Tren Tersangka Korupsi Menjadi Justice Collaborator

 

Korupsi dalam sudut pandang hukum pidana memiliki sifat dan karakter sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Setidaknya ada empat sifat dan karakteristik kejahatan korupsi dikatakan sebagai extra ordinary crime. Pertama, korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang dilakukan secara sistematis, Kedua, korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang sulit sehingga tidak mudah untuk membuktikannya, Ketiga, korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan. Keempat, korupsi adalah kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak karena keuangan negara yang dapat dirugikan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Perlunya penanganan secara luar biasa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi disebabkan karena tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang-orang berdasi atau yang memiliki intelektualitas tinggi (white collar crime) dan dilakukan dalam suatu jaringan kejahatan yang terorganisasi (organized crime) dan terstruktur sedemikan tertutupnya dengan berbagai macam modus operandi sehingga menimbulkan kesulitan oleh aparat penegak hukum dalam hal pemberantasannya. Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh aparat penegak hukum adalah dengan bantuan dari orang dalam yang juga terlibat dalam jaringan kejahatan tersebut.

Sejak hukum di Indonesia mengenal saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator (JC), para tersangka atau terdakwa yang akhirnya berbondong-bondong mengajukan diri untuk menjadi JC kepada penyidik atau penuntut umum. Misalnya, permohonan yang diajukan oleh anggota DPR Damayanti Wisnu Putranti dalam kasus korupsi yang melilitnya di KPK. Berbeda dengan Damayanti, ada beberapa nama lain yang telah ditetapkan sebagai JC, salah satunya advokat M Yagari Bhastara Guntur alias Gary dalam perkara dugaan suap kepada hakim PTUN Medan. Alasan mereka untuk mengajukan diri sebagai JC tidak terlepas dari hak dan manfaat ketika menjadi JC.

Justice Collaborator sendiri merupakan salah satu produk hukum hasil ratifikasi dari konvensi tentang korupsi. Adapun konvensi tentang korupsi tersebut adalah United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003 yang kemudian di ratifikasi oleh Indonesia dalam bentuk Undang-undang No 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Antikorupsi). Selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (SEMA No 4/2011), pada angka 9 (a dan b) ditegaskan beberapa pedoman untuk menentukan kriteria justice collaborator. Pertama, yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Kedua, jaksa penuntut umum di dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.

Menjadi seorang JC jelas tidak terlepas dari sebuah tujuan besar, dimana tujuan tersebut berupa mendapatkan hak istimewa. Hak istimewa seorang saksi pelaku yang menjadi JC adalah mendapatkan keuntungan-keuntungan yang dapat diberikan baik oleh penuntut umum maupun hakim.

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 37 ayat (2) UNCAC, seorang JC berhak mendapatkan pengurangan hukuman bahkan kekebalan dari penuntutan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 37 ayat (3) UNCAC dikemukakan: Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (justice collaborator) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

Senada dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Perlindungan Saksi dan Korban, diatur bahwa saksi pelaku yang bekerjasama dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan, yang mana salah satunya adalah keringanan hukuman.

Selain mendapatkan keringanan hingga kekebalan dari penuntutan, terdapat hak lain dalam bentuk perlindungan yang bisa diberikan untuk JC, yaitu perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum hingga mendapatkan penanganan secara khusus.

Mengingat iming-iming berupa hak istimewa yang cukup menggiurkan tersebut mengakibatkan tren para tersangka maupun terdakwa kasus korupsi bebondong-bondong memilih untuk menjadi JC. Seorang penyidik untuk menetapkan seorang tersangka maupun terdakwa kasus haruslah betul-betul memperhatikan syarat maupun kriteria untuk dapatnya seorang tersangka maupun terdakwa kasus korupsi menjadi JC. Pihak penyidik harus berhati-hati benar untuk menetapkan seseorang menjadi JC, sehingga kewenangan tersebut tidak menjadi bumerang bagi pihak penyidik, karena apabila seseorang ditetapkan menjadi JC sedangkan orang tersebut tidak memenuhi syarat dan atau kriteria untuk dapat menjadi JC maka penyidik dapat dianggap tidak berhati-hati bahkan menyalahgunakan kewenangan.

Farih Romdoni Putra, S.H., M.H.
Praktisi Hukum & Alumni FH Unair



Komentar Anda