Diduga Dibarter dengan Dukungan Politik

Polemik Perpanjangan Kontrak PT Freeport

 

Perpanjangan kontrak operasional tambang PT. Freeport Indonesia mengandung unsur politis di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Apalagi negosiasi yang dilakukan secara diam-diam, tentunya menimbulkan kecurigaan ada dukungan politik yang dibarter. Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara.

Ia mencontohkan ketika terjadi peralihan kekuasaan dari Orde Lama (Presiden Soekarno) ke zaman Orde Baru (pemerintahan Presiden Soeharto). Kala itu, Amerika memberikan dukungan kepada mantan Presiden Soeharto, salah satunya di Freeport. Ini yang saya khawatirkan sejak 1967. Ketika ada peralihan kekuasaan Amerika dukung Pak Harto ke banyak tambang salah satu Freeport. Ada dukungan politik yang dibarter dengan perpanjangan kontrak Freeport, beber Marwan, kemarin.

Bahkan, kalau ada statement pengusaha, (yang bilang) kami sangat senang jaminan hukum dan fiskal. Sangat jelas ini mengindikasikan sesuatu. Memang belum ada perpanjang tanda tangan tapi artinya mereka sudah mendapatkan sesuatu. Berarti ada barter yang perlu dikoreksi, lanjutnya.

Marwan menyatakan, di sektor mineral seharusnya pembagian hasil keuntungan tersebut normalnya satu banding satu. Ia mengkhawatirkan jika negara malah mendapatkan satu bagian sementara PT. Freeport mendapatkan dua. Apalagi berdasarkan catatannya sejak 2004-2008 PT. Freeport mendapatkan keuntungan USD8 miliar, sedang Indonesia hanya mendapatkan dari pajak dan royalti itu hanya USD4 miliar.

Belum lagi kalau bicara biaya operasi yang dikeluarkan Freeport. Kita harusnya memperjuangkan supaya dalam hal bagi hasil tidak seperti sekarang. Supaya bisa jalankan urusan itu saham pemerintah harus ditingkatkan. Suatu bencana dengan Indonesia kalau ada dukungan politik dan negosiasi dilakukan diam-diam, pungkas Marwan. n ol



Komentar Anda