Politisi Dilobi LGBT

 

Kabar adanya lima partai politik di DPR mendukung lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT) bikin geger (heboh). Bola ‘panas’ itu dilontarkan Ketua MPR Zulkifli Hasan, yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) di depan peserta Tanwir Aisyiyah di Surabaya. Sontak saja, kabar ini menjadi viral. Publik pun was-was, mengingat saat ini Komisi III (bidang hukum) DPR sedang membahas LGBT dan nikah sejenis dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU-KUHP). Terlebih lagi, ada dana asing hingga Miliaran Rupiah untuk melegalkan praktik haram itu di Indonesia. Benarkah dana ini untuk melobi anggota DPR?
--------------
Laporan : Ibnu F Wibowo, Riko Abdi, Alqomar– Editor : Ali Mahfud
--------------

Zulkifli Hasan mengungkapkan, saat ini sudah ada lima fraksi di DPR RI yang menyetujui perilaku LGBT berkembang di Indonesia. Namun Zulkifli enggan menyebutkan nama-nama partai politik yang fraksinya mendukung LGBT tersebut. "Di DPR saat ini dibahas soal undang-undang LGBT atau pernikahan sesama jenis. Saat ini sudah ada lima partai politik menyetujui LGBT," kata Zulkifli di acara yang digelar di Kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya, Sabtu (20/1) lalu.

Zulkifli menjelaskan, situasi tersebut menunjukkan di negeri ini masih terjadi kesenjangan politik. Kesenjangan politik tersebut dibuktikan dengan banyaknya keinginan masyarakat yang justru berlawanan dengan partai politik atau pun para anggota DPR, yang sejatinya mewakili suara rakyat. "Saat ini masih terjadi juga kesenjangan politik. Kesenjangan politik seperti apa? Ya lihat saja masyarakat maunya A, tapi partai politik di DPR maunya B," ujar mantan Menteri Kehutanan di era Presiden SBY itu.

LGBT mendapatkan penolakan keras dari masyarakat Indonesia. Keberadaannya dinilai tidak sesuai dengan ajaran agama dan budaya. Praktik mereka pun sembunyi-sembunyi. Catatan redaksi, pada 2017, banyak kasus yang berkaitan dengan aktivitas LGBT. Misalnya, penggerebekan pesta seks gay di Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan di Kawasan Ruko Plaza Harmoni, Jakarta Pusat. Pesta seks LGBT juga terjadi di Surabaya. Saat itu mereka digerebek anggota Polrestabes Surabaya di Hotel Oval, Jl Diponegoro.

Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD pernah mengingatkan bahwa ada dana asing berjumlah ratusan milyar untuk mendukung LGBT di Indonesia. Mantan Ketua MK ini juga mengatakan mereka memberikan semangat kepada semua aktivis yang menentang LGBT untuk terus meneriakkan suara hatinya. Dia pun mempersilakan organisasi NU, Muhammadiyah dan organisasi lainnya serta aktivitas untuk datang ke DPR guna mengawal soal ini. "Jangan sampai kecolongan dalam memperjuangkan isu ini di DPR," cetus tokoh asal Madura ini.

Mengenai dana asing tersebut, pernah jadi pembicaraan di awal 2016. UNDP (United Nations Development Programme) lembaga di bawah PBB mengucurkan dana untuk mendukung LGBT di Indonesia. UNDP menjalin kemitraan regional dengan Kedutaan Swedia di Bangkok, Thailand dan USAID. Dana sebesar US$ 8 juta (sekitar Rp 108 miliar) pun dikucurkan dengan fokus ke empat negara: Indonesia, China, Filipina dan Thailand.

Tanggapan Publik
Sontak saja pernyataan Ketua MPR itu menjadi pembahasan 'hangat' di media sosial. Banyak warganet yang merasa waswas jika dukungan itu benar-benar terealisasi dalam RUU. Ada juga yang bertanya-tanya parpol mana saja yang mendukung kedua hal tersebut.

@ronavioleta Ya Rabb... Selamatkan anak cucu kami dan generasi bangsa ini dari kejahatan yg bisa merusak aqidah dan akhlak mrk *Serius sy nulis ini sambil nangis dan bgetar. Ketakutan yg sgt seorg ibu.
Tolong selamatkan generasi bangsa ini

@Eka70887145 Ini ancaman besar buat moral anak bangsa di NKRI,,,ya Allah azab apa yg akan kau turunkan jika ini benar2 terjadi di tanah airku ini?

