72 Persen Belum Merdeka?

 

Suparto Wijoyo Sekretaris Badan Pertimbangan Fakultas Hukum, dan Koordinator Magister Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga


PADA tanggal 17-24 November 1945, Tan Malaka menyaksikan dahsyatnya peperangan yang revolusioner di Surabaya dalam rangka mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pengamatan dan persaksian heroik itu dituang dalam “naskah drama” Politik yang mengemukakan celoteh tangkas antar rakyat yang diwakili tokoh rekaan bernama: Mr. Apal (mewakili para ilmuwan), Toke (wakil pedagang kelas menengah), Pacul (merepresentasikan  nama lugas kaum tani), Denmas (si ningrat yang perlente), dan Godam (representasi kaum buruh).

Merdeka 100% merupakan inti perjuangan yang dianggitkan Tan Malaka. Dalam tulisannya yang berjudul Gerpolek (Gerilya-Politik-Ekonomi), Tan Malaka mengemukakan pikiran yang masih sangat relevan, bahkan nyaris sempurna menggambarkan kondisi sekarang ini. Sekilas dapat dicerna dalam nukilan tematis ini: “... Revolusi Indonesia mau tak mau terpaksa mengambil tindakan ekonomi dan sosial serentak dengan tindakan merebut dan membela kemerdekaan 100%. Revolusi Kemerdekaan Indonesia tidak bisa diselesaikan dengan dibungkus dengan Revolusi Nasional saja. Perang Kemerdekaan Indonesia harus diisi dengan jaminan sosial dan ekonomi sekaligus ... Tetapi jika pemerintah Indonesia kembali dipegang oleh kaki tangan kapitalis asing – walaupun bangsa Indonesia sendiri, dan 100% perusahaan modern berada di tangan kapitalis asing, seperti di zaman Hindia Belanda, maka Revolusi Nasional itu berarti membatalkan Proklamasi dan Kemerdekaan Nasional dan mengembalikan kapitalisme dan imperialisme internasional ... pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia sudah menetapkan hendak merdeka dan memutuskan semua macam belenggu yang diikatkan oleh bangsa asing kepadanya ...”.

Ungkapan Tan Malaka sengaja dikutip  untuk mengenang semangat tokoh yang acapkali ditulis miring oleh sejarah bangsa ini. Apapun yang terjadi, pada tataran rakyat perkampungan sekarang ini adalah tetap tampak sumringah dengan kesedihan yang terpendam. Lihatlah.  Peringatan HUT Kemerdekaan 17 Agustus 1945 tahun 2017 ini tampil berwarna meriah, meski kurang hikmat akibat acara renungan banyak tersisipi “ragam maksiat”. Joget megal-megol digenjot tanpa sungkan, ternyata itu lambang “jogetnya” harga sembako maupun garam yang diimpor. Pun menjadi sindiran kepada pemerintah yang “mengemis” hutan dan tidak malu menampung pinjaman.

Lupakan sejenak tentang itu semua. Kini tataplah mengapa  Agustusan 2017 benar-benar memukau  yang berbarengan melelehkan kesedihan dalam hitungan detik kehidupan akibat “menyusupnya identitas patung yang dipaksakan”. Apa yang mencuat di ”Patung Tuban” dan demonstrasi menolak Full Day School atau Five Day School (FDS) yang berucap tidak pantas oleh “umat” yang membawa bendera ormas keagamaan,  adalah contoh belum tuntasnya kepelikan bangsa di HUT 72 Tahun Indonesia merdeka. Pengurus pusatnya jadi diuji “istiqomahnya” tanpa perlu blingsatan untuk “memadu kuasa”. Demo apa manfaatnya? Begitu biasa diujarkan sewaktu gairah umat membela aqidahnya. Ingatkah?

Okelah. Saat ini “merdeka” adalah sebuah kata yang  begitu rajin ke luar dari mulut semua anak bangsa. Tidak ada gema kata merdeka sedemikian terang selain di acara Agustusan. Panggung Agustusan terasa menjadi milik kata merdeka. Selebihnya di bulan-bulan non agustus, kata merdeka menjadi tanda tanya dan begitu pelit dan irit untuk diungkapkan. Pekik merdeka memang penanda gairah  di acara Agustusan. Hanya saja jangan pernah melupakan bahwa pekik merdeka hanya menyerta di kala ucapkan Takbir Allahuakbar didengungkan. Begitulah diriwayatkan dalam fakta sejarah yang menandakan perpaduan religiusitas dengan nasionalisme. Pertanyaan yang mengemuka sekarang adalah: mengapa di hari-hari ini orang hanya rajin berucap merdeka tanpa pekik takbir sebagai pembuka? Ini bagian dari penggiringan peradaban untuk “membenturkan agama dengan negara”.  Maka perlu diserukan kepada khalayak bahwa kita mesti tidak boleh lelah untuk mengumandangkan pekik merdeka yang didahului takbir seperti Bung Tomo mencontohkannya. Kecuali kita mau menutupi sebagian sejarah.

Sebuah kata dengan segala ritme historisnya adalah doa kesucian sebagaimana lagu Indonesia Raya. Sebuah ucap adalah sebuah doa yang kepada-Nya kita panjatkan, persis acara panjat pinang meski para politisi suka-suka saling pinang. Apalagi di Pilkada 2018. Allahuakbar. Merdeka.

