Takut KPK, Pejabat Safety Player

 

Ahmad Riza Patria Wakil Ketua Komisi II DPR RI


Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sejumlah daerah, ternyata berdampak pada perilaku pejabat (penyelenggara negara). Lantaran takut tertangkap, kini banyak pejabat ‘bermain aman’ atau safety player. Entah itu pejabat biasa, kepala daerah maupun anggota DPRD. Mereka mencari aman hingga masa jabatannya berakhir. Apalagi Pilkada Serentak 2018 tinggal sembilan bulan lagi. Tak lama berselang, Pemilu 2019 pun dihelat.
----------
Laporan: Joko Sutrisno – Tedjo Sumantri, Editor : Ali Mahfud
---------

Tak heran jika pejabat di daerah takut ditangkap KPK. Entah itu kepala daerah (bupati, walikota atau gubernur). Dari catatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hingga September 2017, sebanyak 77 kepala daerah terkena OTT dan 300 lebih kepala daerah terkena masalah.

Pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk mengungkapkan maraknya praktik korupsi di Indonesia, karena biaya politik yang sangat tinggi dan tidak rasional. Akibatnya, demi memenuhi biaya politik, banyak kepala daerah dan anggota legislatif yang tergiur melakukan korupsi.

"Biaya kampanye caleg (calon anggota legislatif) dan calon kepala daerah sampai ratusan miliar Rupiah. Biaya ini sangat tinggi dan tidak rasional," kata Hamdi Muluk pada diskusi "Etika Pejabat Publik" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (23/10/2017).

Menurut Hamdi Muluk, biaya kampanye yang sangat tinggi tersebut tidak rasional, karena gaji kepala daerah hanya sekitar Rp15 juta -Rp20 juta. Sedangkan gaji anggota DPR RI hanya sekitar Rp50 juta. Dengan biaya kampanye yang mencapai ratusan miliar, menurut dia, maka dari gaji yang diterimanya dikumpulkan selama lima tahun, belum menutupi biaya kampanye.

"Dengan biaya kampanye yang sangat tinggi, maka banyak juga caleg dan calon kepala daerah yang mencari sponsor untuk membiayai kampanyenya," katanya.

Hamdi menjelaskan, kalau ada sponsor maka kepala daerah dan anggota legislatif yang terpilih akan membela sponsor dan berusaha mengembalikan biaya sponsor. Kondisi seperti ini, menurutnya, yang sering menjebak kepala daerah dan anggota legislatif kepada praktik korupsi. "Kepala daerah dan anggota legislatif yang membela sponsor, maka akan mencari aman dan tidak begitu peduli dengan rakyat," ungkapnya.

Rakyat Ikut Mengawasi
Hamdi Muluk mengusulkan, agar rakyat mengawasi kinerja pejabat publik, terutama kepala daerah dan anggota legislatif. Menurut dia, jika tidak ada pengawasan dari publik maka akan marak praktik korupsi. "Ada pengawasan, seperti adanya KPK saja, masih banyak praktik korupsi, bagaimana jika tidak diawasi?" cetus dia.

Di sisi lain, lanjutnya, sistem dan penegakan hukumnya masih lemah menjadi celah. Menurut Hamdi kalau sistemnya kuat, banyak pejabat tidak berani melakukan korupsi. Pada kesempatan tersebut, Hamdi juga mengkritik sistem rekrutmen calon anggota legislatif (caleg) dan calon kepala daerah, agar benar-benar menyeleksi kemampuan intelektual dan integritasnya. "Partai politik sebaiknya memilih figur yang negarawan seperti malaikat, yakni orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri," katanya.

Hamdi melihat, banyak figur yang menjadi caleg maupun calon kepala daerah, adalah orang-orang yang menjadi kerja, bukan orang yang ingin mengabdi untuk negara.

Sebelumnya, Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono mengimbau partai politik peserta Pemilu dan Pilkada mewaspadai potensi timbulnya korupsi dari tahapan demokrasi yang dijalankan. Berkaitan dengan pemilihan, sambungnya, biasanya terjadi praktik korupsi berkaitan dengan distribusi logistik. Ia pun memperkirakan KPK akan banyak menangani perkara korupsi jelang dua agenda pesta demokrasi, yakni Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019. "Menjelang Pilkada serentak, Pileg dan lain-lain berkaitan dengan fase-fase logistik, bisa jadi KPK 'panen' (kasus korupsi)," kata Giri.

Ia pun menerangkan hasil kajian KPK mengenai pendanaan Parpol, menunjukkan 32% kasus korupsi yang ditangani melibatkan kepala daerah dan anggota DPRD. Ongkos politik yang demikian besar, jelas Giri, menyebabkan banyak kepala daerah memilih jalan korupsi untuk mengembalikan modalnya selama kampanye. Masyarakat di tingkat akar rumput pun menjadi semakin pragmatis dan sangat permisif terhadap budaya politik uang.

Cari Aman
Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria. Politisi Partai Gerindra ini melihat banyak pejabat di Indonesia yang "safety player" untuk mengamankan jabatannya. Karena itu, ia mengimbau agar para pejabat berani jujur dan berani memperjuangkan kepentingan rakyat. "Bicara etika dan korupsi, banyak pejabat yang memilih bersikap 'safety'," papar Riza di gedung parlemen, Senin (23/10) kemarin.

Menurut Riza Patria, bicara etika adalah bicara perilaku yang etis dan sportif, termasuk kejujuran, keterbukaan, dan bertanggungjawab. Bicara kejujuran dan keterbukaan, kata dia, di Indonesia ada lembaga KPK tapi masih banyak praktik korupsi. “Banyak pejabat yang mengetahui adanya keburukan, termasuk praktik korupsi, tapi hanya diam saja, pura-pura tidak tahu," sebut dia.

Menurut dia, pejabat memilih bersikap "safety player" karena ingin agar jabatannya aman sampai akhir periode. Politisi Partai Gerindra ini mengimbau, agar para pejabat berani jujur dan terbuka, berani memperjuangkan kepentingan rakyat dan negara. "Para pejabat jangan hanya bicara manis, tapi perilakunya masih mendekati korupsi," katanya.

Pencegahan
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menjelaskan mengenai penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). KPK menyarankan agar hasil kerja APIP langsung dilaporkan ke tingkatan atas untuk ditindaklanjuti. "Khusus buat audit, mereka sulit tindaklanjuti karena susah kalau audit tindaklanjutnya nanti dia mintakan ke kepala daerah. Apalagi yang diaudit kepala daerah. Nah itu kita bilang, tindaklanjutnya naik satu tingkat ke atas. Kabupaten lapor dan tindaklanjut ke gubernur, yang provinsi laporan tindaklanjutnya ke Pak menteri. Nanti tindaklanjutnya dari Pak menteri ke bawah atau dari gubernur ke bawah," papar Pahala. n



Komentar Anda