NU dalam Bahaya di Pilgub Jatim

 

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Pilgub Jatim 2018 yang akan diikuti dua kader Nahdhatul Ulama (NU), yakni Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Khofifah Indar Parawansa, bakal memicu tumbuh suburnya politik pragmatis di kalangan NU. Pasalnya, masing-masing kandidat cenderung menonjolkan ulama jauh ke ranah politik, bahkan sebagai ujung tombak dalam memperkuat pencalonan. Bahkan beberapa waktu lalu, Ketua PWNU Jatim KH Mutawakil Alallah sempat ditegur warga NU dengan istilah layak diberi ‘Kartu Merah’, karena dinilai terlalu vulgar kampanye untuk Gus Ipul.

Laporan : Riko Abdiono – Solehan Arif, Editor : Ali Mahfud

Pengamat hukum dan politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya yang juga kader NU, Suparto Wijoyo, mengaku khawatir dengan kondisi ini. Bisa jadi tidak sekedar pragmatis, tapi juga oportunistis ulama. "Syahwat politik warga NU dan tokoh-tokoh NU sudah tak terkendalikan di Pilgub Jatim. Sehingga secara psikologis melahirkan oportunis politik yang bisa membahayakan NU ke depan, karena kesulitan menciptakan kader berintegritas politik yang baik," ungkap Suparto Wijoyo, kemarin.

Ia juga prihatin saat bersinggungan dengan kader-kader NU di berbagai daerah di Jatim, justru mereka tak malu menunjukkan sikap oportunis politik di Pilgub Jatim. "Sekarang ini kemenangan besar NU karena siapapun yang jadi Gubernur Jatim ke depan adalah orang NU. Makanya ketika sudah dekat kekuasaan mereka memperkuat sesuai kepentingan," ungkap Suparto.

Sejak era reformasi, lanjut Suparto, NU lebih fasih bicara politik daripada bicara di luar koridor politik. Akibatnya, warga nahdliyin di lapisan bawah merasa jenuh dengan sikap politik tokoh-tokoh NU. Mereka kemudian memilih fokus di ranah keagamaan dengan meramut mushalla dan masjid sebagai pusat syiar dan dakwah supaya NU selamat.

"NU sekarang seolah-olah menjadi bagian organ negara sehingga boleh menghakimi pihak lain yang seolah-olah berseberangan dengan pemerintah. Padahal kalau NU masuk wilayah politik, selalu kalah di politik," tandas akademisi asli Lamongan ini.

Melibatkan NU dalam Pilkada 2018 adalah kekeliruan yang besar dan seolah tidak mau belajar pada pengalaman Pilgub Jatim sebelumnya. Di kubu Saifullah Yusuf, lanjut Suparto ada KH Hasan Mutawakkil Alallah yang secara vulgar mendukung secara pribadi. Sebaliknya di pihak Khofifah ada Gus Sholah dan tim 9 yang beranggotakan para kiai dan tokoh Muslimat NU.

"Karena tokoh-tokoh NU di Jatim sulit disatukan, saya sarankan sebaiknya tokoh NU yang disegani dan bisa diterima kedua kubu supaya turun ke Jatim. Bisa saja KH Makruf Amin, Gus Mus atau Habib Luthfi untuk mendamaikan dan menyelamatkan NU Jatim dari perpecahan," harap Suparto Wijoyo.

Politik Praktis Kyai
Terpisah, pengamat komunikasi politik dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Mochtar W Oetomo menambahkan istilah yang tepat bukan NU butuh tokoh penengah. Tentu akan susah membayangkan siapa yang mampu dan layak menjadi penengah para kiai yang selama ini diposisikan dalam posisi mulia.

Ia memiliki beberapa pertimbangan yang pantas untuk dipikirkan bersama. Pertama, jika penengah itu adalah pejabat atau politisi, presiden misalnya tentu akan semakin menempatkan posisi kiai pada posisi yang tidak terhormat. "Kiai harusnya ada di posisi yang lebih terhormat. Mestinya kiai yang menggerakkan dan menengahi politisi bukan sebaliknya," tegas Mochtar.

