Elit KIH Berkumpul, Jaksa Agung dan Menteri BUMN Terancam

Isu Reshuffle Jilid II Makin Menguat

 

Sinyal adanya reshuffle atau perombakan kabinet jilid II terus bergulir. Kabar ini semakin ramapai diperbincangan, menyusul pertemuan para petinggi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di kediaman Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, Selasa (3/11) lalu. Presiden Jokowi juga disebut-sebut mengagendakan pertemuan dengan elit KIH. Yang menjadi perbincangan terhangat, akankah Partai Amanat Nasional (PAN) mendapatkan jatah kursi menteri? Di sisi lain, kursi Menteri BUMN Rini Soemarno dan Jaksa Agung HM Prasetyo terus digoyang. Sementara Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan reshuffle kabinet hak prerogatif presiden. Namun dia tak menolak jika akhirnya ada kader PAN yang ditunjuk menjadi menteri. Akankah Jokowi mengorbankan jatah kursi menteri dari partai politik (parpol) pendukung?

Saat ini dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla terdapat 20 menteri dari profesional dan 14 orang dari kalangan partai politik. 5 politisi PDI Perjuangan menjadi menteri, 4 orang dari PKB jadi menteri, disusul 2 orang dari Partai Nasdem, 2 orang dari Partai Hanura dan 1 orang dari PPP.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, belum ada pembicaraan terkait perombakan kabinet jilid II hingga Kamis (5/11/2015) kemarin. JK menepis adanya pembicaraan terkait reshuffle kabinet dalam pertemuan para petinggi KIH di kediaman Megawati. "Ah, belum dibicarakan. Kan saya bilang belum dibicarakan. Saya tidak tahu (apa yang dibicarakan di rumah Megawati) kerena saya tida hadir kan," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, kemarin.

Meskipun demikian, JK menyampaikan bahwa sejauh ini pemerintah telah melakukan evaluasi kinerja menteri-menteri kabinet. Evaluasi itu bertujuan memompa kinerja kabinet. "Iya, kalau evaluasi kan setiap saat saja tentu. Mau reshuffle atau tidak, selalu kan kita mengevaluasi, memberikan nasihat, memberikan cara. Tidak ada khusus evaluasi mau reshuffle, kan tidak," kata Wapres.

Isu reshuffle mulai muncul setelah Partai Amanat Nasional (PAN) berbalik arah menjadi koalisi pendukung pemerintah. Namun, JK menegaskan tak ada kaitannya antara dukungan PAN dan perombakan kabinet. "Saya kira tidak ada hubungannya juga (reshuffle dengan PAN dukung pemerintah, red). Tidak karena itu. Pokoknya belum dibicarakanlah. Ya tentu hari ini belum dibicarakan," ungkap JK.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah petinggi partai hadir dalam pertemuan di rumah megawati. Yakni, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto; Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya, M Romahurmuziy; Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar; dan Ketua DPP Partai Nasdem Victor Laiskodat.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa pertemuan pimpinan KIH di kediaman Megawati membicarakan berbagai isu politik yang sedang berkembang. Termasuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak tahun ini.

Selain soal pilkada serentak, kata Hasto, pertemuan itu membahas pembentukan panitia khusus (pansus) di DPR untuk mengusut dugaan kasus korupsi di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II. "Agar di dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-JK ini, seluruh partai yang mendukung semakin efektif dalam menjalankan seluruh dukungan politiknya, baik yang di parlemen maupun di pemerintahan itu sendiri," kata Hasto.

Pertemuan Jokowi-KIH Diundur

Sementara itu, rencana pertemuan Jokowi dengan para ketua umum parpol KIH ditunda. Sebab, presiden akan melakukan kunjungan kerja ke daerah pada 6-7 November 2015. "Sebenarnya rencana pertemuan Presiden dengan para kepala ketum akan diundur sampai dengan kembali dari daerah. Seharusnya kemarin malam," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Kepresidenan, kemarin (5/11).

Mantan Sekjen PDIP ini enggan menyampaikan apakah pertemuan itu terkait dengan perombakan kabinet atau tidak. Ia menyebut pertemuan itu hal yang rutin dilakukan.

"Selama ini nggak pernah terbuka karena kita juga memang berpikir untuk tidak dibuka. Kadang-kadang perlu dibuka juga, mudah-mudahan terbuka," ujar Pramono.

Ia menyebut pertemuan itu belum tentu dilakukan di Istana. Pramono enggan mengungkapkan apakah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga diundang dalam pertemuan itu. "Yang jelas yang pertama yang diundang adalah KIH," sebut mantan wakil ketua DPR ini.

Terpisah, pimpinan DPR bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (5/11) kemarin. Sejumlah hal dibahas dalam pertemuan tersebut. Diantaranya soal Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam R-APBN 2016 yang ditolak Fraksi Gerindra. Ini menjadi sinyal bahwa Menteri BUMN Rini Soemarno dalam sorotan. "Penyertaan modal negara (PMN) yang akan dibahas kembali di RAPBNP yang dikembalikan komisi," ucap Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Fadli menerangkan, Jokowi menanggapi dengan positif. Meski begitu, dia bilang, banyak hal yang harus dikomunikasikan secara politik. Selain soal PMN dan RAPBNP, Fadli menyebut, ada hal lain yang dibahas. Salah satunya, masalah ekonomi. Namun dalam pembicaraan soal ekonomi, Fadli menerangkan, pimpinan DPR-Presiden tak menyinggung soal Freeport. DPR hanya tetap menekankan BUMN seharusnya menyumbang keuntungan kepada negara sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. "Jangan sampai BUMN ini merugi," tandas politisi Gerindra ini.

Bidik Menteri BUMN

Ekonom AEPI (Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia) Ichsanudin Noorsy memprediksi, reshuffle jilid II bakal terjadi dalam waktu dekat ini. Siapa korbannya? Menurutnya, usulan Menteri BUMN Rini Soemarno tentang PMN (Penyertaan Modal Negara), bakal menjadi masalah serius di kabinet. Pasalnya, pembahasan RAPBN 2016 sempat alot akibat penolakan PMN oleh Partai Gerindra. "Buat saya hanya Gerindra yang jelas posisinya," kata Noorsy.

Terkait analisa tentang reshufle jilid II, Norsy menduga, tinggal menunggu hari. Dalam hal ini, PDIP telah lama membidik Menteri BUMN Rini Soemarno. "Nah itu saya duga, kalau liat permainan PDIP, ya targetnya Rini," tandasnya.

Selain Rini, Jaksa Agung HM Prasetyo juga digoyang, setelah disangkutpautkan dengan kasus dugaan korupsi dana bansos Pemprov Sumut yang menjerat Patrice Rio Capella, mantan Sekjen Partai Nasdem. Sedang Prasetyo sendiri berlatar belakang sebagai kader Partai Nasdem. Ia sempat lolos sebagai anggota DPR RI, sebelum ditunjuk menjadi Jaksa Agung.

Menanggapi isu tersebut, Presetyo tetap santai. Ia menilai, pertanyaan soal reshuffle tak sepantasnya ditanyakan kepada dirinya. "Jangan tanya saya dong," kelit Prasetyo di Kejaksaan Agung, kemarin (5/11/2015).

Mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum ini menegaskan, masalah perombakan dan penempatan seseorang di dalam kabinet bukan kewenangan dirinya. Segala yang berusan dengan kabinet adalah diskresi Presiden Joko Widodo. "(Jadi) Itu bukan urusan saya kan," ujar dia. n jko/rm/ol



Komentar Anda