Pelantikan Walikota Madiun-Wakil Bambang Irianto (kiri) -Sugeng Rismiyanto Masa Jabatan 2014-2019

SURABAYAPAGI.com, Surabaya—Walikota Madiun, Bambang Irianto diketahui tersandung kasus hukum dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pasar Besar Madiun tahun anggaran 2009-2012. Karena itu, ia harus meninggalkan jabatannya sebagai walikota.

Sugeng Rismiyanto dilantik sebagai Wali Kota Madiun sisa masa jabatan 2014-2019 oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Senin (21/8/2017).

Pengangkatan Sugeng sebagai Wali Kota Madiun ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-3514 Tahun 2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang Pengangkatan Wali Kota dan pemberhentian Wakil Wali Kota Madiun.

Sedangkan Bambang Irianto diberhentikan dari Wali Kota Madiun brdasarkan SK Mendagri Nomor 131.35-5613 tahun 2017 tanggal 11 Agustus 2017.

Dalam pelantikan itu, Gubernur Soekarwo mengingatkan kepada kepala daerah untuk fokus pada akuntabilitas anggaran. Melaksanakan pengelolaan anggaran secara elektronik atau e-budgeting.

"Ini penting dilakukan, agar saat KUA-PPAS (Kebijakan umum anggaran dan Prioritas plafon anggaran sementara), dokumen anggaran yang diajukan sudah mencantumkan nama, alamat dan rencana anggaran secara rinci," kata Gubernur Jatim saat memberikan sambutan.

Selain akuntabilitas anggaran, gubernur juga mengingatkan tentang permasalahan kemiskinan kultural karean akibat pola hidup masyarakat yang malas bekerja dan pasrah pada keadaan.

"Solusinya, masyarakat harus diajak bicara dan dilibatkan dalam perumusan kebijakan, sehingga program-programnya nanti dapat dijalankan," terangnya

Soekarwo juga berpesan kepada Wali Kota Madiun yang baru dilantik pada hari ini, untuk menjalin hubungan yang baik dengan forum koodinasi pimpinan daerah (forkopimda).

"Dengan sering membuat forum diskusi dengan forkopimda, dengan forum diskusi dengan dewan terkait pembahasan anggaran," jelasnya.

Selain pelantikan Wali Kota Madiun, juga dilanjutkan pelantikan Ketua TP PKK Kota Madiun. Serta, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (dekranasda) Kota Madiun sisa masa jabatan 2014-2019.(Mei)