Menteri ESDM Elit PDIP Saling Serang, Siapa yang Bermain?

Skandal Kontrak PT Freeport Indonesia

 

Giliran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said bikin gaduh dengan melempar isu liar. Ia menyebut ada politikus di Senayan yang ingin menjual nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Sebagai kompensasi, meminta sejumlah saham di perusahaan tambang emas asal Amerika itu. Siapa politikus DPR yang dimaksud Sudirman Said itu? Baik JK maupun Sudirman Said mengaku mengetahui identitas politikus itu, tapi keduanya enggan membeberkan ke publik. Ada apa di balik ini?

Saat dikonfirmasi, JK meminta agar Sudirman Said melaporkan politikus tersebut ke pihak berwajib. Pasalnya, sang politikus sudah melakukan pelanggaran hukum dengan mencatut nama Jokowi-JK. "Tolong dilaporin saja yang bicara itu (minta jatah)," ujar JK di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Rabu (11/11/2015).

Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini marah, lantaran namanya dicatut untuk dalam perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Pasalnya, dirinya bersama Jokowi telah dirugikan dalam hal ini. "Kalau itu yang dikatakan benar bahwa Presiden dan saya minta jatah (ke PT Freeport, red), pasti saya marah," tandas JK.

Meski begitu, JK juga sudah mengetahui siapa nama politikus tersebut. Namun, JK enggan membeberkan ke awak media nama tersebut. Menurut dia, Sudirman Said yang lebih berhak mengungkapkan nama itu. "Tanya saja ke Dirman (Sudirman Said)," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Sudirman Said mulai membuka tabir mengenai adanya beberapa intrik di dalam mekanisme perpanjangan izin operasi yang saat ini tengah diupayakan oleh PT Freeport Indonesia (PTFI). Sudirman menyebut ada pihak yang mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres JK untuk menjadi penghubung agar perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu agar memperoleh perpanjangan izin operasi setelah berakhirnya kontrak karya (KK) Freeport pada 2021.

Sebagai kompensasi, pihak yang menjual meminta sejumlah saham Freeport. Freeport saat ini diwajibkan melepas 10,64 persen sahamnya sebagai implementasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Sudirman mengungkapkan, Presiden Jokowi pun dikabarkan marah besar namnya dicatut. Namun, ia enggan membeberkan nama pihak yang dimaksud. "Seolah-olah Presiden minta saham. Wapres juga dijual namanya. Saya sudah laporkan kepada keduanya. Beliau-beliau marah karena tak mungkin mereka melakukan itu," ujar Sudirman Said seperti dikutip dalam acara Satu Meja yang ditayangkan Kompas TV.

Tidak terbukanya Sudirman Said disesalkan kalangan parpol. Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Nining Indra Saleh mendesak agar Sudirman Said membeberkan nama tersebut. Pasalnya akan menjadi bola liar di tengah masyarakat. "Harusnya dibuka saja (identitasnya), supaya tidak menjadi polemik liar. Kalau sudah dilempar, kalau memang ada, dibuka saja. Susah kalau menduga-duga," sebut Nining saat dikonfirmasi, Rabu (11/11).

Hal sama dinyatakan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Ia meminta Sudirman Said membuka nama politisi yang disebutnya mencatut nama Jokowi-JK, untuk memuluskan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. "Tinggal disebut saja, Pak Sudirman enggak usah bingung. Siapa yang mencatut nama Presiden dan Wapres tinggal disebut saja," kata Muzani di sela-sela kunjungan kerjanya di Tokyo, kemarin (11/11).

Muzani menilai, jika benar nama Presiden dan Wapres dicatut oleh tokoh politik, taruhannya adalah kredibilitas Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi Menteri ESDM untuk menutup-nutupi nama tersebut jika memang mengetahuinya.
"Siapa dan dari mana tinggal dibuka saja," ujarnya.

Muzani pun meminta perpanjangan kontrak Freeport ini tidak perlu dijadikan polemik. Seharusnya, pemerintah bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik, bukan mengeluarkan komentar di media yang menimbulkan kontroversi. "Supaya betul-betul clear tidak saling tuduh. Persoalan in di-clear-kan saja, tak usah melempar-lempar dan seolah menjadikan ini problem," tandas Muzani.

