MERDEKA DAN JANJI NEGARA

 

Suparto Wijoyo Akademisi Hukum Lingkungan dan Koordinator Magister Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga


Makna Merdeka

 Seperti biasanya, di bulan Agustus ini selalu diteriakkan kata merdeka.  Inilah kata yang tingkat popularitasnya  tidak tertandingi dan tersaingi oleh kata apapun di setiap bulan Agustus. Dalam deret waktu  selama 72 tahun bangsa Indonesia memiliki  “ritual tahunan” untuk memaknai dan merasakan nikmatnya merdeka sebagai berkat rahmat Allah SWT. Istilah heroik “sekali merdeka tetap merdeka” pun secara sosio-psikologis semakin bertuah. Muatan kata merdeka jelas sebagai geliat pembebasan dari penjajahan (bukan sekadar penjarahan). Pembebasan dari kolonialisme dan imperialisme kaum serakah.

Merdeka pada sejarahnya adalah   produk historis bagi upaya pembebasan melalui tahapan perjuangan. Tiada pernah ada kemerdekaan  tanpa pergerakan rakyat. Ir Soekarno dalam pidatonya di Sidang Pertama BPUPKI, tanggal 1 Juni 1945 di bawah wibawa Ketua Sidang  KRT Radjiman Wedyodiningrat telah mengkonsepkan apa yang dinamakan merdeka. Kemerdekaan yang diidamkan oleh Ir Soekarno dan diamini seluruh pendiri negara   ini   adalah politieke onafhankelijkheid alias political independence atau kemerdekaan politik. Kemerdekaan politik ini secara terminologis substantif diposisikan sebagai  jembatan emas yang diseberangnyalah “... kita sempurnakan kita punya masyarakat”. Demikian  kata ini teralun lantang dari pidato yang  menggelegar dari Sang Proklamator.

Dalam koridor ilmu hukum, sejarah  kebangsaan Indonesia telah mencatat bahwa  pada tanggal 17 Agustus 1945 itu “bangsa kuli” ini telah melakukan revolusi hukum yang luar biasa dengan menyatakan kemerdekaan politik. Dikatakan suatu revolusi hukum karena memang yang dinamakan political independence itu tidaklah ada dasar hukumnya dan bahkan menjungkirbalikkan tatanan hukum kolonial yang berlaku saat itu. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memang tanpa dasar hokum, tetapi menjadi sumber hukum.  Tahapan ini merupakan titik simpul yang paling menentukan, lahir dan berkembangnya sebuah negara baru yang dinamakan Indonesia (NKRI). Dalam hal ini kita menjadi ingat sebagaimana dikatakan Ir Soekarno bahwa UUD 1945 yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 pada dasarnya adalah wujud revolutie-grondwet (UUD [produk] revolusi).

Kelahiran NKRI yang memiliki UUD 1945 mempunyai sandaran teoritik dengan berpaling pada dalil kunci ilmuwan ketatanegaraan yang sangat kesohor, yakni Hans Kelsen (1945) yang berujar: “… if the new government is able to maintain the new constitution in a an efficacious manner, then this government and this constitution are, according to international law, the legitimate government and the valid constitution of the state”. Tentu tanpa bermaksud mengabaikan ucapan tulus Hans Kelsen, sesungguhnya ada “sabda suci” Hans Kelsen atau tidak, pejuang bangsa Indonesia, pada saat itu selalu mendengungkan suara gemuruh “merdeka sekarang juga”.

Kini mengenai legitimasi pemerintahan dan konstitusi tidak ada lagi yang mengutak-atiknya. Pemerintahan NKRI adalah suatu konstruksi organisasi politik (political-organized) yang sudah berkeabsahan dan memiliki validitas yuridis. NKRI kini benar-benar telah lahir merdeka secara politik dan kita pun tidak sedang dalam kungkungan  penjajahan dalam artian semangat 45, tetapi penjajahan non-politik sedang merayap berlahan. Praktis  17 Agustus 1945, NKRI maujud dan   pada 18 Agustus 1945 memiliki UUD 1945 yang dalam sejarahnya telah diamandemen empat kali. Perubahan Kedua UUD 1945 (18 Agustus 2000) melahirkan  Pasal 28H yang menjadi basis konstitusionalitas hak atas lingkungan  hidup yang baik dan sehat sebagai hak setiap warga negara. Inilah buah reformasi yang dalam perspektif lingkungan sangat penting sebagai “janji ekologis” negara Indonesia.