 Kata merdeka memiliki bobot spiritual tersendiri justru dalam ketersendirian problem hidup bernegara. Dapat dikatakan dengan terang apakah dan kapankah kita merdeka sesungguhnya? Kalaulah sekarang kita ucapkan dengan kedalaman ruhani kata merdeka, sepatutnyalah semua bertanya:  kemerdekaan macam apa yang telah kita rasakan? Kemerdekaan tentu bukan sekadar kebebasan dari penjajahan Londo yang kelunto-lunto dan Jepang yang mati nggelempang. Merdeka secara hakikiah yang sudah diperankan dalam negara seyogianya merembes ke dalam jiwa setiap warganya. Kemerdekaan merupakan jembatan pemulihan rakyat yang kehilangan kerakyatannya. Tanyakan tanah lapang Indonesia ini banyak dikuasai siapa? Apakah nenek moyang mereka ikut berjuang? Siapakah penyedot kekayaan alam Indonesia? Adakah leluhurnya turut dipersaksikan Tan Malaka bergulat melawan penjajah? Siapakah para pengemplang BLBI? Ah ... itu akan terasa perih dipertanyakan.

Sudahlah. Apakah para pembaca sudah merdeka? Kemerdekaan macam apa yang telah Saudara rasakan? Kapankah Anda semua merasa merdeka? Dalam hidup ini kita bergaul dalam setiap deret waktu, bergumul di jalan, di kantor, di rumah dan di kampung-kampung halaman. Apakah memang kita telah memiliki dan merasakan bahwa kita telah merdeka? Kita terkadang meraba-raba ke kedalaman pikiran dan hati guna menemukan kenyataan bahwa masih banyak atau memang seluruh sesi kehidupan rakyat  belumlah merdeka. Tekanan-tekanan ekonomi dan ketidakcukupan dalam mengemban perjalanan hidup merupakan belenggu yang belum pernah dibebaskan oleh negara. Tingginya biaya persekolahan (bukan pendidikan) di perkotaan dan harga-harga di pasaran yang terus membubung naik seiring rencana kenaikan tunjangan anggota dewan,  telah membelalakkan mata bahwa merdeka itu menyisakan tanda tanya. 

Merdeka bagi saya adalah pembebasan dari kezaliman. Sudahkah Anda terbebaskan dari kezaliman rezim ekonomi, politik, sosial dan budaya, bahkan rezim agama yang “diormaskan”? Banyak di antara kita yang secara berkelompok dan bergerombol belum mampu membebaskan diri dari “rezim pemayung investor” yang kerap “menguruk dan membangun laut dulu” baru mengurus persyaratan hukumnya?  Tekanan-tekanan psikologis yang setiap saat bisa dirasakan oleh siapapun berarti dia belum merdeka. Lantas kemerdekaan macam apa yang telah kita dapatkan di usia 71 tahun NKRI? Kemerdekaan bernegara memang iya dapat dirasakan pada wilayah publik dan politik. Itu dulu sebelum “politik” dijadikan ajang “meninabobokkan rakyat” atas nama demokrasi. Dan pada skala kecil yang amat personal,  ada yang belum merdeka 100%, bahkan  72% pun  belum.

Apalagi dalam ontran-ontran OTT yang marak melibatkan politisi dan jajaran birokrasi. Para tokoh yang disebut dalam kasus e-KTP semakin kentara  berperan menjadi ”tukang pungut”. Justru di beranda jelang peringatan HUT Kemerdekaan Tahun 2017: adakah mereka merdeka untuk korupsi atau merdeka “memalak dana rakyat”? Kasus OTT KPK memberikan pelajaran dan informasi yang nggegirisi. Begitukah “karir politik dan birokrasi” harus diwarnai? Semua jabatan sepertinya sedang disaranakan menjadi kalkulasi uang, uang, dan uang, mumpung belum gowang (ompong kuasa). Sungguh ada  virus besar yang membahayakan negara yang namanya virus aji mumpung, virus mumpung kuasa, virus mumpung menjadi pemegang wewenang, termasuk  kepala apapun. Kepala lembaga atau sekadar kepala bagian atau kepala seksi atau kepala sub-bagian lainnya. Adakah mumpung itu merupakan “ajian azimat” yang direstui rakyat?  Akhirnya rakyatlah jua yang memanen kebijakan mumpung yang jauh dari kebajikan.

Sejatinya masih banyak yang harus direnungkan namun kolomnya yang tidak memungkinkan. Kalaulah itu yang terjadi di tengah-tengah kemajuan bangsa untuk mengisi ”jembatan emas” yang namanya merdeka, lantas apa yang bisa diperbuat? Bagi saya Indonesia adalah rahmat terindah Tuhan. Filosofisnya adalah cintaku kepadanya melebihi dari jalur nafasku. NKRI tidak boleh begini terus dengan beragam kejadian yang mengisahkan permainan ”dor-doran” ala anak-anak kampung tempo dulu. Indonesia tidak cukup hanya berubah, melainkan harus berbenah. Kita semua juga tidak cukup sekadar berubah dan berulah, tetapi berbenah dengan berkah. Indonesia harus merdeka 100% dengan semua anak bangsanya yang berbuat terbaik bagi Tanah Airnya. Hentikan pertikaian. Hentikan kedunguan. Hentikan keculasan. Hentikan keajimumpungan dan jangan terus menerus memikirkan “babak perpanjangan”. Mari kita rayakan  HUT Kemerdekaan ke-72 tahun ini penuh makna. Inilah perayaan merdeka 72 tahun, bukan meratapi merdeka 72% saja belum.  DIRGAHAYU INDONESIA.

 

 



Komentar Anda