Konglomerat Sjamsul Nursalim Lolos?

Skandal Korupsi BLBI

 

Sjamsul Nursalim


Meski terkesan lamban, penyidikan kasus tindak pidana korupsi Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim, tetap berjalan. Perkembangan terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya pembengkakan kerugian negara. Semula kerugian negara ditaksir Rp3,7 triliun. Setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif, uang negara yang di korupsi membengkak menjadi Rp4,58 triliun. Lantas, akankah ada tersangka baru? Saat ini KPK baru menetapkan satu orang tersangka, yakni Syafruddin Arsyad Temenggung, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
----------------
Laporan : Joko Sutrisno – Tedjo Sumantri, Editor : Ali Mahfud
----------------

Hasil audit BPK itu telah diterima KPK pada 25 Agustus 2017. Menurut hasil audit BPK itu disimpulkan adanya indikasi penyimpangan dalam pemberian SKL pada BDNI. Yaitu SKL tetap diberikan walaupun belum menyelesaikan kewajiban atas secara keseluruhan. SKL sendiri dikeluarkan mengacu pada Inpres Nomor 8 Tahun 2002 yang dikeluarkan pada 30 Desember 2002 oleh Megawati Soekarnoputri, yang saat itu menjabat Presiden RI.

Nilai Rp 4,8 triliun itu terdiri dari Rp 1,1 triliun yang dinilai sustainable dan ditagihkan kepada petani tambak. Sedangkan Rp 3,7 triliun tidak dilakukan pembahasan dalam proses restrukturisasi yang menjadi kewajiban obligor yang belum ditagihkan. Dari nilai Rp 1,1 triliun itu kemudian dilelang oleh PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) dan didapatkan Rp 220 miliar. Sisanya Rp 4,58 triliun menjadi kerugian negara

"Dari laporan tersebut nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp4,58 triliun dari total kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN sebesar Rp4,8 triliun," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Febri menyatakan, berdasarkan hasil audit investigatif BPK, ditemukan indikasi penyimpangan dalam pemberian SKL kepada BDNI, yakni surat tersebut tetap diberikan meski Sjamsul Nursalim belum menyelesaikan kewajiban utangnya secara menyeluruh.
"SKL diduga diterbitkan, sementara masih ada kewajiban yang harus diselesaikan. Itu lah yang dibahas secara rinci dalam audit investigatif tersebut," jelasnya.

Sebelumnya, pada 25 April 2017, KPK juga sudah mengumumkan adanya kerugian negara Rp 3,7 triliun atas perbuatan mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung. Kasus bermula pada Mei 2002, saat Syafruddin mengusulkan agar Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) menyetujui proses likuidasi terhadap kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh obligor kepada BPPN sebesar Rp 4,8 triliun.

Namun karena adanya perubahan tersebut, restrukturisasi aset Sjamsul Nursalim menjadi hanya Rp 1,1 triliun. Kemudian, pada 2004, dilakukanlah pemberian SKL kepada Sjamsul Nursalim, pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI). "Padahal seharusnya waktu itu masih ada kewajiban dari Sjamsul," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.

Sjamsul merupakan pemegang saham pengendali BDNI yang menerima kucuran dana BLBI senilai Rp 47,2 triliun. Untuk membayar utang tersebut, Sjamsul menyerahkan aset bank dan tiga perusahaan miliknya serta membayar tunai, sehingga kewajibannya tersisa Rp 4,75 triliun.

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan berujar, sebelum Syafruddin menerbitkan keterangan lunas, BPPN telah mendapatkan pembayaran sekitar Rp 1,1 triliun dari para petani tambak dipasena. "Sisa Rp 3,75 triliun tak pernah dibayarkan, sehingga itu menjadi indikasi kerugian negara," kata Basaria.

Kemudian audit BPK keluar yang menyebutkan kerugian negara akhirnya menjadi Rp 4,58 triliun. Kerugian negara muncul, karena masih ada SKL yang diberikan ke pihak lain. Padahal masih ada kewajiban pelunasan.

Syafruddin Temenggung sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak April lalu. Ia dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terkait penetapan tersangkanya, Syafruddin sempat melayangkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan hasilnya, KPK menang digugatan itu sehingga Syafruddin tetap menjadi tersangka dan penyidikan terus berlanjut.

Setelah penetapan Syafruddin sebagai tersangka, KPK saat ini tengah mendalami keterlibatan Sjamsul Nursalim dan pihak-pihak lain yang juga mendapatkan SKL BLBI, tapi masih memiliki kewajiban penyerahan aset kepada negara.

 



Syafruddin Arsyad Temenggung


Posisi Sjamsul Nursalim
Penyidik KPK masih kesulitan meminta keterangan Sjamsul Nursalim, selaku pihak yang diduga diuntungkan dalam penerbitan SKL BLBI kepada BDNI itu. Dua kali, Sjamsul Nursalim dan Istrinya Itjih Nursalim mangkir dari pemeriksaan KPK. Keduanya disebut-sebut tinggal di Singapura. "Kami sudah melakukan pemanggilan dua kali, namun tidak datang dalam proses pemeriksaan, karena yang bersangkutan berada di luar negeri," tutur Febri.

Febri menyebut pihaknya saat ini ingin fokus terlebih dahulu menyelesaikan penyidikan terhadap Syafruddin, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, penyidik KPK juga fokus menelusuri aset-aset yang disinyalir berkaitan dengan Sjamsul Nursalim.
"Yang pasti dalam penanganan kasus BLBI ini kita memprioritaskan aset recovery, pengembalian aset yang berasal dari kerugian keuangan negara, untuk itulah penelusuran aset-aset dan penelusuran kekayaan yang terkait dengan kasus ini akan kita lakukan," papar dia.

Usut Tuntas
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Susanto Ginting mendesak KPK mengusut kasus BLBI ini setuntas-tuntasnya. Apalagi proses penyelidikan dan penyidikan dalam kasus BLBI juga sudah cukup lama dilakukan oleh KPK, yakni sejak tahun 1998. "Siapapun yang terlibat dan jaringannya harus diusut tuntas," pinta Miko.

Dalam pengusutan kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI Sjamsul ini, penyidik KPK telah memanggil sejumlah saksi untuk tersangka Syafruddin. Saksi-saksi yang sudah diperiksa di antaranya mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Kwik Kian Gie, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti.

Kemudian mantan Menteri BUMN Laksamana Sukardi, mantan Menteri Keuangan Bambang Subianto, mantan Kepala BPPN Ary Suta hingga pengusaha yang dekat dengan Sjamsul Nursalim Artalyta Suryani alias Ayin. Namun, terhadap Megawati sebagai pihak yang menerbitkan SKL, belum pernah dimintai keterangan.

Menurut Miko, penerapan pidana korporasi oleh KPK juga sudah sesuai dalam kasus SKL BLBI. Apalagi Mahkamah Agung (MA) sudah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi. Artinya perangkat yang ada sudah cukup memberikan peluang bagi KPK dalam menjerat korporasi yang terlibat dalam kasus BLBI tentunya dengan melihat alur berjalannya dana (follow the money). Mulai dari penyaluran kreditnya, siapa penerimanya, digunakan untuk apa. n



Komentar Anda