 

Nasib Lingkungan

72 tahun NKRI berdiri sudah. Adakah pekik merdeka yang senyaring nada dasarnya?   NKRI ini secara politik kebangsaan memang merdeka dari penjajahan, tapi sudahkah rakyatnya memiliki kemerdekaan ekologis dengan dipenuhinya hak-hak konstitusionalnya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat? Apakah lingkungan hidup sudah terbebaskan dari kolonialisme?  Saatnya kita bercermin sambil merenungi nasib nusantara secara ekologis.

Dalam kisi lingkungan telah tertorehkan bahwa NKRI sedang dirundung duka lara. Lingkungan Republik ini seperti hidup dalam sayatan nista dan cengkeraman gerombolan kolonialis bengis yang mencekam. Pencemaran dan perusakan lingkungan terus menggelegak. Pembakaran dan pembabatan hutan   melaju di semak-semak bangsa seolah tanpa kendali yang berkeberhasilan.  Kayu-kayu hutan dilahap dalam rentang yang memilukan, 2-3 juta hektar leyap setiap tahunnya. Sampai berapa lama lagi jazirah Tanah Air kita masih mempunyai hutan? Personal dan institusi pemerintahan diserukan untuk bertindak nyata menyelamatkan lingkungan. Hadirnya putusan lembaga peradilan yang memvonis korporasi pembakar hutan dengan menghukum 399 miliar rupiah ataupun lebih dari satu triliun rupiah dari Hakim Agung MA, sungguh penanda adanya solusi yuridis untuk memartabatkan bangsa secara ekologis.

 Di samping itu, banjir dan longsor terus menerpa.  Banjir telah menyebar dan merayap di Ibukota Negara hingga singgah ke  kota-kota lainnya di Indonesia. Pada musim kemarau ini, beberapa daerah luar Jawa juga tengah memanen banjir-longsor. Kota dan desa, pegunungan dan daratan, sawah dan ladang, hutan dan lahan seolah berbaris mewartakan derita yang menimpanya.  Bencana alam terus bergulir menerpa dengan kerugian ekonomi, sosial budaya dan lingkungan pada tingkatan  yang memilukan. Kini kekeringan melanda di banyak daerah dengan krisis air bersihnya. Orang antre air bersih. Peristiwa  ini semakin melengkapi deret luka kemanusiaan yang tertorehkan di negeri ini. Musim penghujan laksana pandom bahwa lonceng kebanjiran sedang dibunyikan untuk diterima sebagai lagu semesta. Sementara di kala kemarau, kita semua diwanti untuk mafhum bahwa  kekeringan adalah cobaan yang harus “dinikmati” dengan penuh tawakal. Bencana yang terjadi rutin setiap tahun cukuplah dianggap sebagai ritual ekologis-klimatologis yang sudah senyatanya ditakdirkan. Belum lagi soal bahaya narkoba,  terorisme, konflik antarkampung, tawuran supporter bola,   radikalisme maupun LGBT yang semakin marak. Seluruh sendi dan titik kosmis negara ini sepertinya sedang bercerita begitu gamblang mengenai bencana. Lantas di mana janji negara melindungi “seluruh tumpah darah dan segenap bangsa Indonesia”  selama 72 tahun ini?

Negara bukanlah keledai yang dapat terantuk untuk kedua kalinya di lubang yang sama. Negara juga bukan tupai yang sepandai-pandainya melompat akan terjatuh jua. Negara dengan segala alat kelengkapannya memiliki sumber daya untuk menjaga rakyat dan wilayahnya. Dalam bahasa Pembukaan UUD 1945, negara diadakan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Adalah suatu ironi apabila ada banjir-longsor berkelanjutan,  ada penggusuran, ada konflik antarwilayah, ada penyerobotan hak-hak rakyat di sebuah negara demokrasi?  Apa arti kekuasaan  kalau soal kekeringan dan longsor maupun banjir   terus  dilakonkan? Bukankah setiap wilayah itu ada pemimpin yang dipilih untuk mampu mengatasi persoalan rakyatnya, bukan untuk berdalih karena tingginya curah hujan atau meluapnya sungai yang dangkal.

