Perketat Persyaratan, Dana Bansos Terancam Tak Terserap

Moh Hufron Efendi, SH - mahasiswa jurusan hukum program pascasarjana Universitas Widyagama Malang.

 

Pemerintah pastikan persyaratan untuk penerima dana hibah bantuan sosial akan di perketat, hal ini terjadi akibat munculnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan desa, melalui surat edaran menteri dalam negeri No. 900/4627/SJ undang-undang ini mensyaratkan bagi penerima dana hibah dan Bansos adalah Badan atau Organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki SKT atau surat keterangan terdaftar yang di terbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, atau Bupati/Walikota, sedang untuk organisasi atau lembaga baik organisasi maupun yayasan yang berbadan hukum harus mendapatkan pengesahan dari Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) terlebih dahulu. Tidak hanya itu saja dalam pelaksanaannya organisasi atau lembaga berbadan hukum penerima hibah/ bansos tersebut harus berumur 2 tahun atau lebih.

Menurut peraturan mentri dalam negeri no. 32 tahun 2011 pada dasarnya hibah adalah pemberian sarana berupa uang, barang, dan atau jasa yang di berikan kepada Individu, keluarga, kelompok, atau organisasi yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif. di berikan untuk organisasi masyarakat yang peruntukannya dapat membantu pemerintah dalam proses pembangunan terutama untuk masyarakat marginal. Faktanya memang di lapangan acap kali penerima hibah dana bansos ini hanyalah kelompok kecil yang cukup dengan keterangan dari kepala desa saja sudah dapat mengajukan permohonan atau proposal dana hibah bantuan sosial, walaupun memang banyak juga yang berbadan hukum namun jumlahnya tidak banyak dari jumlah ini pun yang telah mendaftarkan lembaganya pada kementrian hukum dan HAM pastilah terbatas.

Dari sisi pandang tertentu pemberlakuan aturan ini bertujuan bagus, bagaimana tidak berkaca dari pengalaman- pengalaman pemberian hibah bantuan sosial menyisakan banyak permasalahan mulai dari banyaknya penerima yang akhirnya harus mendekam di penjara akibat tidak bisa mempertanggungjawabkan dana yang telah di terima, belum lagi penerima fiktif yang tak terhitung jumlahnya, sejatinya sebagian besar penerima bantuan sosial ini mendapat rekom dari Anggota dewan untuk dapat tercatat sebagai penerima hibah, tentunya ini tidaklah gratis karena banyak dari oknum DPR maupun calon kepala daerah yang memanfaatkan kelompok- kelompok penerima ini untuk tujuan mereka, baik mendapatkan cash dari potongan dana, maupun memanfatkan kelompok- kelompok tersebut untuk mendapatkan suara bagi mereka. Dan anehnya atau memang kebetulan, setiap menjelang pemilu atau pilkada dana bansos ini banyak sekali yang terserap mulai dari jumlah yang kecil sampai yang jumlahnya spektakuler. Hal ini kemudian menjadi pertanyaan besar, apakah memang hibah bantuan sosial ini merupakan sumber dana segar bagi mereka para politisi untuk mendapatkan biaya politik yang harus di keluarkan untuk mendapatkan Kursi nya?. Sebut saja gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho yang terseret kasus bansos, bahkan sampai menyeret istri dan banyak anggota DPRD Sumut. Tentunya tidak baik menduga-duga dan menjustifikasi hal seperti ini di lakukan oleh para Politisi karena masih harus melalui tahapan penelitian yang lebih intensif untuk bisa mengatakan bahwa hal ini memang betul adanya.

Terlepas dari semua side efek yang terjadi akibat bansos, pemerintah seharusnya juga memikirkan akibat dari persyaratatan yang ketat tersebut, kalaulah penerima dana hibah bansos harus mempunyai Surat Keterangan Terdaftar oleh menteri dalam negeri, gubernur, atau Bupati/Walikota. Lalu bagaimana nasib masyarakat kelas bawah yang hanya karena akan mendapat hibah bantuan sosial sebesar 2-3 juta rupiah harus mengurus persyaratan yang begitu rumit. Padahal dana tersebut sangatlah di perlukan untuk tambahan modal usaha kecil mereka, lalu bagaimana pula dengan nasib mahasiswa yang memerlukan dana hibah tersebut untuk penelitian misalnya, apakah mereka harus mengurus persyaratan yang ketat pula, padahal bisasanya untuk mengajukan dana hibah penelitian yang jumlahnya tidak seberapa mereka cukup mengurus ijin dari rektor saja.

Meski demikian memang pemerintah seharusnya membatalkan pencairan hibah bansos terhadap penerima yang belum memenuhi syarat administrasi, hal ini baik di lakukan selain karena undang-undang melarang hal itu pun juga berpotensi menimbulkan akibat hukum di kemudian hari bagi pemerintah selaku pemberi maupun kelompok sebagai penerima. dan sebaliknya pemerintah juga harus melakukan seleksi ketat terhadap kelompok penerima yang memenuhi persyaratan administrasi untuk dapat menerima hibah bansos tersebut, selain itu tentunya juga mengawasi dengan baik dalam pelaksanaan pencairan, pelaksanaan program, dan sekaligus monitoring serta evaluasi sampai pembuatan laporan pertanggungjawaban dana hibah. Dalam hal penerima dengan jumlah sedikit untuk masyarakat kecil dan mahasiswa untuk penelitian seyogyanya pemerintah mencarikan solusi formulasi yang benar bagi para penerima hibah bantuan sosial seperti itu sehingga dana bansos itu dapat terserap dan tidak mejadi silpa yang sia-sia.



Komentar Anda