Bos Intiland : Pembangunan Rumah Murah Memang Tugas Pemerintah

 

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Gencarnya pemerintah untuk membangun rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan konsep transit oriented development ( TOD) tidak luput dari kritik.

Pemerintah dianggap hanya memberikan tugas tersebut kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tanpa memberi kesempatan pada pengembang swasta.

Meski demikian menurut Hendro S Gondokusumo, pendiri sekaligus Direktur Utama Intiland, hal tersebut wajar saja dilakukan pemerintah.

"Kebutuhan perumahan kita kan masih banyak sekali terutama untuk kelas menengah ke bawah itu memang tugasnya pemerintah," ujar Hendro saat berbincang dengan Kompas Properti, Kamis (12/10/2017).

Hendro mengatakan, terkait persaingan langsung antara hunian MBR dengan komersial di daerah yang sama, harus disiasati oleh pengembang swasta.

Meski demikian, Hendro menilai pengembang swasta tidak perlu khawatir tersaingi atau produknya tidak laku bila segmentasinya berbeda.

"Kan perlu dilihat lagi fasilitasnya apa. Kelihatannya (persaingan) tidak langsung tapi pasti ada pengaruh," kata dia.

Di Jabodetabek, hunian TOD yang tengah dikembangkan, yaitu Stasiun Tanjung Barat, Stasiun Pondok Cina, Stasiun Pasar Senen, Stasiun Juanda, dan Stasiun Tanah Abang. Ada pula rencana yang akan datang pengembangan TOD Stasiun Bogor.

Hingga saat ini, empat BUMN telah berkomitmen untuk membangun hunian yang menempel stasiun kereta komuter yaitu Perum Perumnas, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau Wika, dan PT PP (Persero) Tbk.

Hunian TOD terbagi menjadi dua peruntukan yakni subsidi untuk MBR dan komersial.  Di antara proyek-proyek TOD tersebut, komposisi hunian untuk MBR berkisar 25-35 persen.

Harga unit MBR dipatok Rp 7 juta per meter persegi, sedangkan untuk komersial rata-rata Rp 16 juta per meter persegi. (FF/KMP)

 



Komentar Anda