 

Kuncinya di Kepemimpinan

Pemimpin itu  musti selalu sadar bahwa orang-orang kebanyakan akan berpaling kepadanya untuk memperoleh kekuatan dan tuntunan seperti ditulis Ram Charan  (2008). Pemimpin  hadir dengan gerak lompatnya dalam melayani masyarakat.  Lompatan yang terekam dalam gerakan rakyat lebih mendeskripsikan ruang juang yang tidak selalu linier, bahkan dalam bahasa Friedrich Nietzsche (1844-1900) di karyanya, Also Sprach Zarathustra, kata lompatan terbidik seitensprange – lompatan ke samping. Thomas L. Friedman dalam buku The World Is Flat mengisahkan tulisan temannya, Jack Perkowski, pimpinan dari CEO Asimco Technologies, seorang China yang mendapat pelatihan di Amerika – menuliskan pepatah Afrika yang diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin pada lantai pabriknya:

Setiap pagi di Afrika seekor gazelle (kijang) terjaga,

Ia tahu bahwa ia harus berlari lebih cepat dari singa tercepat atau ia akan mati

Setiap pagi seekor singa terjaga

Ia tahu bahwa ia harus bisa mengejar gazelle terlambat atau ia akan mati kelaparan

Tidak peduli apakah kamu seekor singa atau seekor gazelle

Ketika matahari terbit, kamu harus mulai berlari

 

Dengan beragam kasus lingkungan, pemimpin harus terjaga dan siap berlari. Berlari bukan untuk menghindar ataupun mengejar, tetapi berlari guna memenuhi hak rakyat agar merdeka dari kekeringan, pembakaran hutan, kabut asap dan banjir, sekaligus berlari sebagai tanda penjagaan diri.   Dalam batas ini, keterjagaan pemimpin adalah opsi tunggalnya.  Kita semua memahami bahwa rakyat memilih seorang pemimpin untuk menjadi panjer pergerakan hidupnya agar mereka tidak gagal sebagai rakyat, apalagi gagal menentukan pemimpinnya. Dari Presiden sampai  kepala desa yang telah dipilih rakyat, diniscayakan mampu memahami dan memaknai amanat demokrasi  dengan penuh tanggung jawab. Berbagai program pembangunan  sang pemimpin harus memberikan solusi tentang kiprahnya yang memanggul daulat rakyat secara terhormat.

 Siapapun yang merasa menjadi pemimpin, pastilah terpanggil  untuk membangun sesuai dengan kebutuhan publiknya. Pemimpin niscaya berkomitmen untuk berbuat  kreatif-inovatif dan bermanfaat,  sesulit apa pun kondisinya.  Hal ini mengingatkan saya pada surat-surat yang dibuat tentara Jerman ketika menyerbu Rusia di masa Perang Dunia II, yaitu Franz Schneider dan Charles Gullans yang dihimpun dalam buku Last Letters from Stalingrad. Dalam situasi terkepung dan terjebak perangkap yang sangat mengerikan, tentara ini menulis surat: “… of course, I have tried everything to escape from this trap, but there only two ways left: to heaven or to Siberia …” Kemudian dia lanjutkan: “Waiting is the best thing, because, as I said, the other is useless.” Benarkah jalan terbaik bagi  bangsa Indonesia yang sebagian dilanda bencana lingkungan dan kemanusiaan adalah menunggu seperti sang pasukan itu tanpa kreasi-inovasi? Seluruh pemimpin nasional kita pastilah menjawab tidak.  Jawaban yang sudah cukup bagi saya untuk mengenali kembali makna substansial yang harus dilakukan seorang pemimpin. n

 

 



Komentar Anda



Berita Terkait