Lapak Digusur Sepihak, Pedagang Botol Bekas Di Jalan Bongkaran Menjerit

 

Pedagang botol bekas di jalan Bongkaran Surabaya menggelar aksi unjuk rasa menuntut keadilan dari Pemerintah Kota Surabaya, Rabu (22/11/2017) siang. (SP/ALQ)


SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Puluhan pedagang botol dan drigen bekas di Jl. Bongkaran, Kelurahan Bongkar Kecamatan Pabean Cantikan menjerit setelah lapaknya diratakan oleh Satpol PP kota Surabaya.

Kurang lebih 50 orang pedagang botol bekas di jalan Bongkaran Surabaya menggelar aksi unjuk rasa menuntut keadilan dari Pemerintah kota Surabaya, Rabu22/11 siang. Sudah seminggu ini, stand – stand mereka di bongkar tanpa ada tempat relokasi.

Penertiban yang dilakukan oleh penegak Perda yang di Pimpin oleh Irfan Widiyanto ini dianggap sepihak dan serat pesanan dari pengelolah ruko yang berada di Jl. Bongkaran tersebut.

“Tidak mungkin kalau tidak ada pesanan dari pengelolah ruko Satpol PP ini ngotot membongkar lapak kami,” ungkap Fauzi salah satu pedagang botol bekas di Jl. Bongkaran kepada media Rabu (22/11/2017).

Juru bicara pedagang, Fauzi menjelaskan, pembongkaran itu dilakukan oleh Satpol PP kota Surabaya, tanpa ada penjelasan secara detail. Para pedagang menduga, adanya titipan dari pihak terkait untuk membongkar stand yang telah ditempatinya sejak tahun 1975 lalu.

Ditahun 80-an lalu, pedagang pernah di temukan dengan pemilik toko yang depan lahannya dipakai untuk berjualan. Kala itu, para pedagang ditawari sejumlah uang, agar mereka bisa pindah tempat hingga keberadaannya tak menutupi toko – toko di belakangnya.

“Pedagang diwakili oleh para orangtua kami. Tapi tawaran itu ditolak karena kami butuh berjualan. Dulu pedagang juga dikenai retribusi namun ditahun 1980 distop oleh Pemkot,” paparnya.

“Kami dulu pernah ditawarin sejumlah uang tapi kami tidak mau, karena ini tempat mencari nafkah kami yang sudah turun temurun tidak bisa ditukar dengan uang sesaat,” kata Fauzi.

Menurut, Fauzi lahan yang digunakan tersebut bukan lahan pemilik toko, melainkan lahan yang sudah puluhan tahun ditempati dan sudah turun menurun, “ini dulu lahan kosong, dan bukan lahan milik PT. KAI, makanya dulu batasi dengan tembok, yang lahannya PT. KAI itu ya toko-toko itu, dan sekarang dengan enaknya Satpol PP menggusur tempat kami tanpa ada penjelasan yang jelas,” katanya. 

Sebelumnya, lanjut Fauzi, Pada tahun 2012 Komisi C DPRD ( Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ) kota Surabaya pernah memediasi pertemuan pedagang dengan instansi dilingkungan Pemkot Surabaya pada tahun 2012 lalu. “Saat itu dewan merekomendasikan bahwa penertiban tidak boleh dilakukan sebelum ada tempat relokasi untuk berjualan. Tapi sekarang tiba-tiba Satpol PP membongkarnya sehingga indikasinya ada titipan,” tegas Fauzi

Fauzi menambahkan, pada tanggal 27 Oktober 2017 lalu, para pedagang kembali mendatangi gedung dewan untuk meminta mediasi dengan pihak Satpol PP. Namun sampai sekarang dewan belum meresponnya. “Kita diarahkan ke Komisi A untuk mediasi. Suratnya tertanggal 27 Oktober, tapi hingga kini belum ada panggilan,” tambahnya.

“Kami minta suara kami ini dengar, dan kami rapat Dewan sebagai wakil rakyat bisa memediasi dan mencarikan solusi untuk kami,” tambahnya.

Sugianto, pedagang lainnya, menduga pembongkaran dilakukan karena ada permintaan dari pertokoan yang ada di sekitarnya, Pembongkaran tak hanya lapak pedagang, namun juga tembok pembatas antara sempadan jalan dengan pertokoan. Dengan dibongkarnya dinding pembatas, area toko menjadi lebih luas. “Makanya , ada indikasi (permintaan pembongkaran) dari pertokoan,” paparnya.

Sugianto mengaku, sejak pembongkaran lapak-lapak dan pagar pembatas menyebabkan para pedagang kesulitan berjualan. Padahal, mereka juga harus memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara, relokasi belum ada. “Kalau perut lapar gak bisa diulur-ulur,” tegasnya.

Para pedagang botol bekas menceritakan, sebenarnya di tahun 1970-an, saat para orang tua mereka berjualan di kawasan tersebut telah membayar iuran ke pemerintah kota. Hanya saja, sejak berdirinya pertokoan di belakang lapak para pedagang, sudah tak ada lagi.

“Dulu bayar ke Kotamadya, waktu itu pembantu walikota. Cuma, kwitansinya sudah hilang” paparnya.

Bahkan menurut mereka, sejak berdiri pertokoan, para pedagang juga sempat ditawari sejumlah kompensasi agar mereka pindah ke tempat lain. “Tapi waktu itu, kami tolak, karena kami butuh tempat,” tandas Sugianto.

Para warga juga menyampaikan, bahwa area pertokoan tersebut dulunya adalah kantor PT KAI. Namun, mereka tidak mengetahui pasti, proses peralihan kantor KAI menjadi pertokoan. alq



Komentar Anda



Berita Terkait