Demokrat - PKB Penentu di 2019

 

Jokowi bersama Cak Imin yang ngebet jadi Cawapres pada Pilpres 2019


Menuju Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, terdapat dua partai politik yang elektabilitas perolehan suaranya di atas perolehan suara Pemilu Legislatif 2014. Yakni, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar. Dua parpol ini juga diprediksi masih akan mengusung Joko Widodo (Jokowi) sebagai Calon Presiden (Capres) saat Pilpres nanti. Menariknya, justru Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akan jadi penentu kemenangan bagi parpol pengusung Jokowi. Bagaimana bisa?
---------------
Laporan : Joko Sutrisno-Tedjo Sumantri
----------------

Hasil survei LSI Denny JA menyebutkan PKB dan Partai Demokrat akan bersaing ketat di Pileg 2019. Bahkan mereka berlomba-lomba menyodorkan calon Wakil Presiden (Cawapres) untuk Presiden Jokowi maju Pilpres 2019. PKB akan menawarkan Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres. Baliho Muhaimin cawapres sudah menyebar di berbagai daerah. Sementara Demokrat, disebut akan memajukan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang kini tengah blusukan ke sejumlah daerah di Tanah Air.

"Semua partai mengajukan kader terbaik, termasuk partai menengah, syarat PT (presidential threshold) 20 persen sebagai suara partai dari 2018, mereka berlomba-lomba calon cawapres Jokowi seperti Cak Imin, AHY belum tahu langkah mengikuti poros atau membuat poros baru," kata peneliti LSI Rully Akbar, di Graha Rajawali Gedung LSI, Rawamangun, Jakarta, Rabu (24/1).

PKB dan Demokrat juga akan menjadi penentu dalam Pileg bagi partai besar yang mengusung Jokowi di Pilpres. Sebab persentase suara mereka masih cukup tinggi. "PKB dan Demokrat menjadi partai penentu, partai menopang untuk tiga partai besar di Pencapresan," ujarnya.

Dalam survei LSI, Partai Demokrat dan PKB memang saling salip. Di tahun 2018 ini elektabilitas mereka juga hanya terpaut tipis. "Perbedaan elektabilitas kedua partai ini hanya dalam hitungan nol koma. Di sejumlah survei LSI sebelumnya juga menunjukkan kedua partai ini bersaing dan saling salip dalam peringkat 4 dan 5," ungkapnya.

Partai Demokrat kini berada di posisi keempat di bawah Gerindra, Golkar dan PDIP dengan 6,2 persen. Lalu disusul PKB diposisi kelima dengan 6,0 persen. Sedang PDIP masih di posisi teratas dengan 22,2 persen, Partai Golkar 15,5 persen, dan Partai Gerindra 11,4 persen.

Diketahui, Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling pada 1200 responden melalui wawancara tatap muka di 34 Provinsi sejak 7 hingga 14 Januari 2018. Margin of error kurang lebih 2,9 persen. Survei juga dilengkapi dengan riset kualitatif seperti FGD, media analisis, dan depth interview narasumber.

Diuntungkan Isu Agama
PKB saat ini masih diuntungkan dengan isu agama yang ramai jelang pilkada dan pemilu. Jadi, kata Rully, Partai Demokrat yang dikepalai oleh Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini harus mencari isu baru untuk bisa terus mempertahankan posisinya. "Jika Partai Demokrat menemukan isu baru yang menggugah maka peluang partai ini di atas PKB juga besar," ungkapnya.

Elektabilitas dua partai ini akan terus naik. Karena dua partai itu juga berencana mengusung tokoh-tokoh besarnya menjadi calon Presiden (capres) dan calon Wakil Presiden (cawapres) seperti Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) "Manuver Muhaimin dan AHY sebagai capres atau cawapres di Pemilu 2019 nanti juga akan mempengaruhi elektabilitas kedua partai," tandasnya.

PDIP vs Golkar
Sementara, elektabilitas Partai Golkar sebesar 15,5 persen, yang perolehan suaranya naik dari pemilu 2014, yang hanya sebesar 14,75 persen. Dari hasil tersebut, kata Rully, untuk pertama kalinya Golkar mampu meraih dukungan di atas perolehan suaranya di Pemilu 2014. "Pada sejumlah survei sebelumnya, elektabilitas Partai Golkar justru mengalami penurunan. Terutama ketika kasus e-KTP mencuat dan melibatkan Setya Novanto yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar," kata Rully.

