CAWAGUB KHOFIFAH, RUWET

Tim 9 Gagal Umumkan Calon Pendamping Khofifah di Pilgub Jatim 2018. Diduga Ada Tekanan dari Parpol

 

Relawan Sahabat Khofifah mendeklarasikan dukungan untuk Khofifah Indar Parawansa di halaman Ponpes Amanatul Ummah, Siwalankerto, Surabaya, Minggu (12/11). FOTO SP/ROBERT


SURABAYAPAGI.com, Surabaya – Pernyataan Tim 9 yang terdiri dari para ulama pendukung calon gubernur (Cagub) Khofifah Indar Parawansa, Minggu lalu (5/11), meleset. Minggu kemarin (12/11), Tim 9 batal mengumumkan satu nama calon wakil gubernur (Cawagub) seperti yang sudah dijanjikan KH Asep Saefudin Chalim cs. Padahal, belakangan ini nama Bupati Trenggalek Emil Dardak dan Bupati Ponorogo Ipong Muchlisonni disebut-sebut sebagai calon kuat pendamping Khofifah di Pilgub Jatim 2018. Kyai Asep pun sedih dan prihatin. Ada Apa?
---------
Laporan : Riko Abdiono – Tedjo Sumantri, Editor : Ali Mahfud
---------
Hari Sabtu dan Minggu kemarin seharusnya Khofifah sudah lega, karena nama cawagub bakal diumumkan oleh Tim 9, sesuai kesepakatan rapat tim 9 dengan Khofifah Minggu lalu (5/11). Namun yang terjadi justru bertolak belakang.
Informasi yang diterima, internal Tim 9 ribut soal nama cawagub. Ditambah lagi, dari partai pengusung Khofifah seperti Golkar, Demokrat, PPP, Hanura dan Nasdem belum satu suara. “Semua partai bawa nama cawagub sendiri-sendiri, begitu juga di internal Tim 9 masih belum clear. Intinya masih ruwet karena mereka ribut,” ujar salah satu sumber di internal pendukung Khofifah sesaat sebelum rapat tim 9 di Ponpes At Tauhid Sidoresmo, Surabaya, kemarin siang (12/11).

Hal ini jelas jauh daripada harapan semua pihak pendukung Khofifah. Dalam rapat seminggu lalu di Kediaman Kyai Asep di Siwalankerto, Surabaya, sudah resmi diputuskan dari 10 nama cawagub mengerucut menjadi dua nama. Meskipun masih dirahasiakan, tapi dua nama itu tinggal dibawa ke rapat bersama partai-partai pengusung untuk dipilih satu nama.

Gagalnya merumuskan satu nama cawagub ini membuat Kyai Asep prihatin sekaligus menangis. “Ya itulah yang saya harus berprihatin. Saya prihatin, nangis tiap malam minta kepada Allah. Ya Allah segera agar dapat kepastian,” ujar Kyai Asep yang ditemui terpisah di kediamannya, usai memfasilitasi deklarasi relawan Sahabat Khofifah, kemarin.

Penetapan cawagub Khofifah ini diakui Kyai Asep masih alot. Apa penyebabnya? Kyai Asep mengatakan semua pihak harus sepakat. “(Cawagub) yang bersangkutan harus diusung oleh partai-partai pengusung. Sehingga legowo semuanya dan ini adalah langkah strategis untuk memenangkan Bu Khofifah,” jelasnya.

Soal batalnya penetapan satu nama cawagub ini, Kyai Asep kembali meminta waktu, bahkan waktu yang agak lama. “Ini masih digodok, jadi belum pasti (minggu ini). Tapi Insya Allah bulan ini (November 2017),” tandas Kiai Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya ini.

Kyai Asep masih meyakini, komunikasi ini pasti ada jalan keluar. Karena kepentingannya adalah sama, yakni ingin membawa Jawa Timur adil dan makmur. Dan ia memastikan ulama-ulama NU akan memberikan doa dan dukungan kepada Khofifah. “Tidak ada keputusan PWNU Jatim untuk mendukung Gus Ipul. Kita sosialisasikan ke semua bersama relawan sahabat Khofifah untuk meluruskan hal ini,” paparnya.

Beberapa hari ini, rencana penetapan cawagub Khofifah menjadi isu yang menarik di kalangan politisi Jawa Timur. Dua nama sempat mencuat namun kemudian tenggelam. Yakni Ipong Muchlissoni Bupati Ponorogo dan Emil Dardak Bupati Trenggalek. Ipong sudah safari ke sejumlah kolega di Surabaya maupun daerah-daerah lain. Emil Dardak pun sudah memasang sejumlah baliho bergambar dirinya dengan Khofifah.

Netralitas NU
Dalam kesempatan terpisah, Koordinator Tim 9 sebagai pendukung Khofifah, KH Salahudin Wahid saat hadir di pelantikan Pengurus Hidmah Silaturahim Santri Nusantara di Pondok Pesantren At Tauhid, Jalan Sidosermo, enggan membahas soal cawagub Khofifah. Ia hanya menyinggung soal netralitas lembaga Nahdlatul Ulama (NU) agar tidak terpecah saat pilgub Jatim nanti. “Ini (Pilgub Jatim 2018) diperkirakan akan terjadi gesekan yang itu terjadi sesama tokoh NU, ini tidak baik,” ucap tokoh NU yang akrab disapa Gus Solah ini.

