SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Dengan dilantiknya, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menggantikan Teten Masduki, menimbulkan reaksi dari lawan-lawan politik Presiden Jokowi. Mengingat Moeldoko, dinilai lebih senior ketimbang Jenderal Gatot Nurmantyo, mantan Panglima TNI yang diprediksi oleh sejumlah kalangan akan maju sebagai Cawapres 2019 bersama Prabowo Subianto, melawan Jokowi.

Laporan : Joko Sutrisno – Ibnu F Wibowo

Dengan fakta ini, keberadaan Moeldoko menambah deretan purnawirawan TNI di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, pada awal pembentukan Kabinet Kerja, Jokowi menunjuk dua purnawirawan TNI untuk masuk kabinet, yakni Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno sebagai Menko Polhukam dan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu sebagai Menhan. Belakangan, Tedjo dicopot dari jabatannya pada Agustus 2015.

Tedjo digantikan oleh sesama purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI (HOR) (Purn) Luhut Binsar Panjaitan. Pada Juli 2016, Luhut pun, digeser menjadi Menko Kemaritiman. Sementara kursi Menko Polhukam diduduki oleh Jenderal TNI (Purn) Wiranto, mantan Panglima ABRI/TNI, era Orde Baru.

Setelah Ryamizard, Luhut, dan Wiranto, kini deretan purnawirawan TNI di Kabinet Kerja ditambah kehadiran Moeldoko. Setelah pensiun dari TNI, Moeldoko menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Hanura.

Rabu pagi kemarin (17/1) Moeldoko dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Selain Moeldoko, Jokowi juga melantik politisi Partai Golkar Idrus Marham sebagai Mensos. Sekjen Partai Golkar ini menggantikan Khofifah Indar Parawansa, yang mundur karena maju di Pilgub Jawa Timur.

Sedang Letjen (Purn) Agum Gumelar dilantik sebagai anggota Wantimpres, mengganti almarhum Hasyim Muzadi. Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Yuyu Sutisna ikut dilantik Jokowi menjadi KSAU. Dia menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto, yang kini menjabat Panglima TNI.

Teten Tepis Isu
Presiden Jokowi, praktis sampai sekarang telah melakukan tiga kali reshuffle menteri. Sejumlah pihak menduga, keputusan Jokowi menarik dua jenderal ini terkait dengan Pilpres 2019. Jokowi dianggap sedang membangun basis dan menggalang kekuatan sebelum bertarung kembali di Pilpres mendatang.

Setelah pelantikan, bekas Kepala Staf Presiden (KSP) yang kini menjabat Koordinator Staf Khusus Jokowi, Teten Masduki, menepis reshuffle ini untuk membentuk tim sukses Jokowi di Pilpres 2019. "Nggak seperti itulah," kata Teten.

"Saya kira ini kan memang tinggal satu tahun kalau dihitung. Pilpres 2019 itu kan (mulainya) 17 April. September ini sudah ada pencapresan sehingga memang perlu di tim presiden, perlu diperkuat untuk mengkonsolidasikan capaian-capaian," lanjut mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) ini.

Teten mengatakan Jokowi ingin menyelesaikan berbagai program kerjanya karena masa kepemimpinannya akan berakhir. Kinerjanya akan dilihat oleh rakyat, sehingga Presiden memperkuat tim dengan melakukan reshuffle jilid III.
"Karena pemerintah kan akan dilihat berhasil atau tidak. Nah saya kira Pak Presiden ingin memperkuat tim di sekitar beliau untuk konsolidasi berbagai program-program yang ada di pemerintahan," ujarnya.

Jenderal Beri Warna
Sementara itu, Moeldoko juga angkat bicara soal masuknya sejumlah jenderal di lingkaran Jokowi. Moeldoko melihat keberadaan jenderal-jenderal purnawirawan TNI/Polri tersebut tidak terlalu mendominasi. Bahkan, mereka sinergis dengan sejumlah tokoh yang mempunyai latar belakangnya masing-masing. "Saya pikir, sesuatu kalau bervariasi, akan lebih indah dilihat. Begitu saja," ujar Moeldoko di kantornya, Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden Jakarta, kemarin (17/1/2018).

Artinya, keberadaan para jenderal itu memberikan warna tersendiri bagi kepemimpinan Jokowi. Salah satunya dalam hal pengambilan keputusan. "Kalau kita membuat keputusan itu mesti banyak berbagai pertimbangan. Makin banyak sumber, makin banyak hal-hal yang memperkaya seseorang untuk mendapatkan keputusan terbaik," lanjut dia.

Peta Baru
Lewat reshuffle kabinet jilid III, Presiden Jokowi menambah jumlah kursi di kabinet untuk anggota partai politik. Golkar mendapatkan dua kursi menteri, yakni Idrus Marham (Mensos) dan Airlangga Hartarto yang dipertahankan sebagai Menperin.

Selain Golkar, Hanura mendapat tambahan kursi di kabinet Jokowi. Moeldoko, setelah pensiun dari TNI, sudah bergabung dengan Hanura dan menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina. Pada awal berdirinya kabinet, Hanura memiliki dua perwakilan di kabinet, yaitu Saleh Husin (Menperin) dan Yuddy Chrisnandi , yang menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB). Mereka sudah di-reshuffle dan kemudian kursi Hanura diduduki Wiranto sebagai Menko Polhukam.

Wasekjen Golkar Ace Hasan Syadzily menyebut dua kursi menteri untuk Golkar ini sebagai bentuk kepercayaan Jokowi. Menurutnya, kader yang bergabung di kabinet Jokowi merupakan sosok yang memiliki kapabilitas yang mumpuni. "Ini menunjukkan bahwa kepercayaan Pak Jokowi terhadap Golkar semakin besar, sehingga kadernya di samping Pak Airlangga juga ada di posisi kementerian," kata Ace.

Strategi untuk 2019
Pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang, mengatakan masuknya Idrus dalam kabinet merupakan bagian dari strategi Presiden Jokowi. “Strategi untuk lebih memastikan bahwa Golkar nanti betul-betul solid mendukung Jokowi dalam pilpres 2019,” ucap Sebastian, Rabu (17/1/2018).

Sebastian berujar, strategi itu perlu dibuat mengingat Golkar saat ini hanya mengisi dua jatah menteri di kabinet Jokowi. Dua jabatan itu adalah Menteri Perindustrian yang dijabat Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Kemaritiman yang dijabat Luhut Binsar Pandjaitan. “Ketika Pak Idrus masuk, itu paling tidak menambah jumlah,” tuturnya. n