PDIP Serang Menteri ESDM
Sebelum isu panas tersebut mencuat, Fraksi PDI Perjuangan di Komisi VII DPR RI telah mendesak Menteri ESDM agar mengevaluasi kontrak PT Freeport Indonesia. F-PDIP menilai perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia yang disepakati berdasarkan naskah kesepakatan kerjasama dan ditandatangani pada 25 Juli 2015, tidak dapat dijadikan landasan hukum sebagai komitmen kelanjutan investasi asing di Indonesia. Sebab, belum ada evaluasi secara konprehensif dari pemerintah atas rencana investasi PT Freeport Indonesia secara detail.

Investasi USD18 miliar tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum dan bahan renegoisasi kontrak PT Freeport. Permohonan perpanjangan kontrak kepada Menteri (ESDM) secara tegas dinyatakan dalam PP No 24 Tahun 2012 baru bisa dilakukan paling cepat dalam jangka dua tahun dan paling lambat enam bulan, ujar Julian Gunhar, anggota Foksi Komisi VII PDI-P saat itu (23/10).

Julian menjelaskan, masa kontrak Freeport berakhir setidaknya harus memenuhi persyaratan administrastif, teknis, lingkungan dan finansial. Permohonan izin juga diamanatkan dalm PP No 24 tahun 2012, memenuhi kepastian hukum dan keadilan yang bersifat konstitusional.

Ia juga menilai Menteri ESDM tidak memahami isi kontrak karya PT Freeport Indonesia dan isi UU No 4 tahun 2009 tentang Minerba. Apabila surat tidak segera direvisi oleh Menteri ESDM dan menjadi landasan hukum permohonan perpanjangan izin operasi serta perpanjangan kontrak karya Freeport maka menteri ESDM dapat dikategorikan melakukan pelanggaran konstitusi.

Kami minta Menteri ESDM untuk segera merevisi surat menteri ESDM No 7522/13/MEM/2015 tanggal 7 Oktober 2015 terhadap permohonan perpanjangan operasi PT Freeport. Kalau tak direvisi juga maka kami akan meminta secara resmi kepada Presiden Jokowi untuk memanggil menteri ESDM untuk menjelaskan hal itu kepada presiden, katanya.

Lebih lanjut, Gunhar juga menilai Menteri ESDM Sudirman Said menjebak Presiden Jokowi terkait perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Hal itu terlihat jelas dengan terbitnya surat Nomor 7522/13/MEM/2017 pada 07 Oktober 2015 lalu. "Pernyataan Presiden soal Freeport sangat jelas, tidak ada perpanjangan PT Freeport Indonesia sebelum 2019. Kita pertanyakan ESDM sampai berbeda dengan Presiden," tegasnya.

F-PDIP membeberkan beberapa kejanggalan dalam perpanjangan PTFI yang dikeluarkan Menteri Sudirman Said. Diantaranya surat Menteri ESDM Nomor 7522/13/MEM/2015 pada 7 Oktober 2015 perihal permohonan perpanjangan operasi PTFI dan surat permohonan operasi PTFI tertanggal 9 Juli 2015. "Waktu pengajuan yang dilakukan tahun 2015 bersifat konstitusional, karena baru bisa dilakukan 2 tahun (2019) sebelum masa kontrak berakhir 2021," kata Gunhar.

Ditekankan dia, bentuk perpanjangan ijin operasi tidak dalam perpanjangan Kontrak Karya tetapi dalam bentuk Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Hal ini diatur dalam PP 77/2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Apalagi, dari surat pemohonan yang diajukan PTFI dengan alasan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepastian investasi. PTFI dalam hal ini dijebak untuk melanggar konstitusi karena telah meneruskan ijin operasi PTFI dengan tetap berstatus kontrak karya sampai dengan tahun 2041. "Ini nyata-nyata memperlihatkan niat terselubung yang hendak menjebak pemerintahan Jokowi-JK," ucapnya. n jko/rm/ol



Komentar Anda