Mensos Serukan Gersos Untuk Indonesia Bebas Anjal

Populasi Anak Jalanan Terus Turun

 

Sekda Provinsi Jatim, Dr H Akhmad Sukardi,MM menerima penghargaan dari Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.


SURABAYAPAGI.com, Kota Malang - Menteri Sosial Republik Indonesia menyerukan Gerakan Sosial untuk menuju Indonesia Bebas Anak Jalanan. Saat ini tren populasi anak jalanan di Indonesia terus mengalami penurunan secara signifikan.

Melansir data Pusat data dan Informasi Kesejahteraan Kementerian Sosial, hingga bulan Agustus 2017 jumlah anak jalanan tersisa sebanyak 16.290. Sebelumnya, jumlah anak jalanan di seluruh Indonesia pada tahun 2006 sebanyak 232.894 anak, tahun 2010 sebanyak 159.230 anak, tahun 2011 turun menjadi 67.607 anak, dan pada tahun 2015 menjadi 33.400 anak. Seluruh anak jalanan tersebut tersebar di 21 Provinsi.

Hal ini disampaikan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat mencanangkan Gerakan Sosial Menuju Indonesia Bebas Anak Jalanan (MIBAJ) di Alun Alun Kota Malang, Jawa Timur, Senin (20/11). Acara tersebut dirangkai dalam peringatan Hari Anak Universal yang jatuh tepat pada tanggal 20 November 2017.

Hadir dalam acara tersebut ratusan anak jalanan dan panti asuhan serta lebih seribu anak-anak lainnya dari wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Mereka dihibur Mensos Khofifah bersama Kak Henny dan Badut Sulap.

Peringatan Hari Anak Universal merupakan pertama kalinya pada bulan Oktober 1953 oleh Lembaga Atau Organisasi Perlindungan Anak Dunia (UNICEF), yang kemudian disusul keputusan Majelis Umum PBB pada tanggal 14 Desember 1954, yang memuat penetapan tanggal 20 November sebagai Hari Anak Sedunia. Tujuan peringatan ini untuk mempromosikan cita-cita dan tujuan penghargaan dan kesejahteraan anak-anak di dunia.

Khofifah mengatakan, anak jalanan masih merupakan masalah kesejahteraan sosial yang serius di Indonesia. Menurutnya, pekerjaan rumah ini bukan cuma milik Pemerintah Pusat, namun juga daerah dan dunia usaha serta masyarakat pada umumnya.

"Saya optimistis target Indonesia Bebas Anak Jalanan bisa segera tercapai, jika kita bergotong royong bergerak untuk menyisir dan menyiapkan program perlindungan dan pengasuhan yang baik bagi mereka. Mengingat luasnya sebaran anak jalanan dan kompleksitas penanganannya, maka Kemensos menyerukan Gerakan Sosial Menuju Indonesia Bebas Anak Jalanan," ungkap Khofifah.

"Kepada netizen ayo viralkan gerakan sosial menuju Indonesia Bebas Anak Jalanan ni. Jangan sampai generasi muda bangsa hidup di jalanan," tambah dia.

Khofifah menerangkan, situasi dan kondisi jalanan sangat keras dan membahayakan bagi kehidupan anak-anak. Mulai dari, gangguan kesehatan, putus sekolah, perdagangan anak, kekerasan fisik, kecanduan rokok, alkohol, hingga narkoba, perilaku seks bebas, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, Khofifah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bahu membahu ikut berpartisipasi menyelesaikan persoalan ini. Masyarakat dapat melaporkan jika di jalan masih melihat aktivitas anak jalanan ke Telepon Pelayanan Sosial Anak (TEPSA) 1500-771. Sedangkan di daerah bisa berkoordinasi dengan dinas sosial atau lembaga kesejahteraan sosial anak terdekat.

 



Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Sukesi.


Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Sosial juga memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang dinilai telah melakukan langkah komprehensif dalam perlindungan anak. Penghargaan antara lain diberikan kepada Pemerintah provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Pemkab Tulungagung, Pemkot Makassar, dan Pemkab Gowa.

Menanggapi Penghargaan Itu, Kepala Dinas Sosial Jawa Timur, Sukesi mengaku kaget dan senang. “Dengan adanya penghargaan ini tentu kami sangat kaget dan sangat senang, karena sebelumnya kami tidak tahu kalau dari Kemensos akan memberikan penghargaan itu. Sehingga hal ini nantinya memacu kami dalam bekerja dan lebih care (peduli) lagi terhadap anak jalanan," ungkapnya.

Masih menurut Sukesi, dengan adanya penghargaan ini, pihaknya akan terus berinovasi untuk menghantarkan anak jalanan berubah menjadi lebih baik.  " Yang membedakan Provinsi Jawa Timur dengan provinsi lain, yaitu setelah dilakukan razia,  anak jalanan dikembalikan langsung ke keluarganya. Namun di kami tidak begitu. Sebelum dikembalikan ke keluarganya kami didik dulu untuk berkarya melalui program Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Setelah itu dimasukkan UPT dengan sharing anggaran di masing-masing Dinas Sosial kabupaten atau kota," bebernya.

Lebih lanjut Sukesi menjelaskan, bahwa nantinya di tahun 2018 Provinsi Jawa Timur akan menjadi pilot project untuk beberapa kota dan kabupaten terhadap anak jalanan berupa finger print (sidik jari).

"Anak jalanan itu kan selalu berpindah-pindah. Sehingga dengan adanya program tersebut nanti bisa mendeteksi adanya anak jalanan yang pernah ketangkap. Itupun tergantung dukungan  kota ataupun kabupaten masing-masing, karena karakter anak tiap daerah lain-lain," paparnya. azm



Komentar Anda