KPK Obok-obok Jatim, Polda Santai

 

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Dalam enam bulan terakhir ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengobok-obok Jawa Timur. Terbaru, KPK menggeledah DPRD dan Pemkot Malang setelah menetapkan Ketua DPRD Kota Malang Moch Arief Wicaksono sebagai tersangka. Menyikapi ini Polda Jatim malah santai. Sebab, Kepolisian mengaku tidak pernah menerima laporan soal kasus yang diusut KPK itu.

 

Dirkrimsus Polda Jatim Kombes Wibowo mengaku pihaknya bukannya tidak bekerja keras dalam upaya penanganan tindak pidana korupsi di Jatim. "Penanganan korupsi (yang ditangani Polda Jatim), kita juara," klaim Wibowo dikonfirmasi di Mapolda Jatim, Jumat (11/8).

 

Namun dia tidak merinci berapa jumlah kasus korupsi yang ditangani dan progress penyelesaiannya. "Penyidikan di kita terbanyak se Indonesia, termasuk OTT. Pengembalian uang negara (dari kasus korupsi) terbanyak kedua. Dan itu akan ditambah. Wilayah-wilayah merah (Polres minim penanganan korupsi), akan kita genjot terus," janji Kombes Wibowo.

 

Terkait dengan sejumlah kasus korupsi di Jatim yang ditangani KPK enam bulan terakhir ini, Wibowo mengaku itu murni hasil ungkapan KPK. Kepolisian, lanjut dia, belum pernah menerima laporan dari masyarakat terkait kasus yang disidik Komisi Antirasuah tersebut. "Tapi kami koordinasi terus dengan KPK," ujarnya.

 

Sepanjang Januari sampai Agustus 2018, sedikitnya tujuh kasus korupsi di Jatim ditangani KPK. Kebanyakan disidik berdasarkan hasil operasi tangkap tangan. Kepala daerah yang terjerat diantaranya, Wali Kota Madiun nonaktif, Bambang Irianto (proses sidang). Kemudian Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, yang ditetapkan tersangka awal Agustus lalu.

 

Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, sempat jadi tersangka gratifikasi lima proyek yang disidik KPK. Tapi kasus itu dialihkan pengadilan ke Kejaksaan Agung setelah praperadilan Taufiq dikabulkan hakim.

 

Dua bulan terakhir ini, KPK riwa-riwi lagi di Jatim. Hasilnya, empat kasus kini masuk dalam penyidikan dan sudah ada tersangkanya. Empat kasus itu dugaan suap dari sejumlah organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jatim ke oknum anggota Komisi B DPRD Jatim; dugaan korupsi di lingkungan DPRD Kota Mojokerto; dugaan suap di lingkungan Kejaksaan Negeri-Pemkab Pamekasan; dan terbaru dugaan korupsi di DPRD Kota Malang.

 

Khusu kasus di Makang, penyidik Komisi KPK menyita lima koper berkas dari Kantor Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kota Malang, Jumat (11/8/2017). Di antara berkas yang disita adalah proses penyusunan, pembahasan hingga pengesahan APBD Kota Malang tahun 2015 dan tahun 2016.

 

"Proses - proses pembahasan APBD mulai dari renja (rencana kerja), KUA - PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara), rancangan APBD sampai disahkannya," kata Kepala Barenlitbang Kota Malang, Erik Setyo Santoso.

 

Tidak ada pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Menurut Erik, penyidik hanya meminta berkas proses perumusan APBD. "Tidak ditanya, hanya minta berkas - berkas saja," ujarnya.

 

Kantor Barenlitbang Kota Malang digeledah penyidik KPK sejak pukul 10.00 WIB. Penggeledahan baru selesai sekitar pukul 15.00 WIB. Sebelumnya, di kantor Wali Kota Malang, penyidik KPK menyita buku APBD tahun 2015. Sementara di gedung DPRD Kota Malang penyidik menyita risalah APBD tahun 2016. Diduga, ada indikasi korupsi dalam APBD tersebut. KPK sebelumnya juga sudah memeriksa sejumlah pejabat eksekutif dan legislatif Kota Malang terkait sejumlah proyek pada tahun 2015.

 

Terkait penggeledahan itu, KPK sudah menetapkan tersangka kepada Ketua DPRD Kota Malang Moch Arief Wicaksono yang telah resmi mundur dari jabatannya. Selain itu, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu Jarot Edy Sulistyono dikabarkan juga sudah menjadi tersangka. n nt/az

 



Komentar Anda