Rabu (25/10/2017), ternyata sudah lama dipantau. Tak hanya oleh KPK, tapi juga DPP PDI Perjuangan (PDIP). Bahkan, Bupati Nganjuk dua periode itu, yakni 2008-2013 dan 2013-2018, sudah masuk daftar hitam partai pimpinan Megawati itu. Apalagi ia juga menjalankan politik dinasti. Istrinya, Ita Triwibawati (Bunda Ita), yang masih menjabat Sekda Jombang itu, dimajukan sebagai calon bupati Nganjuk pada Pilkada 2018.
------------
Laporan : Tedjo Sumantri – Ibnu F Wibowo, Editor: Ali Mahfud
------------

Sebelum kena OTT, Taufiqurrahman sempat ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi. DPP PDIP langsung bersikap dengan menonaktifkan Taufik yang saat itu menjabat Ketua DPC PDIP Nganjuk. Taufiq dibebastugaskan sejak 26 Januari 2017 sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 216/KPTS/DPP/1/2017. Melalui surat itu, PDI-P sekaligus menunjuk Wakil Ketua DPD PDI-P Jawa Timur Budi ‘Kanang’ Sulistyono (Bupati Ngawi) sebagai Pelaksana Harian Ketua DPC PDI-P Nganjuk.

Maret 2017, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menerima sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Taufik. Ia pun lolos dari jeratan KPK. Namun Rabu (25/10) kemarin, menjadi hari sial Taufik. Ia kena OTT KPK bersama 15 orang lainnya. Kabar yang beredar, Taufik diduga menerima sejumlah uang suap dari kepala dinas dan kepala sekolah dengan barang bukti uang tunai Rp 500 juta.

Kabar OTT ini pun didengar DPP PDIP dan langsung memecat Taufik. "Dengan OTT ini, sesuai dengan mekanisme partai memberikan sanksi pemecatan seketika," tegas Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto saat dihubungi, kemarin.

Kasus korupsi merupakan kejahatan yang sangat diharamkan bagi kader PDIP. Hasto mengatakan, tindakan tegas tak akan pandang bulu. PDI Perjuangan juga tak akan memberi perlindungan dan bantuan hukum. "Pemecatan langsung, karena hanya PDI Perjuangan yang berani memberikan pemecatan langsung," tandasnya.

Hasto menyampaikan, kader partai seyogyanya mengetahui aturan ketat internal partai, terutama terkait korupsi. Kader partai, kata dia, secara periodik selalu diingatkan. "Korupsi masalah kejahatan luar biasa. Kita juga berulang kali mengingatkan melalui surat edaran dan lain sebagiannya," ucap Hasto.

Politik Dinasti
Hasto juga mengungkapkan organisasi partai PDIP juga tak memberi ruang kepada Taufiq saat mengajukan istrinya sebagai bakal calon Bupati Nganjuk. Taufiq kedapatan bandel setelah berulang kali diingatkan. "Dia (Taufiq) sudah mencalonkan istrinya menjadi bakal calon bupati. DPP PDI Perjuangan melihat itu hanya upaya untuk melanjutkan dan melindungi persoalan hukumnya," tegas Hasto.

Hasto menuturkan, DPP PDIP tak mau kecolongan. Pencalonan Bupati Nganjuk dari PDI Perjuangan kemudian diserahkan secara resmi kepada Novi Rahman Hidayat. "DPP tidak mencalonkan istrinya (Taufiq) karena terindikasi masalah hukum," ujarnya.

Dari data yang dihimpun, Taufiqurrahman merupakan bupati petahana. Dia bersama wakilnya, Abdul Wahid Badrus, menjabat di Nganjuk untuk periode 2008-2013 dan 2013-2018. Di pemilihan keduanya, politisi dari PDIP itu mengalahkan lima pasangan calon lainnya. Taufiqurrahman meraih 171.438 suara dari total 891.000 daftar pemilih tetap (DPT).

Dan, di Pilkada Serentak 2018, istri Taufiqurrahman bernama Ita Triwibawati digadang akan maju mencalonkan diri menjadi Bupati Nganjuk. Istri Taufiqurrahman sempat mendaftarkan diri ke PDIP, namun ditolak. Wanita yang biasa disapa Bunda Ita ini sekarang berstatus pegawai negeri sipil dengan jabatannya cukup mentereng, yakni Sekda Kabupaten Jombang.

 

 





Kekayaan Bupati
Mengutip LHKPN Bupati Nganjuk dua periode yang menjabat pada 2008-2013 dan 2013-2018, dari https://acch.kpk.go.id/aplikasi-lhkpn/ disebutkan harta kekayaan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman mencapai Rp 15.746.397.166.

Tercatat dalam LHKPN, nilai harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan sebesar Rp 5.893.825.488. Yakni terdiri dari 45 item berupa tanah yang tersebar di Kota Malang, Jombang, dan Nganjuk.

Sementara untuk nilai harta bergerak berupa alat transportasi dan mesin lainnya sebesar Rp 3.340.671.000. Kemudian untuk nilai harta bergerak berupa peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan dan usaha lainnya sebesar 4.439.302.260.

Selain itu ia memiliki harta bergerak lainnya berupa logam mulia dan benda bergerak lainnya senilai Rp 92.555.650. Selain juga ia punya Giro dan setara kas lainnya senilai Rp 1.405.042.768. Kemudian tercatat ia memiliki piutang sebesar Rp 525.000.000.

Perpres Anti-OTT
Sehari sebelum OTT di Nganjuk, Presiden Jokowi telah mengumpulkan kepala daerah dari berbagai daerah. Di hadapan mereka, Jokowi mengatakan akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang diharapkan mengurangi dan mencegah korupsi di tingkat kepala daerah dan berujung ditangkap tangan aparat penegak hukum. "Kita bangun e-planning, e-budgeting, e-procurement. Sistem akan mengurangi dan menghilangkan OTT," ujar Jokowi di Istana Negara, Selasa (24/10).

Awalnya, sejumlah kepala daerah mengaku takut dengan OTT kepada Jokowi. Mereka ditegaskan tak perlu takut dengan OTT apabila tidak main-main dengan uang rakyat.
Jokowi pun mengatakan memiliki solusi untuk mengurangi OTT. “Kalau sistem ini berjalan enggak ada yang namanya OTT. Saya tidak bisa bilang jangan kepada KPK," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Dalam catatan, dalam beberapa tahun belakangan, kasus suap paling banyak terjadi jika dibandingkan dengan kasus lain yang melibatkan kepala daerah. Jumlahnya mencapai 42 kasus dalam waktu 12 tahun terakhir. Disusul kasus pidana dengan modus pengelolaan anggaran, yakni mencapai 20 perkara (lihat grafis). n



Komentar Anda