Muluskan Proyek, Dua OPD Minta Pendampingan Kejaksaan

 

Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan, Diah Yuliastuti. (SP/MUHAJIRIN)


SURABAYAPAGI.COM, Lamongan -  Untuk memuluskan pelaksanaan kegiatan fisik di Lamongan, dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) dan Dinas PU Bina Marga, secara resmi mengandeng Kejaksaan Negeri setempat  untuk melakukan pengawalan dan pendampingan pembangunan.

Kepastian dua OPD tersebut meminta pendampingan ke Tim Pengawal, Pengaman, Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah( TP4D)  itu disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan Diah Yuliastuti melalui Kasiintel IT Budiyanto, Selasa (14/11/2017).

Dikatakannya dua OPD tersebut bahkan sudah melakukan pemaparan dihadapan TP4D terkait pelaksanaan pembangunan fisik di dua instansi tersebut, mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan."Dua OPD masing-masing DPRKP dan PU Binamarga tersebut sudah memaparkan rencana kegiatan kepada tim TP4D, kalau DPRKP pada 9 November lalu, kalau Dinas PU Binamarga baru tadi (14/11/2017)," terangnya.

Lebih jauh kata Budi menyebutkan, permintaan pendampingan ke TP4D bukan semata-mata  melindungi penyimpangan dalam penggunaan APBD, tapi untuk memastikan kegiatan di lapangan berjalan dengan lancar. "Peran  kita bagaimana kegiatan di lapangan berjalan sesuai aturan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai penyusunan laporan. Supaya mereka juga tidak merasa was-was atau takut dikriminalisasi,” jelas Budi.

Sebagaimana diketahui tambah Budi terbentuknya  TP4D merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2015 yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat keputusan jaksa agung Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang pembentukkan TP4D Kejaksaan RI.

Terpisah Kajari Diah Yuliastuti dalam berbagai kesempatan menyebutkan, kalau tugas dan fungsi TP4D  tidak lebih untuk melakukan pengawalan dan pendampingan hukum  dalam pembangunan daerah,  melalui upaya-upaya persuasif dan preventif. 

Tim ini lanjutnya, juga berkewenangan memberi penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMD dan BUMN mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan, agar berjalan secara tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan.

Sementara itu, Kepala Seksi Penataan bangunan gedung dan lingkungan DPRKP Lamongan Sukiman selaku PPK,(Pejabat Pembuat Komitmen) membenarkan pihaknya meminta pengawalan ke TP4D Kejari Lamongan.

"Ya, yang tanda tangan pak Sekda. Sebenarnya sudah lama kita komunikasi dengan Kejaksaan,tapi baru tanggal 9 Nopember lalu secara resminya," pungkasnya. jir



Komentar Anda