Mochtar W Oetomo Dosen Universitas Trunojoyo Madura (UTM)

Esai : Mochtar W Oetomo

April siang yang menegangkan di tahun 1677. Di belahan selatan perbatasan Klaten dan Gunung Kidul. Pesantren Kajoran pimpinan Panembahan Rama atau Sunan Kajoran tengah menyambut kedatangan tamu agung, yakni Pangeran Trunojoyo pimpinan pemberontakan terhadap Amangkurat I, penguasa Mataram. Bukan hiruk pikuk tuan rumah dalam mempersiapkan acara dan hidangan yang terlihat mencolok di Pesantren anak cucu keturunan Sunan Tembayat ini. Melainkan dominasi warna merah dari pakaian yang dikenakan oleh ribuan santri dan santriwati Pesantren Kajoran. Para santri semua mengenakan ikat kepala warna merah dan baju warna putih, demikian juga para santriwati dengan kerudung warna merah dan baju warna putih. Siap menyambut jago kesayangan mereka, Pangeran Trunojoyo dari tlatah Madura.

Ya ya ya. Sejak kekuasaan Amangkurat I (1646-1677) bekerjasama dengan VOC yang sebelumnya pada masa Sultan Agung Hanyokrokusumo adalah musuh utama Mataram, maka bumi Mataram dihinggapi lingkaran konflik yang tak berkesudahan. Kebijakan kontroversial Amangkurat I mendapat tentangan, tantangan dan bahkan pemberontakan dari berbagai pihak. Kesultanan Banten, Makasar, Tumenggung Wiruguno, Pangeran Mas Alit, Pangeran Trunojoyo dan bahkan anaknya sendiri Raden Mas Rahmat adalah beberapa pihak yang tercatat menentang berbagai kebijakan Amangkurat I yang kontroversial, turutama keputusannya untuk bekerjasama dengan VOC yang notabene adalah musuh Mataram dan musuh ayahnya sendiri.

Lingkaran konflik yang berkelindan dan bagai benang kusut antar berbagai pihak pada akhirnya harus menyeret para ulama dan pondok pesantren dalam pusaran kompetisi antar tokoh yang berkonflik. Bahkan sejarah mencatat dalam menumpas pemberontakan Pangeran Alit, Amangkurat I sampai harus mengeksekusi tidak kurang dari 5000 ulama dan Kyai yang dianggap mendukung pemberontakan. Sejak itulah intensitas para Kyai dan pesantren dalam konstalasi konfliktual di Mataram makin meningkat dan vulgar. Pesantren tidak lagi sekedar menjadi tempat para santri dan santriwati ngangsu kawruh tentang agama dan kehidupan. Kyai juga tidak lagi sekedar menjadi pendulum sosio-kultural-religi bagi para kawula. Arus besar konflik politik antar tokoh menyeret Pesantren menjadi pusat-pusat gerakan politik. Tempat konsolidasi, koordinasi dan mobilisasi politik sebagai bagian dan bentuk strategi pemenangan tokoh yang didukungnya.