Diterangkan, diperlukan tokoh NU yang memprakarsai pertemuan Gus Ipul dan Khofifah. Dengan cara mengundang keduanya agar dalam berkampanye mempunyai etika dan berakhlak sehingga tidak terjadi gesekan sesama NU. “Butuh pihak yang di luar dua kelompok ini mencoba mencari jalan bagaimana caranya kita membicarakan etika berkampanye, akhlak berkampanye. Apa yang tidak boleh disampaikan, apa yang boleh disampaikan,” ungkap pengasuh ponpes Tebu Ireng Jombang ini.

Ia mengakui, dalam pemilu atau pilkada, satu keluarga bisa bermusuhan. Oleh karena itu, ia sangat berharap ada tokoh NU yang netral bisa menjadi penengah. “Ini perlu karena tidak menjamin, bahkan satu keluarga saja kalau urusan pemilu itu bisa gegeran. Jadi mudah mudahan kita bisa atasi itu,” harap dia.

Gus Solah mengaku dirinya sendiri tidak mungkin menjadi tokoh yang netral. Karena diketahui bersama, Gus Sholah dan ratusan ulama lainnya sejak pilgub 5 tahun lalu sudah menyatakan dukungan kepada Khofifah, karena lebih jujur dan berkomitmen pada umat. Jika dirinya sebagai tokoh penengah pasti akan ada beda pendapat.

Pakde Usul Birokrat
Sementara itu, Soekarwo, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur mengakui bahwa dirinya belum diajak bicara atau diajak rapat bersama Tim 9 untuk menentukan cawagub Khofifah. Ia mengaku terakhir komunikasi ketika membahas soal kriteria cawagub Khofifah. “Saya menunggu hasil dari tim 9 Kyai itu, garisnya seperti kemarin, (cawagub) diambilkan dari kultur Mataraman. Sampai di situ saja pembahasannya,” kata Soekarwo akhir pekan lalu.

Prinsip dasarnya, lanjut Soekarwo, sesuai dengan fatsun politik yang tidak diformalkan. Yakni partai yang paling besar yang membawakan wakil untuk Khofifah. Partai Demokrat punya 13 kursi lebih besar dari partai pengusung Khofifah lainnya. “Nah itu belum dibahas, karena Ketemu (rapat) saja belum,” tambahnya.

Soal figur birokrat seperti yang diusulkan jauh-jauh hari, Soekarwo mengaku masih tetap pada pendiriannya. Dari 10 nama kandidat cawagub Khofifah, Soekarwo mengatakan ada dua nama yang berlatar birokrat. “Sudah kita usulkan, tapi itu kembali kepada user (Khofifah),” imbuh Seokarwo.

Informasi yang beredar dua nama cawagub dari Birokrat itu adalah Kepala Dinas Kelautan Perikanan Jatim Heru Tjahjono (mantan Bupati Tulungagung) dan Direktur BLUD RSUD dr Soetomo, dr Harsono (mantan Bupati Ngawi).

Golkar Pilih Emil
Sementara itu, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham kembali menegaskan partainya berharap Bupati Trenggalek Emil Dardak bisa menjadi Cawagub Khofifah. Berdasarkan hasil survei, Golkar melihat Emil memiliki elektabilitas yang cukup tinggi. "Ternyata Emil ada 22 persen, sementara yang lain ada di bawah. Nah kalau kita ingin menang, kita ikuti apa yang diinginkan oleh rakyat," ungkap Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (12/11).

Selain Emil, sebelumnya disebutkan Golkar juga mengusulkan Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni. Namun, dari dua nama tersebut, Idrus menyebut komunikasi yang paling intens dilakukan Golkar dengan Emil. Golkar sudah menanyakan sejumlah hal kepada suami aktris Arumi Bachsin itu. Namun, Idrus mengatakan keputusan akhir tetap berada di tangan Khofifah. "Berdasarkan hasil survei itu, yang diinginkan rakyat adalah Emil. Yang lain itu dibawah 10 persen. Saya kira ini jelas. Ibu Khofifah karena ingin menang, juga harus mengikuti aspirasi dan keinginan rakyat," papar dia.

Krisis Pemimpin
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Suko Widodo menanggapi fenomena kepala daerah yang berniat ikut dalam Pilgub Jatim 2018. Padahal, mereka belum tuntas menjalankan amanah sebagai bupati di daerahnya. “Fenomena pembajakan kepala daerah ini ramai sekali di Pilgub Jatim. Mereka berbondong-bondong demi sebuah misi, dan meninggalkan misi yang sebelumnya digembar-gemborkan saat mencalonkan kepala daerah," kata Suko, Minggu (12/11).

Ia mencontohkan, nama Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang kini menjadi pendamping Calon Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul. Kemudian Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni, Bupati Trenggalek Emil Elistianto Dardak, yang digadang-gadang menjadi kandidat kuat bacawagub Khofifah.

Fenomena ini, menurut Suko, membuktikan bahwa partai politik gagal dalam mencetak kader pemimpin. Sebab, kata Suko, mereka yang diusung bukan calon dari kader partai. "Saya rasa ini juga kurang bagus untuk masa depan perpolitikan di Indonesia. Jika mesin-mesin perpolitikan tak mampu menciptakan kader pemimpin, maka berdampak pada krisis kepemimpinan," ujarnya. n

 



Komentar Anda