Kedua, kalau penengah itu sama-sama kiai, maka dalam konteks Pilgub Jatim yang sudah dalam situasi turbulensi politik ini tentu akan melahirkan pertanyaan. "Siapa kiai yang masih netral itu? siapa kiai yang belum berpihak? kalaupun ada netral apakah kalibernya bisa diterima oleh kiai-kiai yang tengah ada pada posisi berseberangan," jelas pria berkacamata ini.

Ketiga, kalau kiai penengah itu diambilkan dari luar Jatim, misalnya Gus Mus (KH Mustofa Bisri) atau Mbah Mun (KH Maimun Zubair), apakah beliau-beliau mau jika urusan itu menyangkut politik praktis dan ada di luar wilayah provinsinya. Apalagi antara para kiai itu biasanya selalu menjaga adab. "Saya kira tidak mungkin sekelas Gus Mus atau Mbah Mun kalau tidak diminta masuk atau disowani akan ikut cawe-cawe Jatim," papar Mochtar.

Menurutnya yang mampu dan layak menengahi dan memberi masukan pada para kiai secara adabiah ya hanya para punjer yang acapkali kedudukannya telah diakui sebagai salah satu auliya atau paku bumi. Pertanyaannya siapakah beliau, mestinya para kiai lah yang lebih paham sekaligus memiliki kebijaksanaan kultural dan spiritual untuk sowan dan minta petunjuk pada kyai besar itu demi kemaslahatan umat

"Saat ini yang diperlukan bukan hanya kebijaksanaan kultural dan spiritual para kiai tapi juga para politisi untuk tidak menyeret-nyeret persoalan agama dengan segala macam atributnya dalam lingkaran praktik politik Pilgub Jatim," tandas dosen yang juga Direktur Surabaya Survey Center.

Tanggapan PBNU
Menanggapi kekhawatiran itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj angkat bicara. Bahkan, ia menjamin NU tetap solid, meski dua tokoh NU akan bertarung di Pilgub Jatim, Juni 2018 mendatang. "Itu konflik sesaat, nanti kalau selesai siapa yang menang NU akur," tandas Said Aqil di kantor PBNU, Jakarta, kemarin (13/11).

Said menegaskan dirinya menyerahkan hal ini kepada pengurus NU Jatim dan para kiai di Jatim. Sebab, Gus Ipul dan Khofifah sama-sama kader NU. "Politik praktis itu tidak ikut campur, terserah partai masing-masing. Dua-duanya kader NU. Sebagai Ketua PBNU, saya serahkan kepada pengurus NU Jawa Timur," jelasnya.

Ia juga menuturkan, untuk rekonsiliasi, itu hal yang mudah bagi NU. Bahkan Said tidak khawatir hal ini akan menimbulkan perpecahan di kalangan NU. "Nggak (khawatir perpecahan). Itu biasa. (Rekonsiliasi) gampang itu, NU yakin setelah itu (pilgub) akur lagi," tandas Said.

Pengaman Pilkada
Sementara itu, Polisi dan TNI siap mengamankan Pilkada Serentak 2018 di Jawa Timur. Termasuk Pilgub Jatim yang akan digelar Juni 2018. Jumlah personel yang diturunkan sebanyak 120.999 gabungan Polri, TNI dan Linmas. "Kekuatan personel pada tahap pemungutan suara total sebanyak 120.999 personel," kata Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin, usai Deklarasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Grand City, Surabaya, Senin (13/11).

Dari jumlah 120.999 personel yang siap diturunkan mengamankan tahapan pilkada bupati dan wali kota serentak di 18 kabupaten dan kota, serta pemilihan Gubernur Jawa Timur, terdiri dari Polda Jatim dan jajaran sebanyak 27.840 personel. TNI 6.210 personel dan Linmas 86.949 personel.

Gubernur Jatim Soekarwo menegaskan Forkopimda Jatim yang terdiri dari Pemda, Polda Jatim, Kodam V Brawijaya, dan Kejaksaan Tinggi kompak menyukseskan Pilkada Jatim. "Sukses dalam pelaksanaan, sukses dalam hasilnya, dan juga manfaatnya terhadap masyarakat di Jatim," ujar pria yang akrab dipanggil Pakde Karwo di tempat sama. n



Komentar Anda