@fahiraidris Ada #SkenarioBusuk yg sedang mrk persiapkan. Tolong bantu sy cari tau siapa 8 fraksi parpol yg Setuju #Miras Dijual Bebas kembali di MiniMarket & 5 fraksi parpol yg Setuju ElGeBete & Mau Legalkan Pernikahan Sejenis! Skenario Busuk ini Harus Kita Lawan Bersama ! Yg setuju RT

@fahiraidris Tahun lalu di @ILC_tvOnenews sy sdh pernah mengatakan, bhw tidak mungkin suatu Gerakan o/ Penggiat2 ElGeBeTe tidak ada Targetnya.. Ternyata Benar.. Target Mereka Ingin Melegalkan Pernikahan Sejenis di Indonesia.. Untuk yg satu ini kita musti Lawan Sampai Titik Darah Penghabisan!

@Sukadan52905005 Fraksi mana saja? Rakyat berhak tau

@hamid_alhamid84 @fahiraidris Pak @ZUL_Hasan harus berani jujur. Jangan takut berkata yg haq. Apabila anda diam, berarti anda ikut membenarkan mereka dn mendukung mereka. Sebutkan partai pendukung kaum terlaknat tsb dan partai2 pendukung miras siapa saja.
Harus jelas ini. Cc @Intel_FPI

LSM Lobi DPR
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Firman Subagyo membantah pernyataan Zulkifli Hasan yang menyebut ada lima fraksi yang setuju dengan LGBT.
Menurutnya, sampai saat ini DPR RI belum pernah membahas pasal LGBT dalam RUU KUHP. "Perihal tersebut tidak benar. Karena sampai sekarang DPR RI belum pernah membahas RUU tersebut. Bahkan hampir semua fraksi menolak untuk dimasukkan dalam daftar prolegnas," tandas Firman kepada wartawan di Jakarta, Minggu (21/1/2018).

Politikus Partai Golkar ini mengakui ada keinginan dari LSM asing yang menawarkan untuk memberikan pendampingan dan masukan tentang LGBT. Tapi dengan tegas, Baleg menolaknya. "DPR RI dalam memutuskan sebuah RUU sangat hati walaupun ada desakan dari beberapa NGO/LSM yang pernah melakukan audensi di Baleg DPR RI, tetap DPR belum bergeming atau merespons desakan itu," katanya.

Firman menjelaskan, Baleg melihat bahwa RUU tentang LGBT sensitivitasnya tinggi. Apalagi Indonesia merupakan negara yang mayoritas muslim. "Tidak semudah itu meloloskan sebuah RUU yang akan membuat suasana gaduh," ungkapnya.

PAN tak Ikut Rapat
Bantahan senada juga dilontarkan Sekjen PPP Arsul Sani. Ia mengatakan delapan fraksi di DPR sepakat dan setuju bahwa LGBT merupakan perbuatan pidana. "Semua (fraksi) yang hadir setuju LGBT adalah perbuatan pidana," tandas Arsul.

Fraksi-fraksi di DPR pada Senin (15/1) sampai Kamis (18/1) membahas LGBT dan nikah sejenis dalam tim panitia kerja (Panja) Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (R-KUHP) di Komisi III bidang hukum. Dalam pembahasan tersebut, dari 10 fraksi yang hadir cuma delapan. Delapan fraksi tersebut yakni PPP, Nasdem dan Golkar, serta PKS. PKB dan PDI Perjuangan, dan Demokrat, Gerindra juga hadir.

PAN dan Hanura, kata Asrul, tak hadir dalam pembahasan LGBT tersebut. Alhasil, kata dia, delapan fraksi sampai hari ini tak tahu sikap politik partai tersebut terkait pembahasan LGBT, pun kawin sejenis. "Supaya jelas (fraksi) mana yang hanya kerja di media dan yang kerja konkret dalam hal merumuskan UU LGBT menjadi perbuatan cabul dan dapat dipidana," Arsul menambahkan.

Pembahasan LGBT ada dalam R-KUHP Buku II yang berisi pasal-pasal tindak pidana. Dalam pembahasan, fraksi yang hadir sepakat menggolongkan LGBT sebagai perbuatan cabul. Semula, dalam konsep RKUHP bersama pemerintah, perbuatan cabul dalam LGBT hanya terhadap kelompok usia 18 tahun ke bawah atau anak-anak.

Namun, dua fraksi yakni PPP dan PKS meminta agar definisi LGBT sebagai perbuatan cabul diperluas cakupannya. Akhirnya, R-KUHP Buku II ditambah dengan satu ayat baru yang menegaskan perilaku LGBT dianggap cabul dalam kelompok usia 18 tahun ke atas atau dewasa. Hukumannya, sembilan tahun penjara. n

 



Komentar Anda