Untuk itu, kata Rully, pada Pilpres dan Pileg 2019 mendatang, Partai Golkar berpotensi menjadi pesaing utama PDIP dalam merebut pemenang di pemilu 2019. Namun, hal tersebut, katanya, tergantung kepada partai Golkar sendiri.
"Upaya Golkar untuk me-rebranding partai dengan fokus pada program yang punya daya tarik elektoral dan image ketua umum yang baru akan membantu mendongkrak suara partai," tambah Rully.

Selain itu, katanya, Golkar juga harus berupaya untuk mendapatkan efek elektoral dari kinerja Jokowi. Sebab, "Saat ini PDIP masih dominan sebagai partai yang kuat asosiasinya dengan Jokowi," tambah Rully.

 

 



Agus Harimurti blusukan di Papua. Ia disebut maju Cawapres di 2019


Ngeri-ngeri Sedap
Lima partai politik lama di DPR saat ini terancam tak lolos kembali ke parlemen pada periode selanjutnya. "PPP, Nasdem, PKS, PAN, dan Hanura istilahnya masih ngeri-ngeri sedap untuk bisa lolos parliamentary threshold 2019," sebut Rully.

Untuk mendapatkan kursi di DPR, partai politik harus meraih minimal 4 persen suara sah nasional pada pemilu legislatif 2019 mendatang. Namun, hasil survei itu menunjukkan hasil yang mengkhawatirkan bagi PPP, Nasdem, PKS, PAN, dan Hanura. Suara partai-partai yang sudah berpengalaman di pemilu sebelumnya itu berada di bawah ambang batas.

PPP mendapatkan 3,5 persen, PKS 3,8 persen, PAN 2,0 persen, dan Hanura 0,7 persen. Hanya Nasdem yang perolehan suaranya sedikit di atas ambang batas, yakni 4,2 persen. Sementara partai-partai baru dan partai lama di luar DPR juga tak ada yang berhasil melewati ambang batas. PKPI hanya memperoleh 0,2 persen, sementara PBB 0,3 persen. Kedua partai ini sudah mengikuti pemilu pada 2014 lalu, tetapi gagal mendapatkan kursi di DPR.

Sementara di barisan partai baru, PSI mendapat 0,3 persen dan Perindo 3,0 persen. Menurut Rully, suara Perindo cukup tinggi karena berhasil memanfaatkan media yang dimiliki oleh ketua umumnya, Hary Tanoesoedibjo. Namun, ia menilai, masih sulit bagi Perindo untuk menembus ambang batas 4 persen.

Dua Poros Koalisi
Dua poros koalisi besar dinilai akan muncul dalam Pilpres 2019. Hal itu sebagai buntut dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan ambang batas pengajuan presiden (presidential threshold) sebesar 20%. Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego mengatakan, tingginya angka ambang batas pengajuan presiden menyulitkan partai politik dalam mengajukan calon presiden 2019, kecuali berkoalisi.

Indria memprediksi ada dua koalisi yang akan terbentuk, yakni koalisi incumbent mengusung Jokowi dan koalisi pengusung Prabowo Subianto. "Bicara koalisi maka hanya ada dua kemungkinan, incumbent dan non incumbent. Bisa diduga tidak ada tokoh lain selain Jokowi dan Prabowo," ujar Indria.

Berdasarkan prediksi itu, Indria berpandangan Prabowo saat ini tampak sekuat tenaga mendorong Gerindra beserta koalisinya, PKS dan PAN, untuk memenangkan Pilkada Serentak 2018. "Karena mereka yang menang pilkada dari partai itu memiliki kewajiban moral untuk memenangkan Prabowo di 2019."

"Makanya Prabowo tampaknya sekuat tenaga mendorong minimum Gerindra, maksimal koalisi bersama PKS dan PAN untuk memenangkan sebanyak-banyaknya dalam pilkada yang akan datang," imbuh Indria. n



Komentar Anda



Berita Terkait